Di Hari Kemerdekaan, AJB Bumiputera Gagal Bayar Klaim  

0
288
AJB Bumiputera hingga Agustus 2018 harus membayar klaim pemegang polis senilai Rp1,7 triliun, namun sepertinya akan terjadi gagal bayar akibat proses restrukturisasi yang tidak sesuai harapan.

Nusantara.news, Jakarta – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 lahir pada masa pergerakan, dia tumbuh dan kembang dimasa kemerdekaan. Namun sayang, di usia 73 tahun kemerdekaan Indonesia, perusahaan asuransi tertua itu harus mengalami gagal bayar klaim senilai Rp1,7 triliun.

Adalah Ketua Tim Advokasi Penyelamatan AJB Bumiputera Jaka Irwanta mengungkapkan sampai bulan Agustus 2018, total tagihan klaim pemegang polis sebesar Rp1,7 triliun tak bisa dibayar oleh Tim Statuter. Tim Statuter yang menggantikan peran manajemen sepertinya tak memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan AJB Bumiputera.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurutnya seperti tak peduli atas kemelut yang melanda perusahaan asuransi yang lahir dimasa perjuangan.

“Sampai bulan ini total tagihan klaim pemegang polis sekitar Rp1,7 triliun buntu, OJK gak peduli,” demikian bunyi pesan whatsapp yang disampaikan kepada Nusantara.news siang ini.

Sebenarnya, menurut Jaka, Pengelola Statuter akan menjual aset properti yakni hotel Bumi Hyatt Surabaya untuk melunasi klaim pemegang polis. Namun ia mengaku memblokir sertifikat hotel tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat Pengelola Statuter tidak berhak menjual aset AJB Bumiputera.

Sebelumnya Pengelola Statuter AJBB Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJB Bumiputera Adhi M Massardhi menyatakan telah mencairkan aset finansialnya hingga Rp2 triliun di awal tahun 2018. Dana itu disiapkan untuk membayar klaim pemegang polis serta mengembalikan dana investor.

Saat itu total aset finansial AJB Bumiputera tersisa sebesar Rp4,5 triliun. Sementara total aset properti AJB Bumiputera tercatat sebesar  Rp7 triliun.

Menurut dia jumlah klaim yang diajukan oleh pemegang polis biasanya berkisar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar per bulan. Bila menggunakan hitung-hitungan tersebut, maka jumlah klaim sejak awal tahun ini hingga Februari bisa mencapai Rp800 miliar.

Hari ini sudah memasuki Agustus 2018, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Diperkirakan jumlah klaim pemegang polis tersebut sudah mencapai Rp1,7 triliun.

Untuk itu, AJB Bumiputera perlu mencairkan investasinya guna menunaikan kewajiban membayar klaim ke pemegang polis. Menurut Adhi, sebagian besar pembayaran klaim dilakukan kepada pemegang polis yang sudah jatuh tempo. Sebanyak 60% biasanya jatuh tempo, sisanya penebusan dan yang meninggal.

Selain untuk membayar klaim, pencairan aset finansial juga dilakukan untuk mengembalikan dana investor sebesar Rp436 miliar. Seperti diketahui, AJB Bumiputera sempat mendapatkan dana segar sebesar Rp536 miliar dari investor dalam rangka pengembalian suntikan modal AJB Bumiputera.

Dana itu, diraih dari hasil kerja sama AJB Bumiputera dengan PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk (GREN), eks PT Evergreen Invesco. Keduanya, juga membentuk anak usaha bernama PT Asuransi Jiwa Bersama (PT AJB) atau yang kini menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka atau Bhinneka Life.

PT AJB mulai beroperasi pada tahun 2017 dan pembentukannya menggunakan dana investasi yang diberikan oleh Evergreen Invesco kepada AJB Bumiputera sebesar Rp100 miliar. Namun, AJB Bumiputera harus mengembalikan sisanya karena kerja sama tidak dilanjutkan sejak Januari 2018.

Optimalkan aset properti

Tahun ini menurut rencana Pengelola Statuter akan lebih mengoptimalkan aset properti AJB Bumiputera untuk menopang keuangan perusahaan. Pasalnya, asuransi tertua di Indonesia ini memiliki aset properti yang membawa pendapatan berulang (recurring income) setiap tahun.

Aset properti tersebut, menurut Adhi, berupa gedung perkantoran di Sudirman dan Menteng. Kemudian, ada pula hotel di Depok dan Surabaya. Ia pun menekankan, pihaknya tak berniat menjual properti-properti tersebut.

Saat ini seluruh aset properti yang dimiliki AJB Bumiputera bernilai sekitar Rp7 triliun, naik dibanding 2016 sebesar Rp6,5 triliun. Selain aset properti, AJB Bumiputera juga masih memiliki aset finansial sebesar Rp4,5 triliun. Bila diakumulasi, total aset perusahaan asuransi tersebut mencapai Rp11,5 triliun.

“Jadi sebenarnya untuk keuangan AJB Bumiputera masih aman, kalau hanya untuk satu hingga tiga tahun ke depan,” Adhi meyakinkan.

Kendati demikian, rasio permodalan (risk based capital/RBC) AJB Bumiputera saat ini masih berada di bawah 120% atau aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

OJK akui klaim

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Riswinandi mengakui adanya tagihan klaim AJB Bumiputera tersebut. Menurutnya nilai tagihan klaim dengan pendapatan premi masih aman, hanya selisih tipis.

