Di Masa Penjajahan, Penerapan Pajak yang Arogan Jadi Pemicu Perang

0
168
Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro yang dilatarbelakangi oleh pembangkangan pajak yang diterapkan Belanda.

Nusantara.news, Jakarta – Sejarah perpajakan di Indonesia seiring sejalan dengan sejarah penjajahan sejak zaman Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ternyata begitu agresif, sampai 34 jenis pajak yang terlalu menekan sehingga menimbulkan perlawanan. Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan paling gigih melawan pengenana pajak yang terlalu memeras rakyat.

Pungutan pajak di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman raja-raja di Nusantara. Waktu itu kerap disebut upeti, rakyat menyerahkan sebagian hasil buminya untuk disetorkan kepada raja. Proses pemungutannya pun ada yang manusiawi, dalam arti dipungut saat rakyat memiliki kelebihan rezeki. Namun terkadang ada juga raja-raja yang lalim sering merampas harta rakyat untuk upeti, pada saat itulah terjadi perlawanan rakyat berupa pembangkangan pemberian upeti.

Pembakangan pajak pada zaman kerajaan seringkali menjadi pemicu kerusuhan dan perang antar kerajaan. Bahkan penerapan pajak yang berlebihan seringkali menjadi latar belakang jatuh bangunannya sebuah kerajaan. Kerajaan yang kuat menduduki kerajaan yang lemah untuk kemudian mengutip pajak dari kerajaan yang lemah. Selama kerajaan yang lemah menurut maka rakyatnya akan aman, tapi ketika terjadi perlawanan, kerajaan itu dibumihanguskan. 

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, para bangsawan diizinkan menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta untuk membuka berbagai perkebunan. Akan tetapi, pada 1823 para pengusaha diharuskan mengembalikan tanah yang disewa itu kepada pemiliknya. Para bangsawan terpaksa mengembalikan uang sewa yang sudah mereka terima. Untuk itu, banyak bangsawan yang menjual harta benda sehingga mereka jatuh miskin.

Penduduk biasa diwajibkan membayar bermacam-macam pajak, seperti pajak tanah, pajak ternak, dan pajak rumah. Hasil pertanian yang mereka bawa ke pasar untuk dijual dikenakan pajak gerbang tol yang diborongkan kepada orang-orang China. Bahkan, anak yang digendongkan pun dikenakan pajak.

Sejak itulah mulai adanya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, diangkat sebagai anggota Dewan Perwalian. Dewan inilah yang menjalankan pemerintahan, sebab Sultan masih di bawah umur.

Akan tetapi, Pangeran Diponegoro jarang sekali diajak membicarakan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meninggalkan keraton dan menetap di Tegalrejo. Berkali-kali pemerintah Belanda memintanya agar kembali ke keraton tetapi ditolaknya.

Sementara, Belanda dengan kejahilannya bermaksud membuat jalan raya yang akan menghubungkan Yogyakarta dan Magelang. Untuk memancing kemarahan Diponegoro, jalan itu sengaja dibuat melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro dan di tempat itu dipancangkan patok-patok. Penduduk Tegalrejo mencabut patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak-tombak.

Tindakan tersebut dianggap Belanda sebagai pembangkangan. Pada tanggal 25 Juni 1825, pasukan Belanda menyerang Tegalrejo. Dengan serangan itu, mulailah perang Diponegoro.

Pangeran Diponegoro membangun pusat pertahanan di Selarong. Rakyat berdatangan dari berbagai tempat untuk membantunya. Sebagian bangsawan Yogyakarta, termasuk Pangeran Mangkubumi bergabung dengan Diponegoro. Begitu pula para ulama di bawah pimpinan Kyai Maja. Sentot Prawirodirjo yang masih berusia muda datang dengan pasukannya menjadi salah satu panglima perang yang terkenal.

Pemerintah Belanda menganggap perlawanan membahayakan kedudukan mereka di Kesultanan Yogyakarta. Jendral Marcus de Kock ditugasi untuk memimpin penumpasannya. Pasukan bantuan didatangkan dari luar Jawa, antara lain dari Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan.

Sampai dengan pertengahan tahun 1826, pasukan Diponegoro memperolah berbagai kemenangan. Daerah perlawanan bertambah luas. Untuk mengatasinya, Belanda menempuh berbagai cara. Beberapa pemimpin pasukan Diponegoro dikirimi surat berisi ajakan untuk menghentikan perlawanan. Usaha itu tidak berhasil.

Taktik perang benteng stelsel adalah, di tempat-tempat yang diduduki Belanda didirikan benteng. Benteng yang satu dan benteng yang lain dihubungkan dengan jalan, sehingga pasukan mudah bergerak. Akibatnya, gerak pasukan Diponegoro terhalang.

Sejak tahun 1829 kekuatan Diponegoro mulai berkurang. Beberapa orang pemimpin pasukan gugur dalam pertempuran atau menghentikan perlawanan. Kyai Maja ditangkap Belanda pada akhir bulan November 1828 setelah mengadakan perundingan yang berakhir dengan kegagalan. Pukulan yang cukup berat ialah menyerahnya Sentot Prawirodirjo pada bulan Oktober 1829. Dia dan pasukannya kemudian dikirim ke Sumatra Barat untuk melawan Padri.

Walaupun kekuatan sudah sangat berkurang, Diponegoro tidak bersedia menyerah. Selama itu pula Belanda tetap merasa tidak aman. Apakah yang dilakukan Belanda selanjutnya?

Jenderal de Kock menugasi Kolonel Cleerens untuk mencari kontak dengan Diponegoro. Dia berhasil menemui Sang Pangeran dan mengajaknya berunding dengan jaminan apabila perundingan gagal, Diponegoro dapat kembali dengan aman ke tempatnya.

Begitulah, pada tahun 28 Maret 1830 dilangsungkan perundingan antara de Kock dan Pangeran Diponegoro di kantor residen di Magelang. Perundingan itupun gagal. Diponegoro langsung ditangkap dan akhirnya di buang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Ujung Pandang hingga wafat.

Pasca Perang Diponegoro tentu saja Pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutup kerugian itu Belanda masih menambah beberapa pajak seperti pajak pintu, pajak ternak, pajak pindah nama pajak menyewa tanah, pajak menerima jabatan.

Bahkan Belanda memperkenalkan pajak judi, pajak minuman keras hingga pajak rumah pelacuran. Tentu saja perlawanan rakyat pun semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Pangeran Diponegoro, pembangkangan pajak oleh rakyat semakin meluas dan makin berani.

Dimasa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, sistem landrente (semacam pajak tanah) yang dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda diambil alih sepenuhnya dan namanya diganti menjadi pajak tanah. Rakyat Indonesia seperti baru saja terbesar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa.

Untung saja penjajahan Jepang hanya berlangsung 3 tahun dan belum banyak mengubah sistem perpajakan. Presiden Soekarno pasca kemerdekaan pun membenahi sistem perpajakan Indonesia. Jepang menerapkan sistem tanam paksa, kerja rodi (romusa) dan jugun iangfu atau pemerkosaan paksa gadis-gadis pribumi oleh tentara Jepang.

Jadi selian diperkosa secara ekonomi, Jepang juga mempermaklumkan pemerkosaan secara fisik. Tapi pendudukan Jepang tak berlangsung lama dan pada 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan.

Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi.

Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodihardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang.

Sampai di sini perlawanan rakyat atas pajak berkurang, bahkan pembangkangan pajak pun perlahan hilang. Karena Soekarno mulai menerapkan pajak secara manusiawi.[] 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here