Dilema Cukai Rokok, Antara Buruh atau Kesehatan

0
156
Tampak karyawan rokok sigaret kretek tangan (SKT) di PT Gelora Djaja di Surabaya, Jawa Timur, melakukan proses pelintingan. Dengan naiknya cukai rokok pada 2018, dikhawatirkan muncul pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja rokok yang didominasi kaum hawa.

Nusantara.news, Surabaya – Pecandu rokok takkan mati meski tanpa rokok. Namun industri rokok bisa mati jika cukai rokok dinaikkan. Yang terjadi pengangguran menumpuk. Pada Agustus tahun lalu, isu harga rokok naik jadi Rp50 ribu per bungkus sempat berhembus kencang.

Centre for Health Economics and Policy Studies (Cheps), pusat kajian kesehatan dan studi kebijakan dari Universitas Indonesia, mengeluarkan hasil risetnya. Riset itu mencoba menjawab pertanyaan: di harga berapa pengguna rokok akan menurun drastis? Jawabannya adalah Rp50 ribu per bungkus.

Muncullah pro dan kontra. Ormas NU dan Muhammadiyah juga terbelah alias beda sikap. Muhammadiyah memfatwakan rokok haram, sedang NU mubah. Para kiai dan ulama NU tetap kebal-kebul sebagai ahli hisap, sementara elit-nya Muhammadiyah ada yang tetap menjadi ahli hisap secara diam-diam.

Sementara muncul gerakan #KamiTidakPanik yang menjadi trending topic di sosial media. Tanda pagar itu adalah propaganda dari para perokok berat, dan tentu saja korporasi dagang rokok, yang ingin para konsumen tidak panik dengan isu kenaikan harga tersebut.
Seketika itu kehebohan terjadi dimana-mana, menyebar, hingga hilang dengan sendirinya.

Memang, dalam soal rokok pemerintah selalu bersikap ambigu. Di satu sisi harus melindungi rakyatnya dari ancaman bahaya rokok, di sisi lain harus melindungi petani tembakau dan industri rokok. Bagi negara, cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, itu sangat menopang APBN. Karenanya tak mungkin mematikan industri rokok. Yang bisa dilakukan hanyalah membatasi.

Nah, belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan mulai tahun depan cukai rokok akan dinaikkan sebesar 10,5 persen. Sri Mulyani menerbitkan PMK untuk mengatur kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau atau rokok untuk tahun depan. Rata-rata tertimbang tarif cukai rokok dipastikan bakal naik 10,04 persen. Kenaikan rata-rata tarif cukai rokok berlaku per 1 Januari 2018. Pemerintah pun mengatur Harga Jual Eceran (HJE), dengan memperhatikan aspek industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan, serta menekan produksi rokok ilegal.

Penghitungan harga rokok per bungkus berdasarkan komponen batasan HJE yang sudah ditetapkan. Untuk HJE sendiri sudah termasuk cukai, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan pajak rokok. Penghitungan HJE per bungkus, yaitu HJE minimum per batang, atau per gram, dikali dengan satuan batang, atau gram per bungkus.

Untuk simulasi pertama, HJE minimum untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I sebesar Rp1.120 per batang. Sementara itu, sebungkus rokok berisi 16 batang. Maka, HJE minimum yang tercantum dalam pita cukai Rp1.120 dikali 16 batang. Hasilnya, sebesar Rp17.920 per bungkus.

Dengan kenaikan tersebut, produk rokok yang masuk dalam kategori HJE SKM seperti Sampoerna A Mild, Gudang Garam Surya Filter Merah, Djarum LA Bold, dan sebagainya harganya tidak berubah pada 2018 mendatang atau pengenaan cukai sama seperti tahun ini.

Namun tarif rokok per batang yang berubah. Tahun ini Rp530 per batang, tahun depan Rp590 per batang.

Untuk simulasi kedua, HJE minimum Sigaret Putih Mesin (SPM) Golongan I sebesar Rp1.130 per batang. Sementara itu, sebungkus rokok berisi 20 batang. Maka, HJE minimum yang tercantum dalam pita cukai Rp1.130 dikali 20 batang. Hasilnya, sebesar Rp22.600 per bungkus.

Produk yang masuk kategori SPM, seperti Malboro, Marcopolo, Dunhill Fine Cut, dan sebagainya, dipastikan akan mengalami kenaikan harga rokok. Sebab pada tahun lalu, dengan kenaikan cukai 10,54 persen, harga rokok jenis SPM dipatok Rp20.600 per bungkus. Sementarayang SKT di antaranya Djarum Coklat, Sampoerna Hijau, Dji Sam Soe, Apache, dan sebagainya.

