Diduga Korup, Ketiga Parpol Ini Tak Berkutik

0
270

Nusantara.news, Jakarta –  Dalam persidangan kasus mega proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta,  tiga parpol besar disebut menerima dana haram dari proyek tersebut. Ketiga parpol itu adalah Golkar, Demokrat, dan PDI-P. Namun, sejauh ini pihak parpol yang disebut hanya menyampaikan bantahan melalui media massa tanpa langkah hukum.

Dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017) lalu, Andi Agustinus atau Andi Narogong seorang penyedia barang dan jasa di Kementerian Dalam Negeri menemui Sugiharto pada Februari 2011.

Dalam pertemuan itu Andi Narogong menginformasikan kepada Sugiharto akan memberikan uang sejumlah Rp 520 miliar kepada sejumlah pejabat kementerian dan anggota DPR.

Di antara yang disebut antara lain Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar, anggota Komisi II dari PDI Perjuangan Yasonna Laoly dan Ganjar Pranowo serta Bendara Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey, Ketua DPR dari Partai Demokrat Marzuki Ali, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin.

Menteri Dalam Negeri era Pemerintahan SBY Gamawan Fauzi juga disebut-sebut, termasuk 37 anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan sejumlah korporasi yang diduga terlibat. Kini nama-nama yang disebut, seperti Setyo Novanto sudah menjadi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, Yasonna Laoly menjabat Menteri Hukum dan HAM, Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah dan Olly Dondokambey menjadi Gubernur Sulawesi Utara.

Selain itu, di persidangan itu juga disebut tiga parpol yang ditengarai menerima aliran dana hasil korupsi e-KTP. Ketiga partai itu adalah Demokrat, Golkar, PDIP dan parpol lainnya. Menurut jaksa KPK Irene Putrie, dana yang mengalir ke Partai Demokrat Rp 150 miliar, Partai Golkar Rp ‎150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan parpol lainnya Rp 80 milar.

Namun, ketiga parpol yang disebut hanya bisa membantah. Seperti dilontarkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang menyatakan dakwaan itu tidak benar. Untuk itu, Golkar akan melakukan upaya hukum. Untuk itu, Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar akan menyiapkan langkah sesuai ketentuan hukum untuk membersihkan nama baik Golkar.

Nyatanya, hingga saat ini tak ada langkah hukum yang dilakukan Golkar. Meskipun, Idrus mengaku penyebutan Golkar dalam dakwaan itu merusak citra partai. Akibatnya, suara Golkar terancam anjlok pada pemilu nanti.

Begitupun dengan Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto hanya sebatas membantah dakwaanJaksa KPK tersebut. Sebagai kader senior Demokrat, dirinya berusaha meyakinkan publik bahwa tak satu senpun dana dari mega korupsi e-KTP yang mengalir kepartainya.

Sikap serupa juga ditunjukkan PDI-P melalui Ketua DPP PDI P Hendrawan Supratikno yang dengan tegas membantahnya. Hendrawan sempat menantang siapapun untuk membuktikan adanya aliran dana e-KTP ke partainya.

Dia juga mengaku tak aneh dengan munculnya informasi tersebut. Sebab, hampir dalam semua kasus korupsi yang melibatkan politisi selalu dikaitkan dengan parpol. Meskipun pada akhirnya tak ada yang bisa membuktikannnya, seperti kasus BLBI, Century, dan Hambalang.

Setelah persidangan yang mengungkap adanya dugaan aliran dana kepada tiga parpol tersebut, tak bisa dipungkiri berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada parpol bersangkutan. Artinya, kekhawatiran Golkar terbukti. Paling tidak, hasil survei Poltracking yang dirilis bulan ini menunjukkan kepercayaan publik kepada parpol dan DPR paling rendah dibandingkan lembaga negara lainnya, yakni hanya 34 persen.

Publik wajar mempercayai surat dakwaan jaksa KPK, sebab dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP disebutkan bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Dengan begitu, tingkat kepercayaan publik terhadap ketiga parpol pun bisa semakin menurun. Akibatnya, perolehan suara ketiga parpol pun secara signifikan berkurang.

Publik beranggapan sikap ketiga parpol yang tak menempuh langkah hukum tersebut semakin jelas menunjukkan bahwa dakwaan itu memang benar. Dan, wacanai pembubaran parpol korup akan semakin kencang menerpa ketiga parpol yang disebut dalam dakwaan. Kalau sudah begini, maka pepatah “Diam itu emas” sudah tak berlaku. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here