Dianggap Penghasil Koruptor, Bagaimana Cara Menghukum Parpol?

0
88

Nusantara.news, Jakarta – Korupsi di ranah politik ini sejauh ini tercatat jumlahnya paling besar dibanding korupsi lainnya. Saat konferensi pers terkait penangkapan Romi, misalnya, KPK menyebut hingga saat ini ada 885 orang yang diproses hukum KPK. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang dari 885 orang itu korupsi berdimensi politik. Dari 539 itu terdiri dari 102 kepala daerah, 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 219 orang lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah dan anggota Dewan.

Di antara pelaku politik yang makan uang haram itu bahkan dilakukan secara beramai-ramai (‘berjamaah’). Sebut saja korupsi massal 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang (2018), 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tahun 2015, 9 anggota DPRD Riau, 43 orang DPRD Sumatera Barat (Sumbar), hingga korupsi para kepala daerah yang silih berganti. Di luar itu, kasus korupsi seperti Skandal Century, Hambalang, impor daging sapi, hingga e-KTP, bahkan diduga melibatkan partai politik.

Tentu saja, data-data tersebut membuat publik mengeluas dada dan amat prihatin: sudah seburuk itukah mental-perilaku politisi parpol? Alih-alih menjadi penegak demokrasi dan mencipta pemimpin cemerlang, parpol justru turut andil sebagai perusak demokrasi dan penghasil koruptor. Sebab itu, wajar jika tingkat kepercayaan publik kepada partai saat ini berada di titik terendah.

Sayangnya, sampai saat ini parpol secara organisasi belum terjamah hukum sekalipun sejumlah kasus melibatkan elite kadernya. Penegak hukum pun belum menjerat aliran-aliran uang yang diduga masuk ke partai. Selama ini memang dana yang masuk ke partai kerap susah dilacak. Salah satu sebabnya, nyaris setiap korupsi diklaim sebagai tindakan personal kader parpol.

Di samping itu, parpol belum dapat “digebuk” karena regulasi yang berlaku saat ini tidak ada yang mengatur secara khusus tentang ancaman sanksi untuk partai politik sebagai dampak dari perilaku koruptif kadernya. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang perubahannya, UU No 2 Tahun 2011, memang tidak memuat ketentuan yang spesifik mengatur ancaman sanksi terhadap partai politik terkait kasus korupsi kadernya.

Lalu apakah korupsi partai politik bisa dijerat pidana melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pidana Korporasi? “Tentang parpol, seperti disampaikan, kualifikasinya masuk korporasi atau tidak? Ini tergantung penafsiran penyidik di ujung, dalam mengkualifikasi korporasi atau tidak. Karena di dalam ketentuan hukum lain, yang berwenang bisa bubarkan parpol atau tidak, kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK), bukan absolut dari pengadilan,” kata juru bicara MA Suhad, beberapa waktu lalu.

Sulitnya menjerat parpol yang melakukan kejahatan korupsi, diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Dia menegaskan, sanksi pidana ini sulit diimplementasikan apabila peserta pemilu adalah partai politik. Sanksi pidana hanya mengenai individu.

Kekosongan inilah yang mendorong parpol tidak takut korupsi-kolusi karena sangat sulit dikenakan sanksi pidana. Situasi ini pun membuat parpol tidak mengelola keuangannya dengan akuntabel dan transparan.

Lantas bisakah mencari alternatif hukuman yang menimbulkan efek jera terberat bagi parpol korup?

Sanksi Alternatif bagi Parpol Korup

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan tindakan tegas untuk Parpol yang menerima dana korupsi bisa dieksekusi. Jalurnya melalui jeratan UU Tipikor. Berdasarkan UU tersebut, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Senada, Pasal 1 Perma tersebut mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

“Apakah partai politik masuk definisi korporasi? Masuk, karena partai itu adalah kumpulan orang kemudian dia berbadan hukum, hingga secara definisi dia masuk. Bisa, karena pengertian korporasi dalam pengertian Perma itu adalah kumpulan orang atau kekayaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi ini sama dengan definisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Donal.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar. Jika partai politik dapat diseret dalam korupsi korporasi, maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengurus hingga pembubaran partai politik. Proses pembubaran ini, lanjutnya, bisa menggunakan UU Parpol atau pendekatan UU Tipikor. Namun menurutnya jika membubarkan Parpol lewat UU Parpol, kita akan bertemu dengan hambatan yang besar. Sebab pembuat undang-undang adalah orang-orang Parpol.

“Konstruksi aturan partai lewat UU Parpol tak pernah ke arah sana (pembubaran). Karena partai politik sendiri yang menyusunnya. Mereka tahu itu. Ada unsur kesengajaan? Wallahualam,” katanya.

Publik tentu berharap, pengusutan kasus korupsi tak sebatas menyeret aktor politik, tetapi juga menyasar kelembagaan partai politik sebagai badan hukum. Hal ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban partai, juga memberi efek jera pada para politisi agar tak mudah ‘bermain api’ dengan laku durjana tersebut.

Oleh karena itu, perlu langkah berbeda untuk memperbaiki kondisi ini. Dengan mengikuti alur pikir pada pidana korporasi, partai politik seharusnya juga dapat dijerat pidana korupsi apabila pengurus atau kader partai politik melakukan korupsi atas perintah atau sepengetahuan partai politik dan hasil korupsi itu dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik.

Sayangnya, selama ini KPK belum pernah menjerat korupsi parpol sebagai sebagai kejahatan korporasi. Padahal praktik korupsi parpol sering dikait-kaitkan oleh para tersangka/terdakwa di pengadilan. Di titik ini, keberanian KPK perlu diuji.

Namun demikian, jika partai politik tak dapat dijerat dengan pidana korporasi ataupun karena tak ada ketentuannya di dalam UU Parpol, maka alternatif lainnya undang-undang itu harus revisi. Berikan klausul yang mengatur penindakan hukum terhadap partai politik selaku lembaga, selain orang per orang.

Partai politik yang terbukti bersalah dapat dihukum bertingkat sesuai kadar kesalahannya. Misalnya, dicabut hak untuk memperoleh dana bantuan pemerintah, tidak berhak menggantikan anggotanya di parlemen yang diberhentikan karena korupsi, tidak boleh mengajukan calon dalam pemilihan umum, tidak boleh mengikuti pemilihan umum, atau bisa sampai pada pembubaran partai politik.

Sanksi alternatif ini sebenarnya sejalan dengan rekomendasi KPK. Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, partai politik yang terlibat korupsi bisa diberikan sanksi efek jera, salah satunya didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu. “Ini yang perlu didorong ke depan,” kata Agus.

Langkah itu tentu tidak mudah dan pasti banyak pertentangan, utamanya dari pihak partai politik sendiri. Namun, terobosan harus dilakuknan guna memupus kebuntuan hukum. Sebab, dengan diberlakukannya aturan sanksi kelembagaan bagi partai politik yang korupsi, tidak saja memberi pembelajaran politik dan demokrasi yang sehat, tetapi juga membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here