Digugat Rp 2,7 Triliun, Risma Langgar HAM

0
99
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menuliskan pesan pada dinding di Gang Dolly saat peresmian daerah tersebut menjadi kampung wisata. Namun janji itu hanya pencitraan saja. Sebab hingga kini perekonomian warga eks lokalisasi Dolly dan Jarak kian menurun.

Nusantara.news, Surabaya – Warga eks lokalisasi Dolly mengadu. Mereka merasa telah didzalimi dan dibohongi oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Sejak lokalisasi Dolly ditutup pada 19 Juni 2014 silam, bisnis lendir itu seketika menghilang. Beberapa PSK ada yang memilih bertobat, pulang kampung, atau memulai hidup baru dengan membuka bisnis legal di kawasan tersebut.

Namun hal ini ternyata berbuntut panjang. Sebab sebanyak 1.350 warga yang mengandalkan mata pencaharian dari lokalisasi, kini merasa terlantar. Mereka kian sulit mencari mata pencaharian. Risma dianggap telah merampas hak-hak ekonomi warga.

Janji-janji Risma akan meningkatkan perekonomian masyarakat hanyalah janji belaka. Sebab hingga kini tidak ada realisasi sama sekali dari Risma. Karena itu untuk menampung aspirasi warga yang merasa dirugikan, mereka lantas membuka posko pengaduan di Jalan Jarak nomor 39 Surabaya.

Warga Dolly dan Jarak pun melayangkan gugatan terhadap Risma. Mereka merasa dirugikan dengan penutupan tersebut di mana Risma terkesan abai terhadap kehidupan perekonomian warga. Semakin hari perekonomian warga semakin menyusut. Bahkan ada kesan warga Dolly dan Jarak didiskriminasi. Karena itu mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp 2,7 triliun ke Pemkot Surabaya.

Gugatan warga sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ada tiga tergugat yang masuk dalam gugatan itu. Selain Walikota Surabaya, ada Kepala Satpol PP dan Kapolrestabes Surabaya.

“Gugatannya sudah didaftarkan ke Pengadilan 23 Januari lalu. Kemungkinan dua minggu lagi akan disidangkan,” ujar Okky Suryatama, perwakilan warga ditemui di posko pengaduan, Selasa (6/2/2018).

Warga eks lokalisasi Jarak dan Dolly membuka posko pengaduan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang telah menelantarkan mereka.

Ditambahkan Okky, gugatan Rp 2,7 triliun itu sebenarnya tidak cukup untuk mengganti kerugian yang diderita warga Dolly dan Jarak. Pasalnya, pasca penutupan tersebut banyak warga yang tidak bisa mencari mata pencaharian yang layak. Sementara janji Pemkot untuk pemulihan ekonomi tak kunjung terwujud.

Baca juga: Dolly Masih Beroperasi

Padahal sebelum adanya deklarasi penutupan oleh Pemkot Surabaya, ada diskusi antara Pemkot dan Komnas HAM di Islamic Center. Menurut Ketua Komisioner Komnas HAM saat itu disepakati pemerintah tidak akan melakukan penutupan dengan kekerasan terutama terhadap warga yang menggantungkan hidupnya pada perekonomian lokalisasi.

Sebelumnya juga ada diskusi antara warga dengan Pemkot Surabaya yang dicapai kesepakatan bahwa penutupan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika aparatur negara dan pemerintah melakukan pemaksaan atau kekerasan tanpa hak asasi manusia atas perampasan hak ekonomi warga, maka penutupan dibatalkan.

Namun yang terjadi pihak Pemkot dan Risma malah membuat mereka terlantar dan menjadi miskin. “Setelah ditutup, yang ada warga (Dolly-Jarak) malah menjadi miskin. Padahal ini tanggung jawab Pemerintahan Kota Surabaya. Mereka telah melawan konstitusi dengan menutup lokalisasi tanpa mempedulikan nasib warga sekitarnya,” tegas Okky.

Okky menyebut, Risma telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan membiarkan mereka terlantar. “Pasca penutupan Dolly tidak ada komunikasi yang baik. Menyikapi sebelum dan sesudahnya penutupan lokalisasi, kita menemukan alat bukti surat dari Komnas HAM tentang adanya dugaan tindak kejahatàn Hak Asasi Manusia saat penutupan lokalisasi,” tandasnya.

