Dianggap Meresahkan, DPRD Jatim Kebut Perda Pengawasan TKA

0
150

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Jawa Timur mendorong segera dibuatkan Perda tentang pengawaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jatim. Seiring dengan keberadaannya yang sudah meresahkan buruh dan pekerja lokal.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Muzamil Syafii sangat setuju dengan dibuatkan Perda pengawasan TKA, menurutnya, keberadaaan pekerja asing sudah semakin tak terkendali dan bisa menyebabkan ekonomi masyarakat Jatim semakin timpang.

“Angka pengangguran di Jatim sudah meningkat. Nah, kalau pemerintah tidak jeli, keberadaan pekerja asing ini bisa mengalahkan tenaga lokal, ini yang kami lindungi agar lokal tak kalah dengan asing,” jelasnya, Senin (23/1/2017).

Politisi asal Partai Nasdem Jatim ini mengatakan dengan adanya Perda TKA ini, diharapkan Pemprov Jatim bisa memantau langsung TKA tersebut. “Nanti tidak sembarangan TKA bisa masuk ke Jatim. Harus ada persyaratan khusus untuk bisa masuk di Jatim,”jelasnya.

Sementara itu, Muzammil juga menyempatkan mengkritik kinerja Disnakertrans Jatim yang dinilai kecolongan dalam munculnya TKA tersebut. “Pengawasan lemah sehingga Jatim di serbu TKA. Kami akan evaluasi kinerja mereka,” tutup mantan Wabup Pasuruan ini.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, bahwa dalam program Legislasi Daerah tahun 2017, pihaknya akan mengusulkan Raperda tentang Pengawasan Orang Asing di Jawa Timur. Alasannya, pengawasan orang asing termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) sekarang ini tertumpu pada Imigrasi, sehingga mereka kewalahan karena personilnya terbatas.

“Imigrasi hanya menjadi pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia dan memonitor. Namun tanpa melibatkan lintas sektoral dan masyarakat tentu Imigrasi tidak akan mampu. Makanya kami cari celah mana yang memungkinkan kewenangan diatur oleh Pemda dalam bentuk Perda,” jelas politisi asal Partai Golkar itu.

Pembahasan Raperda ini, lanjut Freddy bisa dimulai awal Pebruari 2017, karena Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim sudah menyatakan sikap setuju. “Dalam waktu dekat kami akan mengundang Kanwil Hukum dan HAM, Imigrasi, Bakesbangpol, Polda, Kanwil Kemenag, Intelejen Daerah dan Stake Holder lain untuk dimintai masukan sebelum dibuat naskah akademis,”pungkasnya.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur (Disnakertransduk) mencatat keberadaan TKA saat ini sudah mencapai 3.460 orang. Dari jumlah ini sebanyak 1.443 orang merupakan tenaga kerja asing yang murni bekerja di Jawa Timur dan mengurus izin perpanjangan di Disnaker Jawa Timur.  Sedangkan sisanya, sekitar 2 ribu lebih tenaga kerja asing, telah mengantongi ijin dari pemerintah pusat.

Harus diakui, keberadaan TKA di Jatim punya implikasi yang cukup serius terhadap tenaga kerja local. Tak hanya meresahkan, keberadaan TKA ini dianggap sudah dianggap memicu kesenjangan sosial kaum buruh di Jawa Timur, seiring dengan besaran gaji yang diterima berbanding terbalik dengan kaum buruh lokal yang level statusnya sama-sama sebagai karyawan.  Pemprov Jatim sendiri berharap pemerintah bisa merevisi aturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan tenaga kerja lokal dan memperketat masuknya TKA ke Indonesia.

Di sisi lain, kebutuhan untuk segera melakukan koordinasi antar dinas di Jatim, terutama yang bertugas untuk  mengawasi orang asing yang merupakan gabungan dari Disnaker, Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta dari Dinas Kesehatan, menjadi tak terelakkan untuk mengatasi persoalan ini.

“Tenaga kerja asing di Jatim mayoritas berasal dari Cina, tapi kita juga telah minta kepada seluruh perusahaan yang mempekerjakan mereka harus memiliki izin,” ungkapnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here