Di Tuban, Terdampak Gas Buang Sudah Setahun Lebih Tidak Menerima Kompensasi

0
136

Nusantara.news, Tuban – Sejak awal tahun lalu, kompensasi yang biasanya diterima warga Desa Rahayu, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, sudah tidak dibayar lagi.  Padahal setiap hari mereka harus hidup dengan menghirup gas buang dari Central Processing Area milik Pertamina Petrochina East Java

Bertempat di Kecamatan Soko, Selasa (28/2/2017) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), selaku pihak yang mewakili JOB PPEJ, bertemu dengan perwakilan masyarakat Desa Rahayu, Kecamatan Soko.

Sejak tahun lalu Central Processing Area milik Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) mengalami penurunaan produksi. Sehingga setiap hari hanya memproduksi 10.000 bph (Barrel per hari).

Padahal ditahun 2009 produksinya mencapai 40.000 bph. Besar-kecilnya produksi minyak juga diikuti besar kecilnya gas buang. Adanya gas buang membawa konsekuensi pada pembayaran kompensasi kepada warga sekitar.

Dengan dalih penelitian dampak gas buang yang dilakukan Tim Indepenpen ITS pada kurun  Januari – Juni tahun 2015 lalu, yang menyimpulkan gas buang sudah di bawah ambang batas, JOB PPEJ menolak membayar kompensasi, seperti disepakati pada perjanjian tahun 2009 silam.

Sebagai ganti JOB PPEJ hanya membayar berupa ganti tali asih selama dua bulan. Hal ini justru menimbulkan penolakan dari warga Desa Rahayu. Melalui Sukisno, Kepala Desa Rahayu yang mengidalam pertemuan yang berlangsung lebih dari  jam itu menyatakan bahwa kesepekatan 2009 lalu antara pihak desa dengan perusahaan terkait belum ada pembatalan, selama itu pula peraturan masih berlaku. JOB PPEJ masih berkewajiban membayar kompensasi. “Jadi jangan ingkar janji,” tegasnya

Terkait kengototan kepala desa ini, DPRD Tuban mencoba menengahi dengan memberikan beberapa usulan. Pertama, masyarakat Desa Rahayu bisa menerima tawaran JOB PPEJ tali asih dua bulan, berdasarkan kesepakatan. Kedua, kompensasi dapat dibayarkan 7 bulan dari Januari – Juli 2016, sebelum hasil uji dari Tim Independen ITS. Setelah itu dilakukan kesepakatan baru yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Ketiga, sesuai kesepakatan, JOB P-PEJ  menyelesaikan kompensasi hingga bulan Juli 2017. Penelitian ulang akan dilakukan pada 2017 sesuai anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017.

Sementara itu Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad menyarakan, bila sudah ada kesepakatan supaya didaftarkan pada Panitera, supaya tidak bisa digugat secara hukum. Sebab itu  harus ada mediasi secara legal.

Lebih jauh ia menambahkan, berdasarkan peraturan yang berlaku, penelitian harus melibatkan semua pihak. Agar penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen seperti ITS tidak mubasir, bisa menunjuk satu pihak untuk meneliti metode yang digunakan dan sampel yang dipakai selama penelitian. “Upayakan tidak melalui jalur pengadilan yang bisa-bisa memakan waktu dan tenaga cukup yang panjang,” sarannya.

Terkait saran ini,  warga pun  menngendurkan tuntutannya. “Kami turunkan permintaan kompensasi, bisa dibayarkan tujuh bulan terhitung Januari hingga Juli 2016,” kata Sukisno, merujuk sebelum hasil kajian gas buang dikeluarkan.

Rupanya sikap warga yang mulai goyah ini juga menggoyahkan pihak SKK Migas. Ali Masyhar Kepala SKK Migas Jabanusa menjelaskan, bagaimanapun pembayaran kompensasi yang menyangkut aset negara harus ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau warga mau tali asih naik dua kali lipat, menjadi empat bulan, Januari hingga April 2016 disetujui, dua minggu langsung cair,” rayunya.

“Awalnya saya berharap tidak deadlock dan menemukan jalan keluar bersama,” kata Noor Nahar Hussein, Wakil Bupati Tuban.

Namun, karena tidak ada titik temu, Wabup yang juga politisi PKB ini mengatakan, “Kita beri waktu satu minggu dari sekarang, kompensasi empat bulan kita kunci. silakan bagi SKK Migas Jabanusa,  untuk memenuhinya. Sisanya kita perjuangkan ke Jakarta,” kata orang nomor dua di Kabupaten Tuban tersebut. Deadline dari Wabup hanya mendapat senyuman tipis tanpa ekspresi dari kepala SKK Migas Jabanusa.

Diketahui, sejak 2011 hingga 2015 nilai kompensasi tiap tahun mencapai lebih dari Rp4 miliar. Sementara sepanjang 2009 hingga 2015 total kompensasi yang dibayarkan JOB PPEJ kepada warga desa Rahayu mencapai Rp 24.489.220.000. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here