Di Madura, Muncul Gerakan ‘Haram Pilih Jokowi’

1
526
Gerakan ‘Haram Memilih Jokowi’ muncul karena kekesalan masyarakat Madura atas kegagalan Mahfud MD sebagai cawapres 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD gagal menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi), banyak pendukungnya yang kecewa. Apalagi setelah menyimak pengakuan blak-blakan Mahfud di media, publik semakin tahu permainan politik di Istana seperti apa.

Puncaknya, muncul gerakan keras dari sebagian masyarakat Madura. Mereka menyeru gerakan ‘Haram Memilih Jokowi’.  Sejumlah warga membawa spanduk besar bertulisan “Madura Untuk Indonesia”, “Haram Bagi Orang Madura Memilih Jokowi”. Tulisan itu ditempel di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur, pada peringatan HUT RI ke-73, Jumat (17/8/2018).

Sekedar diketahui, Mahfud adalah salah satu politikus yang berasal dari Madura. Dia lahir dari keluarga dan lingkungan NU yang cukup kuat. Tidak dipilihnya Mahfud sebagai cawapres Jokowi ditengarai karena Ketua Umum PBNU Said Aqil yang tidak mengakuinya sebagai kader NU, kendati masalah politis juga sangat kental di balik tidak terpilihnya Mahfud.

Menyikapi hal tersebut, Mahfud sudah mengutus asistennya Imam Marsudi untuk menemui demonstran agar menghentikan gerakan tersebut. Mahfud juga meminta agar masyarakat Madura tidak melakukan demo-demo yang kontra produktif bagi Indonesia sebab dirinya merasa tidak apa-apa.

Sayangnya peringatan Mahfud tidak membuat sejumlah tokoh Madura tergerak hati untuk menyudahi gerakan tersebut. Pasalnya, masyarakat Madura sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan keputusan Jokowi atas perbuatannya yang telah ‘menyakiti’ tokoh mereka.

Kekecewaan masyarakat Madura atas tidak terpilihnya Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi terus berlanjut. Selain melakukan gerakan ‘haram pilih Jokowi’, mereka juga melakukan deklarasi mendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok orang yang mengatasnamakan elemen Pemuda Madura berkumpul di depan sebuah bangunan mirip masjid. Sebagian besar mengenakan baju koko putih, sarung dan kopiah.

Mereka membentangkan dua spanduk di depan mereka. Pada spanduk sebelah kanan terdapat gambar Prabowo Subianto dengan tulisan “Deklarasi Pemuda Madura #2019GantiPresiden” dan spanduk sebelah kiri tertulis #2019GantiPresiden.

“Kami elemen muda Madura, dengan tekad dan bulat mensukseskan 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ucap mereka kompak.

Video tersebut diposting di akun Facebook Erika Ayu Cantika pada 18 Agustus 2018. Erika menyebut deklarasi itu sebagai buntut PHP Jokowi kepada Mahfud MD. “Efek dari Mahfud MD di PHP. Elemen Pemuda Madura siap perang habis habisan,” tulis Erika.

Pemuda Madura membentangkan spanduk gambar Prabowo Subianto dengan tulisan #2019GantiPresiden.

Tidak terpilih sebagai cawapres bukan berarti Mahfud tidak memiliki pendukung. Pasalnya, warga Madura pendukung Mahfud tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Paling banyak di Jawa Timur. Suku Madura sendiri merupakan suku terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa, Sunda, dan Batak.

Jika dihitung dengan yang kawin campur antar suku, jumlah populasi suku Madura sebanyak 23 juta orang. Sekitar 9,5 juta berdarah Madura (ayah dan ibu) asli dan sisanya bercampur dengan darah suku-suku lain.

Orang Madura yang tinggal di Madura sebanyak 4,5 juta sedangkan sisanya berdiaspora di pulau-pulau lain terutama di sepanjang Surabaya hingga Banyuwangi.

Orang-orang Madura juga bersebaran di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Secara antropologis suku Madura dikenal sangat solider, dekat satu sama lain dalam suasana kekeluargaan, dan kompak untuk saling membela di antara mereka.

Pemimpin jahat

Apakah Mahfud akan menjadi pendukung salah satu kubu? Hingga kini, Koalisi Indonesia Kerja (KIK), yang terdiri atas partai-partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf masih menggodok tim pemenangan. Kembali nama Mahfud muncul sebagai ketua tim pemenangan. Namun kali ini gayung tidak bersambung. Mahfud menolak. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari. Bahwa ketika Mahfud diminta menjadi ketua tim pemenangan, dia menolak.

Isu kemudian merebak. Kubu seberang giliran menggaet Mahfud. Apalagi Mahfud sempat menerima kedatangan Sudirman Said selaku perwakilan Partai Gerindra. Kecurigaan muncul kalau kedatangan Sudirman untuk merayu Mahfud bergabung ke kubu capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Apalagi Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tidak bisa menolak jika Mahfud MD bergabung ke tim sukses (timses) Prabowo-Sandi. Kata dia, PKS merasa tidak memiliki hak untuk mendorong-dorong Mahfud masuk dalam tim sukses Prabowo-Sandi.

