Diksi Sontoloyo dan Genderuwo, Bumerang bagi Jokowi

0
178

Nusantara.news, Jakarta – Setelah heboh dengan istilah politikus sontoloyo, Presiden Joko Widodo kini memperkenalkan ‘jenis’ politik yang lain. Jokowi menyebut ada model ‘politik genderuwo’, politik yang menakut-nakuti masyarakat. Entah siapa yang disasar Jokowi soal politik genderuwo ini. Yang pasti, dalam mitos Jawa, genderuwo adalah sejenis makhluk halus berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan menakutkan.

Pernyataan soal ‘politik genderuwo’ ini disampaikan Jokowi dalam pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018). “Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? Itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’, nakut-nakuti,” tegasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, punya tafsiran mengenai politik genderuwo yang disampaikan Jokowi. Karding menduga ucapan itu ditujukan salah satunya ke capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, Pak Prabowo sering melontarkan pesimisme, pernyataan yang agitator dan propagandis terkait hal-hal yang menakutkan.

Menanggapi itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta semua pihak, termasuk sukarelawan, untuk mewaspadai genderuwo hukum menjelang Pilpres 2019. BPN menyebut Genderuwo hukum bisa datang dari berbagai kalangan, utamanya aparat keamanan, penegak hukum, dan aparat intelijen.

“Kemarin Pak Sandi bicara genderuwo ekonomi, tapi jangan lupa ada genderuwo hukum juga, orang-orang yang harusnya netral (pada Pilpres) kemudian menggunakan kewenangannya untuk menekan,” kata anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, Ahad (11/11).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPR Fahri Hamzah mengatakan, ungkapan sontoloyo dan genderuwo yang dilontarkan Presiden Jokowi, merupakan sifat pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi sendiri saat ini. Dia menyatakan, ungkapan Jokowi itu menciptakan suatu pembelahan di masyarakat.

“Ini yang saya maksud kata-kata sontoloyo dan genderuwo adalah penilaian kegagalan identifikasi dari pemerintah, sebenarnya sumbernya itu dari pemerintah atau pemimpinnya. Jadi seperti menepuk air, terpicik ke muka sendiri. Jokowi gagal dalam memulihkan ketegangan di antara perbedaan yang ada, justru sebaliknya ketegangan yang muncul semakin kuat,” ungkapnya.

Belum kering kehobohan soal ‘sontoloyo dan genderuwo’, diksi tak pantas muncul lagi. Kali ini dilontarkan oleh cawapres Jokowi, Ma’ruf Amin, dengan kata ‘budek’ dan ‘buta’ untuk menyindir orang-orang yang kerap mengkritik kinerja Presiden Jokowi. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya cawapres Ma’ruf Amin yang notabene lebih sepuh, berperan menjadi rem atau penyejuk bagi Jokowi. Sayangnya, Ma’ruf justru melengkapi situasi panas dengan memilih diksi-diski yang memancing polemik.

Polemik pun tak terelakan dari sejumlah kalangan. “Yang satu bilang ‘sontoloyo’, ‘gebuk’ dan ‘genderuwo’. Sebelahnya bilang ‘buta dan budek’. Kekuasaan memang tak mengubah seseorang, melainkan menampilkan siapa dia sesungguhnya, entah berjas atau pakai sarung,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam akun twitternya @RachlanNashidik.

Hingga saat ini, kelompok oposisi sudah menghantam Jokowi karena ungkapan “politisi sontoloyo” dan “genderuwo”. Moralitas dan kebijaksaan disinggung oleh kubu Prabowo untuk mengkritik kata-kata Jokowi tersebut. Sebagian kalangan menyayangkan diksi tak pantas itu seharusnya tak keluar dari mulut seorang kepala negara. Sebagian yang lain menuding pemerintah Jokowi anti-kritik.

Bahkan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, menyebut Jokowi sedang berupaya melabeli lawan politiknya sebagai siasat kontra demarketing terhadap oposan. Jika oposan menyerang Jokowi dari sisi kinerja, Jokowi membalas balik dengan menyerang ‘karakter’ lawan (Prabowo). Sepintar apa pun, serasional apa pun, dan sejelas apa pun, tambah Rico, argumen oposisi akan rontok dengan sendirinya jika integritas sang pembawa argumen sudah rontok.

Ada Apa dengan Jokowi?

