Dikeluhkan Warga, Dewan Surabaya Desak Perwali 53/2014 Dievaluasi

0
87
RS Soewandhie Surabaya

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk segera merevisi Perwali (Peraturan Walikota) 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk Pelayanan Bidang Kesehatan. Hal ini terkait dengan banyaknya warga miskin yang masih terbebani ketika berobat ke rumah sakit saat memegang Surat Keterangan Miskin (SKM).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menilai bahwa semangat SKM awalnya membantu masyarakat miskin dalam memperoleh hak layanan kesehatan. Namun dalam perjalanannya, warga Surabaya pemegang SKM, terutama dari kalangan miskin, kerap mengeluh.

Meski memiliki SKM, namun pasien miskin tak jarang mengeluarkan dana yang tidak sedikit ketika berobat. “Ini terjadi karena SKM sendiri masa berlakunya hanya dua bulan. Sehingga tidak semua pasien mengetahui sampai berapa lama menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit. Akibatnya, banyak warga yang mengeluh karena baru mengetahui jika masa berlaku SKM-nya ternyata sudah berakhir,” jelasnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (27/4/2017).

Tidak hanya itu, politisi asal PDI Perjuangan yang akrab disapa dengan Mbak Titin ini juga menyatakan bahwa proses membuat SKM juga lama,bisa memakan waktu berhari-hari.

“SKM ini menerangkan bahwa seseorang penduduk Kota Surabaya terindikasi sebagai masyarakat miskin, sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Agustin mencontohkan seorang warga Kelurahan Mojo yang meninggal di rumah sakit. Saat mengurus kematian dan biaya perawatan di RS Soewandhie, masa berlaku SKM habis di tengah jalan. Akibatnya, warga ini harus menanggung biaya hanya untuk mengeluarkan jenazah dan biaya perawatan. “Sebab, saat masuk menggunakan fasiltas SKM, namun akhirnya masa berlakunya habis,” cetusnya.

Masa berlaku SKM adalah sampai dengan yang bersangkutan terdaftar menjadi peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan. SKM ini berlaku bagi mereka yang menunggak iuran BPJS mandiri karena miskin. SKM juga diperuntukkan bagi para kader Posyandu dan para kader sosial di Surabaya.

Target pemberlakuan perwali ini mencakup sebanyak 300.000 warga miskin di Surabaya. Sejak perwali diterbitkan hingga saat ini baru sekitar 260.000 warga yang mendapatkan SKM. Jumlah inipun belum memperoleh jaminan jika mereka akan segera memperoleh status sebagai peserta BPJS.

Titin berharap ada win-win solution untuk mengatasi permasalahan ini. Komisi D DPRD Surabaya akan segera mempelajari lebih lanjut serta mengajak SKPD terkait untuk mendiskusikan Perwali 53/2014. “Setidaknya ada dua poin yang perlu dievaluasi karena dinilai kerap mempersulit masyarakat menerima pelayanan. Dua poin tersebut yakni masa berlaku SKM dan waktu pengurusan SKM,” pungkasnya.

Sementara itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang sudah dapat SKM, namun tak kunjung terdaftar di BPJS penerima bantuan iuran (PBI). Padahal masa berlaku SKM hanya dua bulan.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Nanis Chairani, hal itu terjadi karena ada kelurahan yang kadang tidak melaporkan data warga miskin ke pihaknya. “Padahal kalau sudah dilaporkan ke kami, pasti akan kita proses,” jelasnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here