Diktatorkah Jokowi?

0
115

CALON Presiden Petahana Jokowi sering sekali mengklarifikasi bahwa dirinya bukan diktator. Ketika berbicara di depan Alumni Universitas Trisakti yang mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya di Senayan, Jakarta, 9 Februari 2019 lalu, Jokowi kembali menegaskan bahwa dia bukan diktator. “Saya bukan diktator,” kata Jokowi.

Ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya Jokowi menekankan hal itu. Sebelumnya, penegasan itu sudah beberapa kali disampaikannya. Misalnya, ketika membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret di Solo, dan ketika meresmikan Museum Keris di kota yang sama, pada Agustus 2017.

Konteksnya waktu itu adalah karena Presiden Jokowi disebut diktator karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas.

Tapi, kini setelah isu UU Ormas itu lama berlalu, Jokowi masih mengulangi penegasan bahwa dia bukan diktator. Bahkan ketika memberikan kata penutup dalam debat capres-cawapres pertama 17 Januari lalu, hal itu diulanginya kembali. “Kami tidak ingin banyak bicara, kami paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter,” kata Jokowi, dengan raut muka keras.

Kalimat ini hampir sama dengan kalimatnya di depan para pesilat remaja yang mengikuti Kejuaraan Nasional Perguruan Pencak Silat Nasional Tahun 2017. ”Masa wajah gini kok dibilang diktator?”

Lagi pula, kata Jokowi, Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi tidak memungkinkan kediktatoran terjadi.  Apalagi pengawasan bisa dilakukan oleh media massa, LSM atau masyarakat secara langsung.

Tapi, sebenarnya, Jokowi itu diktator atau bukan sih?

Apabila cap diktator itu merujuk pada pengertian kuno sebagai pemerintahan yang kejam bertangan besi, Jokowi tentu saja jauh dari itu. Sebab, dia bukan pemimpin sejenis Adolf Hitler. Hitler antikritik. Jokowi tidak. Dulu, siapa pun orang yang berkata tidak kepada Hitler, pasukan rahasia Nazi, Waffen-Schutzstaffel yang dikenal dengan nama SS itu, langsung mengirim orang itu ke Kamp Konsentrasi Auschwitz, penjara yang menakutkan di masa itu. Jokowi mustahil sesadis itu.

Tetapi, kutukan abadi manusia sejagat raya ini terhadap Hitler bukan pada kediktatorannya, melainkan pada kekejamannya yang merenggut jutaan nyawa.

Sebab kediktatoran itu hanya soal cara memerintah. Negara berbentuk kerajaan juga diperintah dengan kediktatoran. Raja ada pusat segala sesuatu. Hukum tertinggi adalah titah sang baginda. Namun, di negara berbentuk republik pun, yang seluruh perangkat demokrasinya berjalan, juga bisa berkembang kediktatoran. Makanya berkembang istilah soft-dictatorship.

Lee Kuan Yew adalah contoh sempurna seorang soft-dictator. Di eranya, tak ada tempat untuk mengkritik di Singapura. Pers jauh dari kata merdeka. Tetapi, Lee tidak pernah berbuat aniaya. Kepempimpinannya bahkan mengantarkan Singapura berjaya dan dihormati dunia.

Di Indonesia, seperti dikatakan Presiden, memang tidak mungkin tumbuh kediktatoran –kalau diktatorial yang dimaksud adalah yang seperti Hitler atau seperti Lee Kuan Yew sekalipun. Indonesia sejak awal dirancang sebagai negara hukum yang demokratis.

Tetapi, dalam negara hukum demokratis bukan berarti tidak akan muncul kediktatoran dengan varian baru yang lebih soft. Jika hukum tidak bisa ditegakkan oleh pemerintah, karena terkendala faktor di luar struktur dan substansi hukum, itu adalah cikal bakal kediktatoran. Sebab, itu menunjukkan ada kekuatan kelompok oligarkis nonpemerintah yang jauh lebih berkuasa dibanding pemerintah sendiri. Pemerintahan yang dikendalikan oligarki sejatinya adalah diktator, karena kediktatoran dilakukan oleh oligarki di luar pemerintah.

Dalam kediktatoran kuno, pembungkaman terhadap publik dilakukan sesuka-suka penguasa. Tetapi, dalam negara hukum, pembungkaman dibungkus dengan prosedur perundang-undangan.

Demokrasi juga bisa menjadi ladang persemaian baru kediktatoran. Prinsip  demokrasi yang telanjang, the winner takes all, adalah bentuk lain dari tirani mayoritas. Sebab demokrasi mensyaratkan persamaan hak.

Pun tak ada jaminan pemerintah akan menjadi demokratis, walaupun dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Praktek antidemokrasi itu terlihat misalnya dari cara menghadapi kritik publik. Pemerintah diktator-demokratis cenderung menghindar dari berhadapan langsung dengan publik pengkritik, tetapi memberangus dengan menggunakan instrumen publik yang sudah dikendalikan, entah LSM, agamawan, pers dan sejenisnya.

Pemerintahan yang keras kepala mempertahankan ambisi kebijakan, meski kondisi riil tidak memungkinkan, pun bisa disebut diktator-demokratis. Dalam penampilan, mereka terlihat inklusif dengan menyerap beragam aspirasi publik. Tetapi keputusan akhir sama sekali tidak aspiratif.

Nah, silakan disimpulkan, Pak Jokowi diktator atau bukan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here