Dia yakin Mahfud MD akan menentukan pilihan politiknya. Apalagi Mahfud berani buka-bukaan di sebuah diskusi salah satu televisi swasta tentang kronologi dirinya batal menjadi cawapres pendamping Jokowi. “Saya kira nanti beliau akan berani buka-bukaan tentang pilihan politik beliau. Apa beliau tetap dengan Pak Jokowi atau beliau netral, apa kembali seperti 2014 kemudian mendukung Prabowo, itu prerogatif beliau. Kami tak ikut campur dan kami tidak mendorong-dorong. Kita tunggu saja apa yang beliau putuskan,” kata wakil ketua MPR ini.

Namun isu ini sempat membuat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar gerah. Muhaimin mengatakan tak akan masalah jika Mahfud mendukung Prabowo Subianto seperti Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Muhaimin mengatakan akan lebih baik bagi koalisi Jokowi seumpama Mahfud mau menjadi bagian tim pemenangan. “Enggak masalah, tapi ya kalau mau jadi bagian dari Pak Jokowi bagus. Itu yang kami harapkan,” kata Muhaimin.

Tampaknya Muhaimin tidak perlu khawatir dengan pertemuan Mahfud dan Sudirman Said. Sebab Mahfud sendiri membantah adanya spekulasi perpindahan kubu. Dia menegaskan tidak ada tawaran jadi Timses Prabowo-Sandiaga dari Sudirman.

“Sudirman Said itu teman saya untuk curhat. Dulu waktu dia ngejar-ngejar ‘papa minta saham’, kan dia diserang banyak orang di DPR, lalu dia datang ke saya, curhat tentang faktanya, nyatanya saya bela, bela lewat opini, sampai dia menang di DPR, kasus ‘papa minta saham’ berhenti itu kan kemenangan Sudirman,” urai Mahfud.

Dia mengatakan pertemuan dengan Sudirman hanya silaturahmi biasa tanpa ada pembahasan politik. Bahkan soal Pilpres 2019, Mahfud sudah memilih untuk netral. Alasannya, Mahfud tidak mendukung salah satu capres cawapres karena jabatannya di BPIP. Netralitas BPIP penyelenggara negara harus dijunjung tinggi. Caranya seperti yang disampaikan Mahfud, menolak tawaran dari kubu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga untuk bergabung.

Tidak terpilihnya Mahfud MD sebagai cawapres memicu reaksi dari para pendukung yang mengatasnamakan Gulfud.

Dengan kenetralan Mahfud ini, mau tak mau pasangan Jokowi-Ma’ruf berpotensi kehilangan suara karena banyak pendukung Mahfud mengancam Golput. Kalau pun tidak Golput, mereka memilih menyebrang ke kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Seperti yang dilakukan masyarakat Madura dengan gerakannya ‘haram memilih Jokowi’.

Karena itu melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Mahfud menghimbau kepada warga menggunakan hak pilih demi menghindari calon ‘pemimpin jahat’. “Tak perlu tafsir liar. Negara harus berjalan, pemimpin harus ada. Jadi jangan golput, pilihlah 1 dari alternatif-alternatif yang tersedia. Sulit ada pemimpin yang benar-benar baik karena semua manusia pasti ada kelemahannya. Kata Franz Magnis: Bukan untuk mencari yang ideal, tapi untuk menghalangi yang jahat jadi pemimpin,” cuit Mahfud.

Siapa yang dimaksud Mahfud, Jokowi atau Prabowo? Ataukah Mahfud hanya menyeru untuk pendukungnya yang kerap diasosiasikan ‘Golongan Mahfud’ (Golfud) untuk tidak Golput?

Mahfud diketahui mengutip pernyataan ‘pemimpin jahat’ dari salah satu perkataan rohaniwan Katolik, Franz Magnis-Suseno. Dia meminta masyarakat tidak menafsirkan pernyataan ‘pemimpin jahat’ secara liar.

Menurutnya, ada kaidah ushul fiqh: Dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih, ‘Menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan’. “Jadi apa yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno itu sama dengan kaidah ushul fiqh,” katanya.

“Kalau tak dia gunakan haknya, pasti akan terpilih orang yang lebih jelek lagi yang dia bayangkan tak bisa dipercaya. Kemudian yang milih orang yang tak baik dan tak punya harapan, yang jelas terhadap masa depan bangsa ini, maka dari itu nggak perlu Golput,” imbuhnya.

Namun Mahfud enggan menyebut nama saat didesak siapa orang jahat yang harus ditolak untuk berkuasa. Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu hanya mengatakan bahwa sosok itu bisa ditafsirkan sendiri oleh masing-masing orang yang berusaha menafsirkannya.

Dikatakannya, sulit mencari pemimpin yang benar-benar baik karena manusia memiliki kelemahan. Meski begitu, Mahfud hanya menyerukan ajakan agar rakyat tetap memilih untuk menolak yang jahat berkuasa. Terkait penyebutan makna pemimpin jahat, menurutnya, itu adalah makna filosofi. “Itu filosofi saja. Filosofi itu tidak terkait dengan orang tertentu, siapa orangnya itu terserah masing-masing,” lanjutnya.

Yang jelas Mahfud berusaha mengajak masyarakat untuk memilih yang terbaik dari yang ada, asal bukan pemimpin jahat, apakah Jokowi atau Prabowo?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here