Di Pilkada 2018, Banyak Parpol Sibuk Berburu ‘Ban Serep’

0
125
Atas: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi (cagub Jabar yang digadang-gadang akan berkontestasi). Bawah: Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf (Caub Jatim), Letjen TNI Edy Rahmayadi (Cagub Sumut)). Mereka adalah tokoh populer yang posisi wagubnya diperebutkan partai politik.

Nusantara.news, Jakarta – Pilkada 2018 semakin menegaskan sikap partai politik (parpol) yang pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah. Pragmatisme ini terlihat dari pilihan parpol lebih memilih mengusung figur populer ketimbang kader sendiri. Lambannya parpol dalam mengajukan calon di tengah masa injury time pendaftaran, juga menandakan alotnya kalkulasi, transaksi, atau bahkan akutnya kekurangpercayaan diri masing-masing parpol. Pendek kata, semua itu berpangkal pada matinya kaderisasi sekaligus pupusnya ideologi di tubuh partai.

Fenomena ini setidaknya dapat ditelisik dari beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah yang basis massanya paling besar dan strategis, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, misalnya, tak ada satupun kader partai dari tiga calon gubernur yang diusung. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Agus Harimurti, dan Anies Baswedan, ketiganya bukan berasal dari kader partai yang mengusungnya. Bahkan jika melihat enam sosok cagub dan cawagub, hanya Djarot yang murni kader partai, yakni dari PDI Perjuangan. Cawagub lainnya: Sylviana Murni adalah birokrat, sedangkan Sandiaga Uno notabene pengusaha tulen dan baru menjadi kader Gerindra saat menjelang pendaftaran calon.

Di Pilgub Jawa Timur (Jatim), partai-partai bahkan tidak ada yang berani menampilkan jagoan sendiri. Pilgub mengerucut pada nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Saefullah Yusuf atau Gus Ipul. Semua partai berebut mendukung dua sosok warga Nahdliyin itu.

Begitupun di Pilgub Jawa Barat (Jabar), calon kuat yang mengemuka tak lain tokoh popular non-partai, yaitu Ridwan Kamil (RK) dan Deddy Mizwar (Demiz), Mayjen TNI (Puen) Sudrajat, hingga Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Demiz memang baru mendapatkan stempel kader Partai Demokrat jelang deklarasi dukungan, tapi sejatinya ia bukan kader tulen yang merints dari bawah.

Di Pilgub di Sumatera Utara (Sumut), majunya Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur dari unsur militer, justru paling diunggulkan. Bahkan, Edy Rahmayadi pernah sesumbar, dirinya siap mundur sebagai cagub jika ada calon lain yang lebih serius dalam memajukan Provinsi Sumut. Munculnya dukungan dari partai-partai besar terhadap tentara aktif sebagai cagub ini menunjukkan rusaknya kaderisasi di internal partai, sekaligus mandeknya kepemimpinan sipil.

Fenomena sulitnya mengusung kader sendiri juga terjadi di beberapa daerah, seperti Palembang Sumsel, Jombang Jatim, Temanggung Jateng, Kota Palopo Sulsel, Serang Banten, dan kota-kota lain. Seperti juga di Jabar, Jatim, dan Sumut, di beberapa daerah bahkan hampir semua partai sibuk berburu “ban serep” atau posisi wakil mendampingi tokoh nonpartai.

Berebut ‘Ban Serep’ di Tiga Provinsi

Perburuan dan perebutan “ban serep” dalam Pilkada utamanya amat benderang di tiga provinsi besar, seperti Jabar, Jatim, dan Sumut.  Di tiga daerah itu, ternyata partai lebih mudah mencari calon gubernur daripada mencari calon wakil gubernur. Kesulitan itu sekurang-kurangnya dialami calon gubernur Jabar (Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar), calon gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf), dan Letjen TNI Edy Rahmayadi (Sumut). Sepengetahuan publik, kecuali Jatim, hingga saat ini belum punya pendamping dalam Pilkada 2018.

