Dibayangi Perang Dagang, Kemendag Justru Menyimpang

0
229

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (5/4/2018). Kedatangan Pimpinan dan anggota BPK ini untuk menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, telah ditemukan indikasi penyimpangan tata kelola niaga impor pangan di lembaga pemerintah yang saat ini dikendalikan oleh Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan RI.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini berada di tengah gempuran perang dagang antara China-Amerika Serikat (AS). Jika tata kelola pangan tidak tertata dengan baik, maka keberadaan Indonesia secara geostrategi sangat potensial untuk terseret konflik sehingga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Negara dan keselamatan bangsa.

Baca: Perang Dagang AS – Cina Mengancam Kedaulatan RI

Isu utama proxy war adalah: Energy Security (ketahanan energi) dan Food Security (ketahanan pangan). Indonesia bukan sasaran utama untuk energy security, tetapi sangat potensial sebagai lumbung pangan dunia. Dalam konteks OBOR (One Belt One Road), China berharap dengan ‘Jalur Sutera Baru’-nya, Indonesia sebagai partner di bidang Food Security. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here