Dikelola Provinsi, Ratusan Miliar Dana Tunjangan Guru Tersendat

0
75

Nusantara.news, Surabaya – Dana tunjangan profesi guru (TPG) untuk SMA/SMK di wilayah Jawa Timur senilai Rp268 miliar belum dibayar hingga memasuki triwulan kedua 2017. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Saiful Rachman kepada wartawan mengungkapkan, tersendatnya TPG bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan faktor teknis.

Saat ini, kata Saiful, sedang berlangsung masa transisi pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten ke Provinsi. “Karena itu, Pemerintah Pusat sebagai pemilik dana perlu waktu untuk meneliti semua kelengkapan proses peralihan tersebut. Apalagi, dana yang harus dibayarkan tidak sedikit. Jumlah total yang harus dibayarkan untuk semua guru mencapai Rp268 miliar,” terangnya, Jumat (12/5/2017).

Dia menjelaskan, sejumlah permasalahan teknis itu di antaranya terbitnya Surat Keputusan (SK) pencairan TPG dari Kemendikbud yang berlangsung bertahap sejak 3 April sampai 3 Mei. Dengan total 23.634 guru, penerbitan SK TPG dilakukan hingga sembilan kali. Setelah SK diterbitkan, Dindik Jatim mendapatkan aplikasi surat perintah membayar (SPM) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim pada 9 Mei. “Untuk pencairannya harus menunggu seluruh SK diterbitkan Kemendikbud,” tutur dia.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu mengatakan, setelah dilakukan koordinasi antara Dindik Jatim, BPKAD Jatim dan Bank Jatim proses pencairan dipastikan akan segera dilakukan. Saiful menambahkan, mulai Jumat (12/5), pencairan TPG sudah bisa dilakukan dan paling lambat tuntas pada Senin pekan depan. “Paling lambat Senin pekan depan akan dibayarkan dan langsung masuk ke rekening guru SMA/SMK,” kata dia.

Kembalinya pengelolaan SMA/SMK ke provinsi tak hanya berdampak pada pengajar. Siswa juga ikut merasakan. Terutama penerima bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Selain itu, status pemindahan juga membuat keberadaan SMA/SMK bebas menerima siswa dari daerah lain.

Terkait DAK Pendidikan, Bupati Bojonegoro, Suyoto meminta camat di daerahnya segera mengajukan pencairan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang sudah dialokasikan sebesar Rp50 miliar dari APBD 2017 bagi siswa SMA sederajat. “DAK pendidikan harus sudah disalurkan kepada siswa pekan depan, sebab siswa sudah menyelesaikan pendidikan,” katanya ketika rapat dengan jajarannya di Bojonegoro.

Lebih lanjut ia menjelaskan bantuan pendidikan bagi 50.305 siswa SMA sederajat sudah dialokasikan sebesar Rp50 miliar dalam APBD 2017 kenadti kewenangan pengelolaan sudah masuk provinsi. Hanya saja, sesuai perhitungan kebutuhan biaya bantuan pendidikan tahun ini mencapai Rp101 miliar, tetapi pencairannya dilakukan dalam dua tahap semester I dan II. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here