Ketika Khofifah dan Gus Ipul mendeklarasikan maju sebagai cagub Jatim, serangkaian manuver, tahapan dan lobi antar-partai dalam menentukan langsung memenuhi permberitaan dan perbincangan publik. Dalam proses penentuan wakil itu, bahkan kedua kutub harus melibatkan para ulama Nadhlatul Ulama (NU), dengan dalih mengharap berkah dan masukan. Ada pula partai yang kemudian “mengambil alih” kader partai lain yang tengah menjabat untuk dijadikan pendamping bagi jagoannya. Di sana, partai-partai hanya perlu menunggu di ujung jalan untuk memetik dua tokoh yang dibesarkan oleh NU, tak lagi mencari buah ranum di pekarangan rumah sendiri.

Di Sumut, parpol tak kalah seru berebut “ban serep” bagi kendaraan Edy Rahmayadi. Pihak relawan Edy mengaku, sudah ada lima partai yang merapat memberi dukungan sembari berlomba menyodorkan calon wakil dari partai masing-masing. Seakan tak percaya pada kemampuan kader sendiri, posisi wakil dalam kondisi partai yang amat pragmatis, ikhtiar tersebut dianggap kerja politik yang istimewa.

Perburuan ‘ban serep’ yang tak kalah menyedot perhatian publik terjadi Pilgub Jabar. Pertarungan partai dalam berebut wakil berlangsung lebih sengit, mulai ancaman mencabut dukungan hingga benar-benar membatalkan dukungan. Tengok saja PKB dan PPP, sesaat setelah Partai Golkar undur diri dari cagub Ridwan Kamil, dua partai itu mendadak galak dan menggertak akan keluar jika RK tak mengakomodir calon wakil masing-masing yang mereka ajukan.

Pun serupa RK, Demiz malah lebih tragis. Pasangan yang sudah dideklarasikan tiba-tiba dimentahkan kembali oleh Gerindra, koalisi partai pendukung Demiz pun akhirnya keropos. Demiz sempat terlunta-lunta mencari dukungan. Demokrat dan PAN akhirnya bersambut, sedangkan PKS antara iya dan tidak. Sebab rayuan sahabat politiknya, Gerindra, yang mencoba menarik PKS ke poros baru dengan mengusung Sudrajat sebagai cagub, membuat ‘partai dakwah’ itu belum benar-benar bersikap. Namun sama seperti para pengusung RK, poros Demiz dan Sudrajat, lagi-agi menyisakan pertarungan memperebutkan calon wakil.

Di seberang lain, poros PDIP yang kemungkinan besar berkongsi dengan Golkar, bahkan belum memunculkan cagub dan cawagub definitif. Barangkali hanya Dedi Mulyadi (Demul) yang meski samar-samar, kabarnya akan dicalonkan oleh koalisi ini. Jika akhirnya Demul yang dimajukan, “PR” di kutub ini lagi-lagi sama: partai berebut ‘ban serep.

Pada akhirnya, di ketiga provinsi itu, sementara ini, tak satu pun dari sepuluh partai yang berani mengusung cagub sendiri sebagai poros alternatif. Mungkin memang di sana ada perhitungan politik jangka panjang, tetapi publik tetap saja memandang partai kalah pamor dengan tokoh eksternal. Partai tak percaya diri, bahkan tak berdaya meracik cagub dan cawagubnya sendiri.

Berbeda di negara lain, calon pemimpin sudah dipupuk dan disiapkan sejak awal, dibina dan dibesarkan parpol lewat serangkaian aktivitas beserta instrumen-instrumen politiknya, dan di ujungnya adalah tinggal meyakinkan pimpinan parpol dan konstituen sebelum sang tokoh benar-benar dinominasikan sebagai kandidat dari sebuah partai politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here