Dianggap Meresahkan, DPRD Jatim Bahas Usulan Perda TKA Februari 2017

0
82

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah segera membuat Perda tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perda tersebut dinilai penting menyusul keberadaan TKA asing yang sudah meresahkan buruh dan pekerja lokal.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Muzamil Syafii sangat setuju dengan dibuatkan Perda pengawasan TKA. Menurutnya, keberadaaan pekerja asing sudah semakin tak terkendali dan bisa menyebabkan ekonomi masyarakat Jatim semakin terpuruk dan kian timpang.

“Angka pengangguran di Jatim sudah meningkat. Kalau pemerintah tidak jeli, keberadaan pekerja asing ini bisa mengalahkan tenaga lokal. Ini yang kami lindungi agar lokal tak kalah dengan asing,” jelasnya di Surabaya, Senin (23/1/2017).

Politisi asal Partai Nasdem Jatim ini mengatakan dengan adanya Perda TKA, diharapkan Pemprov Jatim bisa memantau langsung TKA yang masuk ke Jatim. “Nanti tidak sembarangan TKA bisa masuk ke Jatim. Harus ada persyaratan khusus kalau mau masuk Jatim,” jelasnya.

Muzammil juga menyempatkan mengkritik kinerja Disnakertrans Jatim yang dinilai kecolongan terkait munculnya TKA. “Pengawasan Disnakertrans lemah, sehingga Jatim di serbu TKA. Kami akan evaluasi kinerja mereka,” tutup mantan Wabup Pasuruan ini.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, pihaknya akan mengusulkan Raperda tentang Pengawasan Orang Asing di Jawa Timur. Alasannya, pengawasan orang asing termasuk TKA sekarang ini tertumpu pada imigrasi, sehingga mereka kewalahan karena personelnya terbatas.

“Imigrasi hanya menjadi pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia dan memonitor. Namun karena tidak melibatkan lintas sektoral dan masyarakat, maka Imigrasi tidak akan mampu. Makanya kami cari celah mana yang memungkinkan kewenangan diatur oleh pemda dalam bentuk perda,” jelas politisi asal Partai Golkar itu.

Pembahasan raperda ini, lanjut Freddy bisa dimulai awal Februari 2017, karena Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim sudah menyatakan sikap setuju. “Dalam waktu dekat kami akan mengundang Kanwil Hukum dan HAM, Imigrasi, Bakesbangpol, Polda, Kanwil Kemenag, Intelejen Daerah dan Stake Holder lain untuk dimintai masukan sebelum dibuat naskah akademis,”pungkasnya.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur (Disnakertransduk) mencatat keberadaan TKA saat ini sudah mencapai 3.460 orang. Dari jumlah ini sebanyak 1.443 orang merupakan tenaga kerja asing yang murni bekerja di Jawa Timur dan mengurus izin perpanjangan di Disnaker Jawa Timur.  Sedangkan sisanya, sekitar 2 ribu lebih tenaga kerja asing, telah mengantongi ijin dari pemerintah pusat. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here