Dilema Pemulangan Mantan Kombatan ISIS

0
155
Pejuang Tentara Pembebasn Suriah membawa walkie talkie sambil duduk bersama rekannya di kawasan al-Manshiyeh, Deraa, Suriah, Jumat (21/7). ANTARA FOTO/REUTERS/Alaa Al-Faqir

Nusantara.news – Setelah dua ibu kota ISIS, Mosul di Irak dan Raqqa di Suriah perlahan-lahan mulai runtuh, bahkan Mosul pada 9 Juli lalu sudah dinyatakan berhasil direbut kembali tentara Irak, para milisi Negara Islam (ISIS) dikabarkan “kocar-kacir”. Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dikabarkan tewas, meski kabar ini dibantah sejumlah pihak, terutama otoritas Irak yang menduga Al-Baghdadi masih hidup dan sekarang ada di Suriah.

Kemunduran ISIS di Irak maupun Suriah bukan berarti gerakan kelompok ini berhenti, mereka hanya akan mengubah strategi. Beberapa bulan lalu telah keluar perintah dari ISIS agar para jihadis yang selama ini berjuang di Irak dan Suriah agar melakukan “perjuangan” di wilayah negaranya masing-masing. Penguasaan kota Marawi Filipina oleh kelompok milisi Maute yang terafiliasi dengan ISIS bisa menjadi bukti betapa sel-sel ISIS itu masih hidup dan beroperasi, malah menyebar ke sejumlah negara. Terungkap, sejumlah milisi yang bertempur di Marawi merupakan orang asing dari sejumlah negara di Timur Tengah dan Asia, mereka kombatan perang yang diduga melarikan diri dari Irak maupun Suriah.

Menjadi masalah, banyak negara, termasuk Indonesia, ternyata belum memiliki prosedur hukum yang jelas dalam menangani para mantan kombatan yang ingin kembali ke negara asalnya dari wilayah perang itu. Kenyataan ini membuat ancaman penyebaran paham atau ideologi radikal yang dibawa mantan kombatan ke negara asal semakin nyata. Jika tidak segera diantisipasi dengan prosedur penanganan yang benar, kejadian seperti di Marawi bisa saja bakal menjadi tren yang berulang di negara-negara yang selama ini cukup banyak “menyumbang” jihadis ke Timur Tengah, Indonesia merupakan salah satunya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengakui, pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat ISIS menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah.

“Memang dilema, karena mereka di sana sudah terpapar radikalisme termasuk anak-anaknya. Itu jadi pekerjaan kami,” kata Suhardi dihadapan para wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta Senin (17/7).

Salah satu dilema yang merisaukan kepala lembaga yang bertugas melakukan deradikalisasi itu, yaitu tentang aturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memungkinkan aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum terhadap WNI yang diduga terlibat radikalisme di negara lain. Karena itu, pemerintah hanya bisa sebatas mengidentifikasi mereka ketika mereka dipulangkan. Setelah diidentifikasi pemerintah lalu memberikan program deradikalisasi sebelum mereka dipulangkan ke daerah masing-masing.

BNPT juga bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait, untuk menjeput orang-orang yang diduka terpapar “virus” radikalisme itu. Supaya pemda tahu persis orang tersebut kembalinya ke mana, bergaul sama siapa, dan lain sebagainya.

“Itu pekerjaan besar,” jelas Suhardi.

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Turki terkait pemulangan ratusan WNI yang ditangkap karena diduga terlibat dengan ISIS.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejak tahun 2015 Kemenlu RI telah memulangkan sebanyak 430 WNI dari jalur Turki. Celakanya, seluruh WNI yang dipulangkan itu diduga bertujuan untuk bergabung dengan ISIS dan menjadi Foreign Terorris Fighter (FTF).

Pihak Kemenlu menjelaskan, WNI yang dideportasi itu terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, WNI yang sudah berada di Suriah. Kedua, WNI yang akan menyeberang ke Suriah, dan ketiga, WNI yang baru tiba di Turki.

Bagi WNI yang diduga menjadi tentara ISIS atau Foreign Terorrist Fighter (FTF) Kemenlu tetap mengupayakan pemulangan, namun bekerja sama dengan BNPT dan Pemerintah Turki. Jadi, seluruh WNI yang dipulangkan akan diidentifikasi oleh BNPT dan Polri untuk membuktikan bahwa dia FTF atau hanya korban.

