Di Laut Kita tak Jaya

0
119
Penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara maritim yang kuat guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. Tanpa menjadi negara maritim yang kuat, mustahil dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Indonesia memang negara kepulauan, tetapi belum menjadi negara maritim yang kuat. Negara maritim lebih kepada pemanfaatan jalur laut, bukan kepada pengusaan teritorial laut semata. Singapura, contohnya. Negara kecil tidak memiliki laut, tidak memiliki sumber daya kelautan. Tetapi, Singapura menjadi salah satu dari 12 negara maritim terbesar di dunia, antara lain karena infrastruktur maritim yang dimilikinya, seperti pelabuhan dan sistem kepelabuhanan yang modern.

Ada beberapa strategi yang harus dirumuskan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, yakni penguatan budaya dan identitas bangsa sebagai negara maritim, pembangunan ekonomi maritim, perumusan tata kelola kelautan, pengaturan tata ruang kelautan, lingkungan kelautan, pendidikan kelautan, ilmu pengetahuan dan teknologi maritim dan pertahanan maritim.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan secara geografis,  perairannya sebagai salah satu yang terpenting dan strategis di dunia. namun demikian, potensi yang besar tersebut tentu juga membawa konsekuensi munculnya sejumlah tantangan di bidang pertahanan dan keamanan maritim. Oleh sebab itu, bagi bangsa Indonesia menjaga kestabilan keamanan maritim khususnya di dalam negeri sangat penting, dan hal itu dapat dimulai dengan pembangunan kesadaran akan lingkungan maritim atau Maritime Domain Awareness (MDA).

Keberadaan perairan Indonesia di satu sisi memiliki dampak positif dari aspek ekonomi, di mana peningkatan aktivitas seaborne trade mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional, regional bahkan global. Sedangkan di sisi lain, yaitu dampak negatif yang dicerminkan dengan masih terjadi dan semakin beragamnya ancaman keamanan maritim di perairan Indonesia dan sekitarnya, seperti sengketa territorial.

Oleh karena itu, kekuatan Angkatan Laut dapat digunakan sebagai salah satu strategi politik negara. Dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki saat ini, tugas TNI AL sebagai kekuatan pokok TNI matra laut tidak saja sebatas menjaga  kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional saja, namun dituntut untuk mampu juga mengamankan kepentingan nasional Indonesia yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Pada tingkat pelaksanaannya, Maritime Domain Awareness dapat diartikan sebagai pertahanan maritim ke dalam yang aktif. Hal ini dapat kita raih dengan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, memadukan, menganalisa, menampilkan dan menyebarkan informasi serta intelijen kepada pengambil keputusan.

Pembangunan sistem maritim domestik merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, hal itu jika didasari lingkungan strategis dalam skema pertimbangan politik ekonomi nasional. Peningkatan service level yang setara dengan average ASEAN pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di tanah air merupakan salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi bertambah 0,31 persen sedangkan jika setara dengan Singapura akan naik menjadi 0,78 persen.

Substansi kewaspadaan lingkungan  maritim adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholder maritime, atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat dan tepat, karena Maritime Domain Awareness merupakan bagian dari strategi maritim nasional Negara Indonesia.

Pembangunan sistem maritim domestik merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, hal itu jika didasari lingkungan strategis dalam skema pertimbangan politik ekonomi nasional. Peningkatan service level yang setara dengan average ASEAN pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di tanah air merupakan salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi bertambah 0,31 persen sedangkan jika setara dengan Singapura akan naik menjadi 0,78 persen.

Sejarah negara bangsa telah membuktikan bahwa kondisi geografis suatu negara merupakan faktor yang penting di dalam menentukan strategi pertahanan, termasuk strategi pembangunan nasional untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsanya. Secara umum,  kondisi geografis negara di dunia hanya dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu negara yang tidak memiliki laut (land locked countries) dan negara yang dikelilingi oleh atau sebagian berbatasan dengan laut/pantai. Negara-negara yang dikelilingi oleh laut atau sebagian oleh laut termasuk negara kepulauan kita disebut negara maritim.

