Dinamika Korupsi dan Politik Kekuasaan Kota Malang

0
97
Pilkada dan Korupsi (Foto, Aktual.co)

Nusantara.news, Kota Malang – Dinamika politik dan korupsi di Kota Malang terus bergulir. Kedua isu itu semakin memanas. Dinamika politik yang bergulir dengan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018, yang diiringi dengan fenomena pembedahan kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang TA 2015.

Fenomena pembedahan kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyeret beberapa pejabat publik, baik di tataran legislatif maupun eksekutif.

Sampai saat ini, KPK telah menentukan tersangka awal yakni M Arief Wicaksono (MAW) Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, dan Jarot Edy Sulistiyono (JES) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Tahun 2015.

MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2015-2019 diduga menerima suap dari JES sejumlh Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015. Selain itu, MAW juga tersangkut kasus suap pengadaan kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang yang memakan rentang waktu yang lama dalam pembangunanannya.

Hingga kini pembangunan jembatan tersebut tak kunjung selesai. MAW dan JES pun saat ini sedang menjalani proses dan tahapan hukum, dengan beberapa kali persidangan yang akan digelar mendatang.

KPK pun tidak terhenti dengan dua orang tersebut. KPK hingga kini tengh mendalami kasus tersebut dengan terus mengembangkannya mencari fakta dan bukti baru yang menguatkan adanya beberapa pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap APBD-P Kota Malang ini. Diduga aliran dana Rp 700 juta tersebut tidak berhenti di MAW saja.

Dalam rilis KPK Rabu (21/3/2017), terkait pengembangan perkara dugaan suap terkait pembahasan APBD-P kota Malang TA 2015. KPK menenmukan beberapa bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 orang tersangka baru.

19 orang tersangka baru itu, yakni terdiri atas satu pejabat Eksekutif dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Satu pejabat eksekutif yakni, Walikota Malang Non-aktif, yang juga menjadi Cawali dalam Pilkada Kota Malang 2018, M Anton (MA).

Sedangkan 18 pejabat Legislatif, yakni Suprapto (PDIP), H M Zainuddin (PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik H Astusi (Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Demokrat), Abdul Hakim (PDIP) dan Bambang Sumarto (Golkar).

Adapun Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Heri Subianto (Demokrat), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), yang juga menjadi salah satu kandidat calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Malang 2018, Rahayu Sugiarti (Golkar), Sukarno (Golkar), dan Abdul Rahman (PKB).

MA selaku  Walikota Malang aktif saat itu diduga memberikan hadiah atau janji untuk pemulusan pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015. Atas perbuatannya tersebut, MA disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara itu, 18 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang menerima fee dari MA selaku walikota Malang periode 2013-2018 bersama-sama tersangka JES (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015) untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

KPK menduga unsur Pimpinan dan Anggota DPRD menerima pembagian fee dari total fee yang diterima oleh tersangka MAW (Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 2019), sebesar Rp 700juta dari tersangka JES. MAW diduga menerima Rp 600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistribusikan pada beberapa Anggota DPRD Kota Malang.

KPK Geledah Rumah Cawali 2018

Bergerak cepat setelah melakukan pemeriksaan kepada beberapa anggota DPRD Kota Malang, yang dmintai keterangan sebagai saksi yang dilanjutkan merilis beberapa tersangka baru terkait kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015, KPK pun dengan gerak cepat menggeledah beberapa rumah yang para pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka baru.

Beberapa diantarannya yakni Calon Walikota Malang periode 2018 mendatang, yakni M Anton (Walikota Malang Non-aktif) dan Ya’qud Ananda Gudban (Anggota DPRD Non-aktif).  Dengan sigap KPK menggeledah rumah calon Walikota Malang, yakni M Anton di Jalan Tlogomas, Kota Malang yang kemudian  dilanjutkan ke rumah Ya’qud Ananda Gudban, di Jalan Besar Ijen, Selasa (20/3/2018) lalu.