Meski sama-sama dari unsur pemerintahan, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu berpandangan berbeda dalam hal penanganan para kombatan ISIS. Dia secara tegas menolak pemulangan WNI ke Indonesia, karena mereka, menurut Ryacudu, telah memilih ISIS sebagai negaranya dan meningalkan kewarganegaraan NKRI.

Dari unsur ormas, GP Ansor melalui ketuanya Yaqut Cholil Qoumas, mendorong agar pemerintah bertindak tegas terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi dari Turki. Menurut ketua GP Ansor, mereka para WNI kombatan itu, dibiarkan saja tidak punya kewarganegaraan.

“Kan dia sudah menyatakan keluar dari Indonesia, ikut ISIS. Sekarang begitu melihat ISIS runtuh minta balik lagi,” kata Yaqut.

Sekilas tampak ada benarnya juga pendapat Menhan dan juga ketua GP Ansor tersebut, tapi persoalannya jika mereka dibiarkan, justru akan menimbulkan masalah global. Mereka akan pulang ke mana?

Namun di pihak lain, konvensi PBB yang berlaku hingga saat ini, yakni konvensi 1961 dalam Pasal 9 menyebutkan: “Suatu negara tidak dapat mencabut kewarganegaraan orang atau sekelompok atas dasar ras, etnis, agama atau politik.”

Beberapa negara memang mengusulkan agar konvesi PBB tersebut direvisi, karena sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, terutama terkait upaya pemberantasan terorisme di tengah meningkatnya aktivitas mereka.

Sejumlah negara di dunia alami dilema serupa

Sejumlah negara mengalami problem serupa terkait penanganan kombatan teroris, masalah utamanya adalah soal undang-undang di negara masing-masing yang banyak belum mendukung prosedur yang jelas dalam penanggulangan terorisme.

Sebagaimana dikutip dari The New York Times, Prancis, saat ini menginginkan legalitas yang lebih kuat untuk menghalangi warga negaranya yang meninggalkan negara tersebut untuk menjadi anggota kelompok radikal di Timur Tengah, kemudian ingin pulang.

Inggris, saat ini sedang menimbang-nimbang apakah akan mencegah warganya yang ingin pulang ke negeri mereka setelah sekian waktu menjadi kombatan ISIS.

Tunisia juga sedang memperdebatkan tindakan hukum pidana bagi warga yang membantu warga lain pergi ke Irak dan Suriah melakukan aktivitas radikalisme.

Sementara Rusia telah membuat daftar kelompok-kelompok milisi yang bertentangan dengan kebijakan Rusia.

Amerika Serikat tengah mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum, yang akan memaksa semua negara di dunia mengambil langkah-langkah untuk mencegah warganya terperosok ke dalam pelukan kelompok yang dianggap sebagai teroris.

Di Kanada, pasca serangan teroris bulan Oktober 2014 di Canadian National War Memorial di Ottawa, negara tersebut mengubah Undang-undang Kewarganegaraannya. Undang-undang baru  memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara yang terlibat dalam peperangan bersama organisasi teroris internasional atau terbukti bersalah melakukan tindak terorisme.

Austria, Belgia serta Inggris saat ini telah merevisi undang-undang mereka yang mengizinkan pencabutan kewarganegaraan jika terkait terorisme. Di Indonesia undang-undang penanggualangan terorisme juga tengah dikebut.

Di tengah ketidak-pastian undang-undang yang mengatur penanganan warga negara yang baru kembali dari wilayah konflik, tentu menjadi tugas berat keimigrasian di banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi setelah kantung-kantung ISIS perlahan runtuh, yang menimbulkan gelombang kepulangan para kombatan ISIS semakin tinggi.

Sinergitas antar-lembaga baik pusat maupun daerah menjadi kunci keberhasilan dalam hal pendataan, penyadaran (deradikalisasi), serta pengawasan sejumlah warga negara yang diindikasi terlibat aktivitas terorisme di luar negeri. Meski tidak ada jaminan, mereka yang ketika minta pulang mengaku telah “bertobat”, setidaknya upaya ini meminimalisir pergerakan kelompok mereka yang mungkin ingin menjadikan negaranya sendiri sebagai medan pertempuran. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here