Kendati selisih antara premi dan klaim AJB Bumiputera tidak terpaut jauh, Riswinandi menyebut perusahaan asuransi itu masih memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari premi lanjutan yang dibayarkan oleh pemegang polis ditambah dengan penerimaan premi baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan total premi AJB Bumiputera sebesar Rp1,2 triliun terdiri dari premi baru dan premi lanjutan.
Pendapatan premi tersebut sejak 1 Januari hingga 9 Mei 2018 yang berasal dari 417.233 polis.

Namun, pada April 2018 lalu Wimboh sempat menyebut telah mendapatkan premi baru sekitar Rp100 miliar sejak penjualan polis kembali dibuka pada 23 Maret 2018.

Jawa Irwanta mengatakan meski sebagian orang berpendapat AJB Bumiputera 1912 tidak pernah gagal bayar, kalau terjadi keterlambatan itu harus diakui masih dalam batas kewajaran.

Keterlambatan pembayaran klaim ini, menurut Jaka, dipengaruhi oleh proses restrukturisasi AJB Bumiputera atas perintah OJK karena dari hasil penilaian konsultan eksternal yang mensinyalir AJB Bumiputera 1912 mengalami  kesenjangan (mismatch) antara aset dan kewajiban yang sangat tinggi.

Padahal kesenjangan ini sudah terjadi sejak AJB Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 sebagai konsekuensi dari perusahaan yang berbentuk mutual (usaha bersama) yang dibentuk tanpa modal kapital. Hal ini tentunya berbeda dengan perusahaan yang berbentuk PT (Persetoan Terbatas).

Perhitungan kewajiban juga disinyalir Jaka belum sempurna karena sumber utamanya adalah portofolio, dimana portofolio yang ada di kantor cabang dinyatakan sudah klaim atau polis batal otomatis, namun di kantor pusat masih tercatat inforce atau sebaliknya.

Proses restrukturisasi diawali dengan menonaktifkan Badan Perwakilan Anggota (BPA), dewan direksi (BOD), dewan komisaris (BOC) dan membentuk Pengelola Statuter. Sejak saat itu Pengelola Statuter membentuk PT Asuransi Jiwa Bumiputera dimana kepemilikannya bukan AJB Bumiputera 1912. Peraktis kekuatan Internal mengalami keguncangan karena tidak ada lagi tokoh sentral yang bisa mengayomi. Situasi menjadi tidak kondusif.

Organ penting dalam tubuh AJB Bumiputera 1912 antara lain: Departemen SDM, Departemen Keagenan, Departemen Teknologi Informasi, Kadiv Asper, Kanwil-Kanwil, Kabag-Kabag, Kacab lebih memilih migrasi ke PT AJB karena iming-iming menarik. Hanya satu dua Kabag yang menolak migrasi dan ada beberapa pegawai di kantor pusat juga menolak ikut migrasi dan tetap di AJB Bumiputera 1912. Sementara AK dan agen yang tidak tahu menahu juga ikut diproses untuk migrasi ke PT AJB.

Dengan modal SDM yang migrasi Pengelola Statuter mulai melakukan kegiatan pemasaran (produksi baru) sementara portofolio lama dan kewajiban klaim ditinggalkan di AJB Bumiputera 1912.

Setelah PT AJB beroperasi yang mengandalkan kekuatan para Kanwil dan Kacab yang sudah di PHK dari AJB Bumiputera 1912 tetnyata hasil bisnis tidak mencapai angka yang ditargetkan pemilik PT. Sementara biaya operasional sangat tinggi, itupun masih menggunakan sarana-prasaran milik AJB Bumiputera 1912.

Karena gagal dalam proses restrukturusasi ini serta didesak oleh para pihak yang tidak ingin AJB Bumiputera 1912 hancur, maka Manajemen PT diminta untuk segera melakukan rebranding (ganti nama) dan meninggalkan kantor-kantor AJB Bumiputera 1912.

“Jika kondisi kinerja PT terus menurun, atau bahkan gagal, ada kemungkinan managemen PT akan menutup sebagian kantor cabang, kantor wilayah di setiap kabupaten dan kota ataupun provinsi. Pertanyaannya, bagaimana nasib pemegang polis PT, apakah akan terlantar?” tutur Jaka.

Beberapa tahun yang lalu, ada perusahaan asing dan perusahaan joint venture yang beroperasi di Indonesia ingin mengakuisisi PT, namun pada akhirnya nama-nama perusahaan tersebut hilang entah kemana.

Menurut Jaka, seperti tak kenal hukum, apa yang sudah gagal dilakukan OJK dengan penetapan Pengelola Statuter menyehatkan AJB Bumiputera, setelah gagal malah dibiarkan begitu saja..

“Pemerintah juga tidak patuh hukum, putusan MK dan amanah UU Perasuransian diabaikan,” tegas Jaka.

Dengan situasi AJB Bumiputera yang dibawah kendali Pengelola Statuter makin tidak menentu, dikhawatirkan 7 juta pemegang polis tidak puas. Itu sebabnya OJK dan Kementerian Keaunagan harus duduk bersama, memutuskan langkah terbaik buat AJB Bumiputera.

Semoga tidak menimbulkan gejolak finansial pada akhirnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here