Dinilai Tebang Pilih dalam Penertiban, PKL Somasi Walikota Batu

0
57
Pasar Laron di Kota Batu

Nusantara.news, Kota Batu – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu sepakat melakukan langkah hukum, yakni dengan melakukan somasi kebijakan Walikota Batu yang dinilai tebang pilih dalam melakukan penertiban, dan hal tersebut merugikan PKL.

Koordinator PKL Alun-alun Kota Batu, Juned menjelaskan, langkah somasi ini sebagai awal untuk mengubah kebijakan. Pemerintah Kota Batu melalui perangkat kinerjanya yang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah melakukan pelarangan berjualan di sekitaran Alun-alun. Namun, langkah penertiban dan penindakannya dengan cara tebang pilih antara beberapa PKL.

“Padahal beberapa di antara kami sudah berdagang sejak 6 tahun lalu, dan tidak ada informasi apa-apa. Sekarang kok tiba-tiba main gusur,” jelas Juned.

Semntara itu, Kuasa Hukum PKL Pos Bantuan Hukum Peradi, Suwito yang didampingi timnya, Suliyanto SH dan Very SH mengungkapkan Pemkot Batu memang sudah mempunyai Perda No 8/2011 tentang area pelarangan berdagang di seputar alun-alun.

Tetapi Perda itu masih bias, artinya tidak ada yang menyatakan dengan jelas radius yang dilarang untuk berdagang, dan juga belum ada sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, “Di dalamnya hanya menyebutkan area berupa jalan yang ada di sekitar alun-alun. Namun ada pula kebijakan yang berlawanan dengan Perda itu sendiri,” tandas Suwito.

Ia melanjutkan,  Perda  juga tidak ada kejelasan mengenai keberadaan fasilitas umum dan lokasi yang diperbolehkan berdagang. Kemudian juga terkait pedagang yang dilarang itu para PKL yang berada di depan gapura Jalan Kartini dan kawasan depan Gedung Ganesha.

Pihaknya menduga, pembuatan kebijakan tersebut tidak holistik dan tidak melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat PKL sekitar. “Karena tidak holistik, sehingga terjadi konflik horizontal antara pemerintah dan PKL setempat,” ungkapnya

Suliyanto menambahkan, tidak semua PKL yang dilarang berdagang. Ada beberapa PKL yang diperbolehkan. “Jadi ada nuansa tebang pilih atau pilih kasih dalam mengambil kebijakan,” imbuhnya

Juned, selaku Koordinator PKL Alun-alun Kota Batu kembali menegaskan, bahwa langkah somasi ini jika tidak menemukan titik temu akan ditingkatkan lagi kepada langkah gugatan. Setidaknya, para PKL ini bisa berdagang kembali secara nyaman dan bisa menghidupi keluarganya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here