Karena itu pihaknya akan melakukan upaya hukum di antaranya mempidanakan Risma atas kejahatan HAM. Warga akan melayangkan surat aduan ke Komnas HAM, serta melaporkan pidana ke Mabes Polri. “Itu cukup bagi kami. Ketika nanti semuanya tidak selesai, kami akan maju ke Jakarta, bertemu Presiden,” ujarnya.

Upaya hukum lain melakukan gugatan perdata class action dan upaya hukum dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa korupsi? Saat ini dikatakan Okky masih banyak warga yang tanahnya belum dibayar oleh Pemkot. Ada indikasi salah satu bank milik pemerintah saldonya kosong. Sebab kalau secara riil dihitung pada tahun 2014 sampai tahun 2018, banyak warga yang tidak mendapatkan haknya. Lalu di mana uang tersebut, inilah yang menjadi dasar warga melaporkan Risma dan Pemkot atas dugaan korupsi.

“Masih ada warga yang tanahnya belum dibayar sama Pemkot saat ditutup dulu. Sekali lagi dalam hal ini, kami bukan mau membuka lokalisasi lagi di Dolly. Tapi kami mau hak perekonomian warga Jarak Dolly segera diselesaikan. Kami hanya meminta hak kami. Sebenarnya rekening tersebut diisi secara rutin. Uang itu untuk ganti rugi. Tapi nyatanya dari ribuan warga Dolly dan Jarak, mereka belum dibayar,” imbuhnya.

Kata Okky, memang ada warga tidak punya perjanjian secara tertulis. Mereka hanya dijanjikan saat deklarasi akan diberi ganti rugi. Salah satu contoh ada rumah warga yang ditutup dan dijanjikan akan dibeli namun hingga kini tidak dibeli. Bahkan dijanjikan akan dibuka tempat usaha, tapi itu tinggal janji. Sebelum mengajukan gugatan, pihak warga sebetulnya pernah melayangkan somasi ke Pemkot tapi tidak pernah direspon.

Warga eks lokalisasi Dolly dan Jarak demo di depan Pengadilan Negeri Surabaya, Selas (6/2/2018). Mereka menggugat Risma Rp 2,7 triliun.

Saputro, perwakilan dari Komunitas Pemuda Independent (KOPI) yang melakukan pendampingan warga menambahkan Pemkot Surabaya selama ini tidak memberikan kebijakan sosial untuk mensejahterakan warga. Justru, warga merasa didiskriminasi oleh janji-janji Pemkot.

“Kami bukan mau menuntut dibukanya Dolly seperti dulu. Kami setuju, kalau Dolly dialihfungsikan. Tapi mana janji Pemerintah Kota Surabaya, yang katanya ada pabrik sepatu, kampung batik. Itu tidak pernah ada. Kalaupun ada, hanya dua sampai tiga orang saja yang terlibat, itu pun orang luar. Sekarang saja sudah tutup, tidak ada produksi,” tegasnya.

Lanjutnya, selama ini tidak ada kejelasan mengenai pemulihan ekonomi warga. Sementara kondisi warga di Jarak dan Dolly sangat mengenaskan. Saat ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak bekerja.

“Dulu saat prostitusi ada, anak-anak Jarak Dolly itu jam 9 malam sudah pulang, tidur di rumah. Tapi sekarang, anak-anak di bawah umur, jam satu malam masih keluyuran di luar. Ini bukti kegagalan Pemkot mensejahterakan warga Dolly,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser menegaskan Pemkot siap menghadapi gugatan yang diajukan warga bekas lokalisasi Dolly dan Jarak. Menurutnya, gugatan itu hak warga dan hal itu bukan pertama kali ini terjadi dihadapi Pemkot. “Mereka kan punya hak, sebagai warga negara, untuk mencari keadilan. Sama halnya kami juga demikian, punya hak untuk menghadapi gugatan itu secara hukum,” ujar Fikser.

Ia juga mengaku sudah mendengar soal gugatan yang sudah didaftarkan ke PN Surabaya. Begitu juga soal posko pengaduan yang dibentuk warga Dolly dan Jarak. Hanya saja, Fikser belum tahu persiapan Pemkot menghadapi gugatan itu. “Bagian hukum yang menangani,” cetusnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here