Dalam aturan yang baru ini, pemerintah menyederhanakan layer cukai hasil tembakau dari 12 layer menjadi 10 layer di 2018. Ini juga merupakan target pemerintah jangka panjang untuk memangkas layer menjadi lima layer dalam beberapa tahun mendatang.

Bagi pegiat anti rokok, kenaikan ini masih dianggap kecil. Sebab, pemerintah bisa saja menaikkan lebih besar. Imbasnya tentu petani tembakau dan industri rokok terancam gulung tikar.

Sementara bagi pegiat rokok, kenaikan tarif cukai yang eksesif ini dipastikan akan mempercepat kematian industri hasil tembakau. Hal ini tentu akan mempengaruhi penghidupan ratusan ribu buruh pekerja di pabrik rokok dan pelaku ritel pasar.

“Kami meminta pemerintah, dalam menentukan tingkat cukai untuk mempertimbangkan masalah ketenagakerjaan, khususnya nasib buruh rokok,” tegas Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (PD FSP RTMM-SPSI) Provinsi Jatim, Purnomo, di sela-sela demo ribuan buruh, Selasa (31/10/2017) di Surabaya.

Ia mengatakan, diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor146/PMK.010/2017 di mana pemerintah menaikkan tarif cukai sebesar 10,4 persen makin membebani produsen rokok. “Jika kenaikan tarif cukai rokok terlalu tinggi seperti tahun 2017, maka penjualan semakin sulit dan otomatis pabrik akan mengurangi jumlah pekerjanya,” ungkapnya.

Adanya kekhawatiran munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sisi Sigaret Kretek Tangan (SKT), sekiranya tidak berlebihan. Apalagi sektor tersebut didominasi oleh pekerja wanita. Jika kenaikan cukai rokok sudah berlaku, yang namanya pemangkasan karyawan bisa saja terjadi. Padahal, para pekerja wanita memberi kontribusi besar dalam keberlangsungan keluarga.

Anti-klimaks Industri Rokok

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran menilai, beberapa tahun terakhir merupakan masa sulit bagi industri rokok. Selain masalah tenaga kerja dari dampak naiknya cukai rokok, petani tembakau juga terancam. Karena pasti produksinya akan menurun.

“Betapa peliknya industri ini. Apalagi kalau bicara sigaret kretek tangan. Itu padat karya, 90 persen wanita. Kalau bicara wanita, pemerintah harus bisa melihat ini bisa menjadi income ganda bagi keluarga. Suami kerja, istri kerja. Itu dari sudut tenaga kerja,” tambahnya.

Yang namanya kebijakan dari pemerintah dianggap kerap menyudutkan industri rokok. Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah tidak benar-benar membuat industri rokok mati perlahan. Sebab, masih banyak yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok itu sendiri.

“Sekarang ini antiklimaksnya adalah, industri rokok peraturannya luar biasa banyak. Sampai kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Masalahnya cukup unik, complicated dan kalau dibahas tidak ada habisnya. Ini industri rokok,” tandasnya.

Sementara itu Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur menyatakan keberatannya dan meminta pemerintah untuk menimbang kembali kebijakan menaikkan cukai rokok. Dengan cukai naik, kinerja produksi rokok mengalami penurunan. Apalagi dalam tiga tahun terakhir ini terjadi perpindahan pola belanja konsumen. Daya beli masyarakat turun.

Sejak 2013, produksi rokok mengalami penurunan sekitar 1 persen dari rata-rata produksi 380 miliar batang. Menurunnya produksi rokok itu, karena dampak dari berbagai hal seperti naiknya target penerimaan cukai. makin pendeknya waktu pembayaran cukai. Kurang memadainya ruang konsumsi rokok. Relatif stagnannya pertumbuhan ekonomi. Cukup maraknya peredaran rokok ilegal hingga munculnya berbagai peraturan yang membebani daya tahan industri rokok.

“Di bawah kita berhadapan dengan rokok ilegal. Sedangkan di atas, berhadapan dengan cukai dari rokok yang diakusisi asing tapi dia menikmati fasilitas dari negara,” terang Ketua Gapero Jawa Timur Sulami Bahar kepada wartawan di Surabaya.

