Oligarki Taipan (2)

Dinasti Finansial Pengatur Sistem Keuangan Global

0
193
Ilustrasi: Foto AFP

Nusantara.news – Pemerintahan yang tersentralisasi kurang meregulasi kompetisi (Orde Baru-otoriter), sementara Orde Reformasi terlalu banyak meregulasi akses pasar melalui lisensi restriktif dan tender yang non kompetitif. Eksesnya, pemilik modal (taipan) berhasil naik ke puncak dengan mengarbitrase inefisiensi-inefisiensi yang diciptakan oleh para politisi.

Kecenderungan itu diperkuat di kawasan Asia Tenggara dengan meluasnya keberadaan apa yang disebut sebagai “demokrasi yang dimanipulasi”. Di setiap pilkada, pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya dan demokrasi dibajak.

Dinasti finansial

Dinasti-dinasti finansial abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat (AS) seperti Warburg, Rothschild, Barings, JP Morgan, Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt merupakan produk dari dominasi Yahudi dalam sistem keuangan dunia. Konglomerat ini mengeksploitasi kelemahan negara kala itu untuk memperkuat rezim kapitalisme. Di saat itu negara rata-rata belum mempunyai penata keuangan, bank sentral, dan saluran investasi dari luar negeri.

Nama-nama di atas menjadi inovator dalam sistem keuangan dunia, bahkan mereka menciptakan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) dengan investasi modal nama-nama di atas. Federal Reserve berdiri dan menjadi kiblat sistem keuangan dunia dan bersifat independen dari negara, bahkan dari AS sekalipun.

JP Morgan, konglomerat keuangan terbesar di AS ketika pengusaha lain belum tertata sistem keuangannya, pemilik Chase Manhattan Bank ini merupakan inovator sistem keuangan dunia.

Krisis keuangan dunia tahun 1929 akibat korupsi yang dilakukan pejabat AS, negara kemudian bahu membahu bekerja sama mereformasi institusional fundamental.

Tahap berikutnya, sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan negara? Jawabannya tidak banyak, karena mereka hanya memperkaya diri. Negara sebagai pencetus pertumbuhan bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, namun dalam skala negara menyediakan APBN untuk mendorong pertumbuhan.

Sektor bisnis dimiliki oleh para konglomerat seperti PDB (Produk Domestik Bruto) mayoritas sumbernya dari swasta (asing dan domestik). Ukuran kesejahteraan suatu negara diukur dari hal tersebut, sementara untuk personal dihitung PDB dibagi jumlah penduduk sehingga diperoleh GNP (Gross National Product/Produk Nasional Bruto).

Apakah adil jika hal tersebut diberlakukan untuk negara berkembang yang timpang secara ekonomi?

Kita tahu bahwa 80% PDB adalah milik swasta, asing dan para taipan. Sehingga sudah patut ditinjau parameter tersebut. Apalagi ketimpangan (Indeks Gini) yang 39% itu, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya melihat dari sektor pengeluaran saja. Sementara sekaya apa pun seseorang, pengeluaran setiap bulannya relatif terbatas dalam hal peningkatan setiap tahunnya, tapi pertumbuhannya selalu signifikan.

Data dari Forbes, taipan Indonesia mengalami pertumbuhan 15% di tahun 2016, sehingga Oxfam menyatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia setara asetnya dengan 100 juta orang miskin.

Sudah saatnya para ekonom mengevaluasi parameter pertumbuhan ala IMF dan World Bank itu, khususnya yang terkait rasionya dengan tenaga kerja dan kemiskinan. Di negara berkembang indikator seperti itu tidak adil (unfair).

Daya beli turun, pertumbuhan terganggu

Pemerintah Indonesia mengakui saat ini daya beli menurun, selain juga melambatnya ekonomi, salah satunya dikarenakan utang negara yang sudah sangat tinggi (senilai hampir Rp 4.000 triliun), yang dinilai 29,2% dari PDB. Sementara negara sedang butuh dana untuk APBN. Efisiensi dilakukan justru dengan menghapus subsidi energi (listrik) untuk pengguna listrik skala 900 watt yang dinilai memukul kelas tertentu. Selain itu, penekanan pajak untuk pemilik uang di bank senilai Rp 200 juta, dan wajib pajak kelas UKM (Usaha Kecil dan Menengah) juga diincar dengan regulasi baru.

Fokusnya, pengeluaran pada infrastruktur (hampir 20%) dinilai ekonomi terlalu ambisius, dan seharusnya bukan skala prioritas. Dampaknya tidak seketika tapi lama dan terbatas jika dibanding dengan sektor yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat seperti  pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial karena subsidi energi justru dicabut. Jika kita bicara prioritas dalam keadaan dana yang terbatas, jelas bukan infrastruktur pilihannya.