Akhir-akhir ini, Jokowi memang nampak berbeda. Ia tercatat berulang kali menangkis serangan lawan politiknya dengan lontaran-lontaran kalimat tak biasa. Ia sempat menyebut istilah politikus “sontoloyo” dan “genderuwo”, karena resah dengan para politisi yang kerap gunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Selain itu, Jokowi pun sempat melontarkan kata-kata seperti “PKI balita”, “tempe tebal”, “gebuk”, “berani kalau diajak berantem”, hingga “Tiongkok antek Indonesia” yang menjadi manivestasi sikap politiknya terhadap serangan oposisi.

Hadiri HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hall 3A ICE BSD Tangerang Banten, Minggu (11/11), Jokowi Kembali Ungkit Politik Genderuwo

Ekspresi politik semacam itu tentu mengherankan berbagai pihak. Jokowi, yang selama ini dikenal santun dan sabar, kini ikut bereaksi ketika dihujani oleh isu-isu negatif. Apalagi, selama ini Jokowi diketahui tak ambil pusing dalam menanggapi tuduhan-tuduhan lawan. Namun kali ini, Jokowi tampak tak bisa mengendalikan emosi, ia mulai sering menyerang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi memang dihujani oleh berbagai isu negatif sejak tahun 2014 lalu. Mulai dari isu keturunan Tionghoa dan PKI, tuduhan sebagai antek asing dan aseng, hingga kritik tajam buruknya kinerja ekonomi pemerintah, termasuk harga-harga dan tarif yang membebani masyarakat. Tak main-main, menurut beberapa lembaga survei, isu tersebut berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya isu negatif dan kritik terhadap dirinya, Jokowi pun terlihat sibuk menangkis dan mengklarifikasi dalam berbagai kesempatan.

Satu per satu ekspresi politik dan bantahan tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi khawatir dengan permainan isu-isu negatif di tengah masyarakat yang sangat mungkin menyebabkan masyarakat tidak tahu lagi mana informasi yang benar dan mana yang salah. Maka jika Jokowi tidak angkat suara untuk mengklarifikasi, bukan tak mungkin, semakin banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu semacam itu. Ujungnya, nasib elektoralnya di Pilpres 2019 bisa di ujung tanduk.

Pun begitu, langkah Jokowi dalam menanggapi kritik dan tuduhan dengan kata-kata yang mulai keras terbilang berani. Ia pun tak sekedar menanggapi kritik, melainkan juga melakukan serangan balik. Jokowi mungkin akan diuntungkan dengan hal tersebut, tetapi bukan berarti ia sudah memenangkan wacana. Hal ini disebabkan  perlawanan Jokowi dalam bentuk kata-kata justru menjadi celah baru bagi kelompok oposisi untuk menghantamnya, sekaligus memancing antipati publik.

Dalam  konteks ini, terlihat bagaimana kelompok oposisi sangat lihai dalam memainkan kata-kata. Alih-alih ingin melakukan perlawanan, Jokowi justru dihantam balik dengan kata-kata yang pernah ia lontarkan di muka publik. Pada titik ini, kubu oposisi seolah menanti Jokowi mengalami slip of tongue. Slip of tongue adalah keadaan ketika seseorang salah mengucapkan kata-kata. Hal ini mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam politik, kesalahan mengucapkan kata bisa berakibat fatal.

Mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron pernah mengalami kesalahan fatal tersebut. Pada saat Pemilu di Inggris tahun 2015, Cameron membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa kontestasi politik itu adalah momen untuk “menentukan karir”. Padahal ia sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa Pemilu akan “menentukan negara”. Karena kesalahan itu, Cameron mendapat kritik dari berbagai pihak. Ia dianggap mengedepankan urusan karir pribadi dibandingkan memprioritaskan negara.

Di Indonesia, slip of tongue atau kesalahan dalam berkata-kata pernah dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada tahun 2016, Ahok bereaksi terhadap isu-isu agama yang dimainkan pada Pilkada DKI. Sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada, Ahok berusaha menjawab isu tersebut dengan mengatakan kalau sekelompok orang telah memanfaatkan surat Al-Maidah untuk mengalahkannya di Pilkada. Ahok pun justru “terpeleset” dengan ucapannya sendiri. Ia didemo berkali-kali oleh puluhan ribu massa dengan tudingan telah menistakan agama Islam. Alhasil, Ahok kalah di Pilkada DKI.

Berkaca pada kasus Ahok dan Cameron, apakah mungkin Jokowi bisa bernasib serupa? Tentu saja mungkin. Hal itu disebabkan akhir-akhir ini sang presiden sangat reaktif menanggapi isu-isu dari kelompok oposisi. Bukannya mendapatkan keuntungan, Jokowi justru dihantam oleh lawan dengan ucapan yang pernah ia keluarkan sendiri. Ini bisa jadi bumerang yang merugikan Jokowi di Pilpres mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here