Dilantik, Panwaslu Harus Jaga Kodusifitas Jatim

0
32
Pembahasan Raperda Perubahan APBD Jatim 2017 (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jawa Timur menjaga kondusifitas kultural Jawa Timur yang sangat harmoni. Menjaga terwujudnya keamanan, ketertiban dan kerukunan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur.

“Kondisi Jatim yang plural harus tetap terjaga harmoninya, sehingga segala keputusan dan proses kebijakan berjalan dengan baik dan aman,” pinta Soekarwo saat Pelantikan Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, di lantai 8 Graha Wicaksana Praja, Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Senin (28/8/2017).

Soekarwo juga meminta, guna kelancaran, ketertiban dan keamanan sepanjang pelaksanaan dan menjalankan tugasnya Panwaslu Jawa Timur diminta terus melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kepala daerah (Forkopimda).

Tujuannya, lanjut Pakde Karwo agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan dan suksesnya pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota.

Prosesi pembacaan sumpah, janji dan pelantikan Panwaslu itu diikuti sebanyak 114 orang. Pakde Karwo juga mengatakan selama ini panitia pengawas pemilu di Jawa Timur sudah bekerja bagus. Contohnya, sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2015 semua berjalan lancar dan transparan.

“Akan tetapi, ada sedikit hal yang harus diperbaiki yaitu koordinasi dengan Forkopimda. Hubungan menyamping juga agar diperkuat, agar lebih lancar dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Koordinasi yang dimaksud adalah dengan mendatangi semua Forkopimda mulai kepala daerah, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan dan Forum DPRD. Panitia pengawas pemilu juga diharapkan terus menjalin komunikasi termasuk menggiatkan diskusi agar semua persoalan bisa terbuka.

“Paling tidak, sharing tentang apa yang akan dilakukan dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu. Di antaranya melakukan langkah dan kebutuhan apa yang bisa dilakukan untuk bersinergi,” katanya.

Pelantikan Panitia Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Kepala Daerah di lantai 8 Graha Wicaksana Praja (Foto: Tudji Martudji)

Hindari Isu Sara di Pilkada Jatim 

Untuk menangkalnya, panitia penyelenggara pemilu di Jawa Timur juga harus bekerjasama dengan Kepolisian. Itu bertujuan agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa meimbulkan kegaduhan.

“Secara umum, di Jatim tidak ada kejadian seperti itu, semua berjalan dengan baik. Dan harus terus kita jaga,” tambahnya.

Pada acara pengambilan sumpah, janji dan pelantikan itu juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, Subianto; Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Soenarjo; Wakapolda Jawa Timur Irjen Polisi Samudra; serta Sekretaris Daerah provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi.

Pengesahan Raperda Perubahan APBD Jatim 2017

Saat yang sama DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2017. Dalam prosesnya, pandangan sembilan fraksi yang hadir di rapat paripurna, semua menerima dan menyetujui Raperda Perubahan.

Persetujuan tersebut dituangkan dan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama perubahan APBD Provinsi Jawa Timur 2017, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya.

Saat itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa APBD berfungsi sebagai stimulus dan pengungkit terhadap jalannya pembangunan, bukan pembiayaan. Untuk itu pemerintah harus mendorong uang masyarakat agar masuk dalam industri jasa keuangan. Ditambahkan, dari pengalaman tahun sebelumnya dari total APBD yang ada, government spending-nya hanya sebesar 7,8 persen.

Lanjut Soekarwo, yang terpenting adalah bagaimana APBD mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Sementara, kondisi keuangan yang beredar di masyarakat sebesar Rp500 triliun. Dari jumlah itu hanya 48 triliun rupiah yang masuk dalam industri jasa perbankan.

Selain pandangan akhir fraksi dan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2017, agenda sidang paripurna juga membahas laporan pimpinan Komisi B yakni, pembahas Raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata 2017-2023. Serta, pendapat gubernur terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang pemantauan orang asing dan ormas asing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here