Desa dan Kemiskinan (2)

Dinamika Baru Pembangunan Desa

0
127

Nusantara.news – Indonesia yang berpenduduk 257,5 juta jiwa (Sensus Penduduk Mei 2012) tersebar di pulau-pulau yang luasnya mencapai 1,9 juta kilometer persegi, 65% adalah wilayah perdesaan. Dapat dibayangkan, kebutuhan pangan khususnya beras yang diperlukan 0,5 kilogram per kapita per hari, dengan jumlah penduduk tersebut kita butuh beras setiap harinya mencapai 128 juta kilogram.

Redistribusi aset menjadi bagian dari kedaulatan pangan dan Badan Pangan yang akan didirikan Pemerintah sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan. Namun, sampai saat ini belum juga terwujud upaya percepatan kedaulatan pangan itu.

Sumber-sumber Pendanaan untuk Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Pemerintah perlu mengupayakan lebih banyak sumber dana tanpa jaminan karena penduduk desa relatif tidak mempunyai aset yang memadai untuk dijadikan jaminan. Perlu dicari secara kreatif skema kredit tanpa agunan, tapi dapat ditanggung renteng karena nilai sosialnya sangat tinggi, dan gotong-royong secara kolegial sudah ada di masyarakat desa.

Keberpihakan pemerintah dengan sistem ekonomi inklusif menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa, selain distribusi aset dan sistem pendidikan vokasional.

Akses pendanaan bagi petani adalah modal dasar agar tidak terjebak oleh tengkulak yang berkeliaran di saat musim tanam. Kemudahan akses modal merupakan salah satu prasyarat bagi sukses atau tidaknya petani dalam menjalankan misinya.

Strategi pembangunan desa

Strategi dasar adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat desa. Keragaman kebutuhan dan kebhinnekaan budaya menjadi patokan dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan pedesaan. Jelas, program tidak dapat digeneralisir, terutama terkait karakter positif setiap desa untuk mendukung pertumbuhan berbasis kesejahteraan dan manfaat bersama, dengan azas merata dan berkeadilan sosial, agar tercipta motivasi dan partisipasi masyarakat desa sehingga menjadi roh bagi pembangunan desa.

Ledakan jumlah penduduk dan modernisasi diimbangi oleh kebijakan lokal agar budaya Indonesia tetap menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, rentang kendali pemerintah pusat dipersingkat dengan kebijakan otonomi daerah.

Hasrat kemandirian juga harus ditumbuhkan di setiap desa, desentralisasi kebijakan diharapkan akan mampu membangun setiap desa sesuai dengan karakternya masing-masing. Diyakini bahwa pembangunan desa yang berhasil adalah yang diselenggarakan secara otonomi.

Dalam dekade mendatang, proses pembangunan ekonomi desa perlu diubah strukturnya yaitu dengan menempatkan sebanyak mungkin warga desa sebagai produsen bahan baku setengah jadi atau bahan jadi sebagai hasil usaha di bidang pertanian dan kerajinan.

Masyarakat desa adalah produsen komoditi yang melayani pasar dalam negeri atau internasional dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dalam teknologi.

Pembangunan desa diupayakan sesuai dengan potensi desa, untuk itu diperlukan peta desa sesuai dengan national resource (sumber daya nasional)-nya, termasuk minat dan potensi SDM-nya. Dalam membangun, desa tetap memelihara nilai-nilai luhur desa tersebut. Jangan sampai modernisasi mencerabut akar budaya desa. Kemajuan teknologi membuat dunia seolah dalam genggaman gadget yang saat ini trennya sudah menembus ke desa-desa.

Dampak perubahan dunia akibat globalisasi akan terjadi pada setiap desa yang sudah tersambung dengan internet. Diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan perekonomian desa. Infrastruktur menjadi sarana konektivitas antar-wilayah dan antar-desa. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo sedang giat  membangun infrastruktur walau dana APBN sangat terbatas.

Diakui bahwa pemerintah belum mampu menyusun dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi nasional dan regional yang menjamin keadilan sosial karena ketimpangan semakin melebar di Indonesia.

Perlu didorong transfer pendapatan dari sektor industri ke sektor pertanian. Seyogyanya, jika sektor industri berhasil, didukung oleh intensifikasi pertanian (pangan), harus dikembalikan kepada sektor tradisional dalam bentuk kebijakan harga, perpajakan, subsidi dan lain-lain untuk wilayah desa.

Membangun kelas menengah desa

Kita perlu membangun suatu parameter baru dengan pembangunan desa, tentu secara kuantitatif di bidang ekonomi. Selain koperasi, sekarang ada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang lebih berjiwa korporatif tentu juga jangan menggilas nilai gotong-royong dalam koperasi. Faktor yang paling mampu mendinamisasikan masyarakat desa adalah pembangunan ekonomi karena sekaligus menjadi solusi menanggulangi masalah kemiskinan.

Misi yang diemban oleh lembaga-lembaga otonomi pedesaan dalam 25 tahun mendatang perlu diubah. Pada masa lalu, misi mereka mengarah pada penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan. Di masa mendatang, misi lembaga adalah mengalokasikan sumber daya ke arah pertumbuhan ekonomi yang ciri-cirinya adalah diversifikasi hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, perluasan pemasaran hasil pertanian dan agro industri dengan meningkatnya kegiatan usaha dan perdagangan.

Tugas tersebut tidak mungkin hanya diemban oleh Kepala Desa atau perangkat desa, tapi seharusnya juga oleh swasta dan tokoh-tokoh informal di desa. Peranan golongan menengah desa akan meningkat. Kegiatan ini juga akan melahirkan pemuda desa yang mumpuni untuk membangun desanya, yang akan terus menuntut pelayanan desa yang lebih baik.

Sumber dinamisasi masyarakat pedesaan bukan lagi fungsionalisasi lembaga-lembaga pedesaan secara individual saja, melainkan interaksi dan keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut.

Kehadiran pembangunan telah menumbuhkan nilai-nilai budaya baru berupa etos kerja, membangunkan orientasi masyarakat terhadap masa depan yang lebih baik. Desa perlu meningkatkan kemampuan untuk berekspansi kepada hal-hal yang lebih luas di bidang politik, dan aktualisasi diri dalam pembangunan.

Ciri umum pembangunan desa yang lalu adalah: ketergantungan pada pemimpin puncak yakni Lurah, ketergantungan pedesaan pada sumber dana dari luar yakni Pemerintah, dan lembaga eksekutif desa masih menjadi motor penggerak desa.

Pada era mendatang, dengan pembangunan ekonomi terlembaga seperti koperasi dan BUMDES akan ada figur-figur pemerintahan yang menjadi pemimpin desa. Kaderisasi kepemimpinan daerah juga dapat bersumber dari desa, sehingga desentralisasi yang dikehendaki otonomi daerah mampu mewujudkan desa mandiri dan berkontribusi secara nasional. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here