Kita tahu bahwa harga listrik kita, dengan dicabutnya subsidi, tergolong termahal di dunia, ini menunjukkan buruknya efisiensi produksi energi listrik di Indonesia. Buruknya kondisi ekonomi, mengakibatkan berkembangnya isu Sri Mulyani Indrawati (SMI) termasuk dalam menteri-menteri yang akan terkena perubahan susunan (reshuffle). SMI pada awal tahun, “memecat” JP Morgan sebagai agen utama penjualanan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Penyebabnya, JP Morgan dengan lembaga pemeringkatnya sempat menurunkan rating surat utang atau obligasi Indonesia hingga 2 tingkat ke bawah dari overweight menjadi underweight. Akibatnya, SUN Indonesia tidak diminati di pasar keuangan dan obligasi negara. SMI gigih mengupayakan penjualan secara ritel, termasuk mengubah peringkat Indonesia.

Bulan lalu, Standard and Poor’s (S&P) telah menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Dengan begitu, menaikkan peringkat Indonesia kembali pada Investment Grade. Kegaduhan politik kala Pilkada DKI Jakarta 2017 ikut memicu rating Indonesia untuk kelayakan investasi. Karena hasilnya tidak optimal, SMI diharapkan oleh publik untuk dicopot.

Ekonom dunia Kunio Yoshihara dan Paul Krugman sebelum krisis finansial tahun 1997, pernah mengingatkan bahaya dominasi ekonomi dari taipan sebagai peringatan dini terhadap Indonesia yang kala itu dijuluki sebagai salah satu “macan Asia”. Para taipan (konglomerat) yang menjadi lokomotif pertumbuhan (swastanisasi) dengan diberi konsesi hutan, tambang, dan sumur-sumur migas (pada asing) agar tersedianya lapangan pekerjaan. Soeharto sangat mempercayai dan mendukung keberadaan mereka.

Pada gilirannya, konglomerasi diharapkan melahirkan lapisan kelas menengah baru sebagai segmen yang disebut profesional dan pengusaha muda seperti di Korea Selatan. Ternyata Soeharto keliru besar, justru merekalah penyebab kehancuran ‘dinasti finansial’. Bermula dari rush terhadap Bank Central Asia (BCA), diikuti rush terhadap berbagai bank yang berbuntut pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp 670 triliun (tahun 1998).

Ternyata periode itu tidak saja menyebabkan jatuhnya Soeharto tetapi juga menyengsarakan rakyat Indonesia dengan dibebani utang baru, dan penekanan pada politik, ekonomi, serta hukum. Substansi syarat 50 butir  dari International Monetary Funds/Dana Moneter Internasional (IMF) yang ditandatangani Soeharto dan Michael Camdessus (Direktur IMF) adalah deregulasi, privatisasi, dan transparansi.

Dengan deregulasi, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta sekitar 100 undang-undang baru yang melancarkan pihak asing menjarah aset strategis Indonesia. Secara politik, kita menjadi negara paling liberal yang berekses pada budaya politik transaksional. Di bidang ekonomi juga sama, sehingga pemilik modal (taipan) menjadi pengatur ekonomi Indonesia dan menjadi bagian dari oligarki. Terlihat jelas dengan pembangunan reklamasi dan keterlibatan taipan pada Pilkada DKI Jakarta 2017,  terakhir pada proyek Lippo Group (kota Meikarta).

Ekuitas taipan Asia di bursa besar

Pada tahun 1993 Nomura Research Institute membuat suatu riset tentang peran para taipan di bursa besar masing-masing negara.

Dari data di atas, kepemilikan taipan yang tergabung dalam China’s Overseas (Cina perantauan) di 5 negara utama ASEAN adalah lebih dari 50% di bursa masing-masing negara. Nama taipan Li Ka-shing, Lee Shan Kee, Kwok Bersaudara (Hong Kong), Liem Sioe Liong, Michael Hartono dan Robert Hartono, Eka Tjipta Widjaja (Indonesia), Tan Yu (Filipina), Robert Kuok Hock Nien (Malaysia), Kwek Leng Beng (Singapura) dan lain-lain menjadi pengusaha bursa di masing-masing negaranya.

Di Indonesia, sampai dengan era Orde Baru, etnis Cina mengalami proses akulturasi. Dampaknya dari generasi ke generasi mereka kehilangan bahasa dan kebiasaannya karena relatif dibatasi kala itu.

Pada era Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menjadi Presiden, Imlek dijadikan hari libur nasional. Perayaan Imlek sebagai adat dibebaskan sehingga pada saat Imlek kita merasa berada di negeri Cina.

Seorang taipan Soekanto Tanoto pada suatu kesempatan diwawancarai oleh TV Cina mengatakan bahwa Cina adalah ibu kandungnya, dan Indonesia adalah ibu tirinya. Tentu pernyataan seperti itu sangat tidak terpuji karena dia makan, minum, dan menjadi kaya karena Indonesia. Bahkan, perusahaannya dinilai salah satu perusak lingkungan di Sumatera Utara. Selain itu, perusahaannya yang lain (PT. Asian Agri) terlibat penggelapan pembayaran pajak dengan nilai fantastis saat itu (lebih dari Rp 1 triliun).

Kapitalisme menempatkan para taipan sebagai penentu di bidang ekonomi, kadangkala juga kebijakan politik dan hukum jika mereka punya kepentingan. Sementara elite pemerintah dan DPR dijadikan komprador dalam sistem oligarki.

Indonesia dengan ideologi Pancasila telah digerus ke arah liberalisme yang tunduk pada mekanisme pasar, dalam hal ini para taipan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here