Beberapa contoh negara-negara yang menjadikan laut sebagai sumber kemakmurannya sebut saja Inggris, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat dan negara-negara Skandinavia. Negara-negara itu sangat menyadari bahwa laut dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya.

Gambaran di atas menunjukkan suatu negara bila ingin maju dan kuat seharusnya tidak mengingkari posisi dan kondisi geografisnya, sebab faktor-faktor ini akan menjadi penentu dalam penyusunan starategi pertahanan dan strategi militer yang tentu saja sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi negaranya. Jadi benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh seorang ahli strategi Militer: “Geography is the bone of Strategy”.

Ditinjau dari segi geografinya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Namun, akan lebih hebat lagi jika ditunjang dengan kemampuannya menjadi negara maritim yang kuat, mandiri dan maju. Artinya, selama ini, sebagai negara maritim yang besar, Indonesia harus lebih aktif dan kreatif memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya kemaritimannya untuk memajukan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsanya.

Kita sadari, selama ini pembangunan Indonesia hanya berorientasi pada pembangunan yang bervisi kontinental bukan kemaritiman. Di masa lalu, hal ini terlihat baik dalam APBN maupun rencana pembangunan berjangka, persentase pembangunan di bidang kelautan/ maritim masih jauh ketinggalan dari pembangunan di bidang- bidang nonmaritim lainnya. Sampai dengan saat ini kita masih mencari format strategi Pertahanan yang paling tepat dianut dan diterapkan di Indonesia.

Dari seluruh kekuatan maupun potensi maritim yang kita kenal di Indonesia, antara lain; armada perdagangan, armada perikanan, armada perhubungan, industri jasa maritim dan sebagainya akan berada dalam pembinaan dan koordinasi Angkatan Laut RI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila TNI AL yang memelopori penyusunan konsepsi Strategi Maritim di Indonesia.

Kebijakan maritim nasional berkaitan dengan keamanan meliputi empat wilayah utama yaitu: operasi militer dalam perang, diplomasi, keamanan dan keselamatan laut serta operasi militer bukan perang. Geopolitik dan geostrategi yang tepat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia seharusnya bertumpu pada kekuatan maritim sehingga sewajarnya TNI AL dijadikan sebagai titik sentral pertahanan negara.

Sudah barang tentu TNI AL tidak akan berhasil tanpa keunggulan udara melalui TNI AU yang kuat. Adagium “It takes two if by the sea” telah terbukti ampuh sehingga perlu dijadikan dasar kebijakan pertahanan di laut. Tentu, bila upaya penangkalan dan pertahanan berlapis gagal, diperlukan TNI AD yang kuat sebagai komponen utama pertahanan di darat.

Menurut Dewan penasehat National Air Power and Space Centre of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini, TNI AU harus memanggul tugas utama yang semakin komplek dan berat. Utamanya terkait masalah angkutan dalam pergerakan pasukan serta logistik mengingat politik global 21, di mana perairan Indonesia menjadi poros jalur utama perdagangan dunia, poros sumber daya sekaligus juga poros pergerakan militer. Menurutnya militer sendiri menjadi elemen penting dan harus diutamakan.

Karena dengan sistem pertahanan negara yang tepatlah yang menjadi pendorong utama terwujudnya teknologi dan industri pertahanan.”Selayaknya Industri pertahanan Alutsista udara juga mendukung kebutuhan TNI AU dalam menunjang kegiatan operasi militer baik perang maupun non perang.

Pembangunan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara harus segera dilakukan, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan negara, namun juga untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam United Nation Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 telah mengakui prinsip kesatuan wilayah bagi Negara Republik Indonesia, bahwa laut di antara pulau merupakan wilayah kedaulatan RI. Namun, di samping hak tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta wajib menjamin lintas damai kapal asing termasuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Indonesia memang negara yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut, tapi sejauh ini, tak juga jaya di laut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here