Sulami mengatakan, Gapero juga keberatan dengan rencana simplifikasi layer, dengan cara mengurangi layer saat ini 12 menjadi 9 layer. “Menurut kami, jumlah layer saat ini 12 sebetulnya merupakan penurunan cukup drastis dari sebelumnya 19 pada Tahun 2010. Jika diturunkan lagi, akan menimbulkan korban dari SKM 2 B ditarik menjadi SKM 2 A. SKT 3 B akan dilebur dengan SKT 3 A,” katanya.

Gapero memperkirakan, jika kebijakan pemerintah itu diterapkan, akan ada 164 perusahaan rokok golongan 2 B yang tumbang. Belum lagi pihaknya sekarang ini berhadapan head to head dengan rokok ilegal. Karena makin berkurang jumlah layer, maka makin tinggi tingkat ilegal rokok.

Kata Sulami, pihaknya berharap pemerintah tidak melakukan kenaikan tarif cukai, karena beban-beban di luar tarif yang ada saat ini sudah cukup besar. Sistem tarif cukai tetap spesifik multi-year. “Kita berharap regulasinya jangka waktu menengah 3 tahun sekali. Juga harga jual eceran diturunkan, untuk mengatasai dua sasaran yakni, mengembalikan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan rokok ilegal,” jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk memberantas rokok ilegal, dan mendorong ekspor rokok. Pemberian dukungan dan perlindungan terhadap industri kretek nasional, baik produk SKT, SKM, sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan pertembakauan nasional.

Tarik Ulur Kepentingan

Selama ini Indonesia memang surganya perokok. World Health Organisation (WHO) mencatat, situasi jumlah perokok Indonesia akan memburuk dalam 10 tahun ke depan. Dalam laporan tahunannya, badan kesehatan PBB itu mencatat saat ini 36% penduduk Indonesia merokok, atau lebih dari 60 juta orang.

Jika pemerintah di Jakarta membuat kebijakan anti rokok yang dinilai kurang tegas, WHO memperkirakan jumlah perokok di Indonesia tahun 2025 akan meningkat menjadi 90 juta orang, atau 45% dari jumlah populasi.

Universitas Indonesia yang dipublikasian Juni silam menemukan setiap hari sekitar 500 orang meninggal dunia akibat rokok. Data dari tahun 2010 menunjukkan jumlah nyawa yang melayang akibat asap tembakau di Indonesia mencapai 190.260 orang.

Studi yang dikumpulkan Wall Street Journal dan World Lung Foundation dan American Cancer Society mencatat, setiap tahun rata-rata penduduk Indonesia menghisap 1085 batang rokok. Artinya tingkat konsumsi rokok mencapai hampir dua bungkus per minggu.

Sementara Indonesia masih berkutat di Rancangan Undang Undang Tembakau yang dicibir banyak kalangan sebagai produk titipan produsen rokok. Kelompok-kelompok lobi tembakau juga mengakui, RUU tersebut merupakan gagasan petani tembakau.

RUU Tembakau dikritik lantaran menganulir beberapa pasal yang mengatur pembatasan konsumsi rokok. Hal ini juga masuk dalam laporan WHO yang menilai pemerintah Indonesia masih setengah hati dalam kiprah memerangi kebiasaan merokok. Sebab itu WHO menawarkan solusi yang terkesan sederhana dan efektif, yakni menaikkan pajak rokok. Tapi sayangnya baru sedikit negara yang mengikuti himbauan badan PBB itu. Naiknya cukai rokok 10,5 persen masih dianggap terlalu kecil. Pemerintah Indonesia tampaknya tidak punya ruang bermain.

WHO mengklaim, sebenarnya dengan cukai tembakau yang mahal akan mampu meredam konsumsi rokok. Selain itu kas negara juga akan semakin gemuk dan pemerintah memiliki duit cadangan untuk menjalankan program anti rokok atau untuk membantu petani dan buruh yang kehilangan mata pencaharian di industri rokok.

Rokok sendiri ditempatkan WHO daftar utama pemicu penyakit mematikan seperti kanker, jantung dan paru-paru, serta diabetes. Setiap tahun enam juta manusia meninggal dunia akibat tembakau. 80 persen berasal dari tingkat ekonomi rendah dan menengah.

Jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang efektif, angka kematian akibat rokok bisa meningkat menjadi delapan juta orang per tahun pada 2030. Saat ini ditaksir terdapat sekitar satu miliar manusia yang secara rutin mengepulkan asap tembakau.

Indonesia memang dihadapkan pada dilema. Tanpa kebijakan efektif, jumlah perokok di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin bertambah. Pemerintah kini harus memilih, antara nasib petani dan buruh rokok atau kesehatan masyarakat.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here