Agenda penggeledahan yang ramai tersebut dengan beberapa awak penyidik KPK dengan pengamanannya, yang diikuti oleh beberapa wartawan menyita perhatian masyarakat sekitar yang melihat rumah calon walikota kedepan digeledah oleh KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan di dua rumah tersebut lantaran KPK menduga akan ada bukti-bukti yang memiliki keterkaitan atas kasus yang tengah diselidikannya.

“Jika kita sudah sampai pada tahap melakukan penggeledahan berarti di lokasi itu ada diduga kuat bukti terkait perkara yang kami tangani,” jelasnya.

Terkait bukti-bukti yang mengarah pada pihak lain yang harus bertanggung jawab, pria berkacamata itu menyampaikan jika KPK masih akan terus mendalami perkara. Namun, dia masih belum dapat menjelaskan seperti apa hasil di lapangan karena menunggu informasi secara lengkap.

“Karena sudah geledah berarti sudah proses penyidikan, informasi yang lebih lengkap akan kita sampaikan kalau kondisi di lapangan sudah memungkinkan,” pungkas Febri.

Fenomena Korupsi dan Intrik Politik

Intrik politik dalam kasus dugaan suap APBD-P berkembang dinamis melihat sebelumnya statemen Ribut Harianto yang notabenenya dari Partai Golkar pengusung salah satu calon, dengan membocorkan beberapa tersangka baru yang akan diumumkan oleh KPK. Tersangka baru yang dimaksud yakni, ada beberapa Calon Walikota yang juga tersangkut namanya.

Beberapa pihak menghubungan ada kaitan erat antara pengembangan kasus oleh KPK ini dengan helatan Pilkada Malang 2018. Dua nama Calon Wali Kota Malang, H. Moch Anton dan Ya’qud Ananda Gudban disebut-sebut terseret dalam pengembangan kasus ini. Justru, nama Calon Wali Kota Malang, Sutiaji nampak aman saja karena tidak masuk dalam jajaran dari 19 nama tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK.

Pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan jumlah 10 kursi di legislatif, kerap mencitrakan diri sebagai yang paling ‘bersih’ diantara dua calon lainnya.

Namun, jika dilihat lebih jeli beberapa nama anggota DPRD perwakilan fraksi, partai pengusung pasangan SAE ini juga tak sepenuhnya bersih seperti yang dicitrakan dalam kampanye. Ada beberapa nama anggota DPRD dari fraksi pengusung pasangan SAE yang juga masuk dalam barisan nama tersangka baru.

Berikut beberapa nama para pejabat publik yang menjadi tersangka kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang TA 2015, jika diurutkan berdasar fraksi partai dan koalisi tim pengunusn calon walikota.

Pasangan ASIK

  1. M Anton, Walikota Malang Non-Aktif (PKB)
  2. H M Zainuddin (PKB)
  3. Sahrawi (PKB)
  4. Salamet (Gerindra)
  5. Imam Fauzi (PKB)
  6. Abdul Rahman (PKB)

 

Pasangan MENAWAN

  1. M Arief Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang Non-Aktif (PDIP)
  2. Yaqud Ananda Gudban (Hanura)
  3. Suprapto (PDIP)
  4. Mohan Katelu (PAN)
  5. Abdul Hakim, Ketua DPRD Kota Malang Aktif (PDIP)
  6. Heri Pudji Utami (PPP)
  7. Syaiful Rusdi (PAN)
  8. Tri Yudiani (PDIP)

 

Pasangan SAE

  1. Wiwik H Astusi (Demokrat)
  2. Sulik Lestyowati (Demokrat)
  3. Rahayu Sugiarti (Golkar)
  4. Sukarno (Golkar)
  5. Heri Subianto (Demokrat)
  6. Bambang Sumarto (Golkar).

Potret data ini, menggambarkan bahwa semua fraksi partai dan pengusung calon pasangan memiliki potensi terjadinya korupsi. Karena dapat dilihat data diatas seluruh pasangan, beberapa diantara oknum dalam tim pemenangan, menjadi tersangka dugaan suap APBD-P Kota Malang TA 2015. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here