DIPA Jatim Rp119 triliun, Enam Daerah Masih Nyantol

0
69
Soekarwo "Pemanfaatan keuangan negara agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar" (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan memanggil sejumlah kepala daerah yang tidak hadir dan akan diberikan arahan terkait tertundanya penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2018. Penegasan itu disampaikan oleh Soekarwo disela Penyerahan DIPA dan DPA kepada para kepala daerah di Gedung Grahadi di Surabaya, Jumat (15/12/2017).

Penyerahan DIPA lebih awal, dan harus segera dilakukan kegiatan pelelangan bertujuan agar lebih bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Serta untuk menghindari penumpukan jadwal kegiatan pada periode semester yang sama.

“Ini agar pemanfaatan keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, saya harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota dengan sebaik-baiknya,” kata Gubernur Soekarwo, di depan bupati dan wali kota yang hadir di acara itu.

Baca Juga: Pakde Karwo Optimis Ekonomi Jatim di 2018 Tumbuh 5,6 Persen

Lanjut Pakde Karwo sapaan Soekarwo, pihaknya tidak akan menyerahkan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun Anggaran 2018 sampai bupati/walikota sendiri yang hadir. Karena itu menyangkut pertanggungjawaban keuangan dan bentuk keseriusan kepala daerah dalam melaksanakan program Nawacita yang dijalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, dalam acara penting tersebut, sejumlah kepala daerah atau wakilnya yang tidak hadir, dan DIPA-nya tidak bisa diserahkan kepada siapa pun yang mewakili, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten. Jombang.

Ditegaskan, DIPA dan DPA yang diserahkannya tidak bisa diberikan kepada staf, karena penyerahan DIPA tidak sekedar dapat uang dan hak, tetapi memiliki kewajiban yang luar biasa.

“Penyerahan DIPA itu tidak hanya sekedar hak, tetapi berbanding lurus dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, karena itu uang pemerintah, harus ada pertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lanjut Soekarwo, apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp119 triliun, dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp115 triliun. Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni, dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp75 triliun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp30,762 triliun.

Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim itu juga menegaskan keharusan pemanfaatan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, yang tertuang dalam Nawacita. Khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Setelah penyerahan DIPA, dana tersebut harus segera diteruskan kepada OPD dan satker untuk segera bisa dilakukan lelang barang dan jasa.

Soekarwo “Sebagai wakil pemerintah pusat, saya harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota dengan sebaik-baiknya” (Foto: Tudji)

Ketepatan DIPA, Melancarkan Pembangunan

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. Diharapkan penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Sementara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti menjelaskan DIPA di Provinsi Jatim senilai Rp119 itu terbagi dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 triliun untuk instansi kementerian atau lembaga. Dan, sebanyak Rp75 triliun untuk transfer ke daerah.

“Itu termasuk penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya.

Kemudian, pihaknya meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA, segera disiapkan lelang, walaupun pelaksanaan fisiknya sendiri baru bisa dilakukan 1 Januai 2018.

“Harapannya, agar belanja tidak menumpuk di triwulan ke empat. Dan, ke depannya agar perilaku belanja satker diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudian akan melonjak di akhir tahun.

Baca Juga: Perkuat Integritas, Jatim Siap Lawan Korupsi

Untuk diketahui, Provinsi Jawa Timur mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat dan diterimakan melalui DIPA 2017, agar bisa diteruskan ke kepala daerah di wilayahnya.

“Bagi bupati atau walikota yang tidak hadir atau hanya diwakilkan, kami tidak bisa menyerahkan. Kami akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu karena ini perintah undang-undang dan konstruksi yuridisnya memang begitu,” tegas Soekarwo.

Ia mejelaskan, DIPA ini prosedurnya dari presiden diserahkan pada menteri keuangan. Dilanjutkan penyerahan ke gubernur dan selanjutnya diserahkan ke bupati atau walikota.

Ditambahkan, penyerahan DIPA 2017 dilakukan lebih awal itu sebagai bentuk cerminan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan bisa lebih cepat dan tepat.

“Harapannya dengan dilakukan lebih awal agar bisa segera memberi dampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat bisa merasakan dampak yang lebih besar,” ungkapnya.

Anggaran dari APBN dan APBD sangat diperlukan. Karena, menurut Soekarwo, tidak cukup seorang kepala daerah hanya pinter tetapi tidak memiliki dana, karena program yang dicanangkan tidak akan berjalan.

“Pintar, tapi tidak ada uang ya tidak bisa jalan. Tidak ada uang juga tidak bisa disiplin dan cerdas. Untuk itu diberi uang agar jelas mengerakkan organisasinya,” tegasnya.[]

Enam Kabupaten/Kota DIPA nya Nyatol

Wali Kota Probolinggo, Rukmini dari PDI Perjuangan

Wali Kota Probolinggo, Rukmini Buchori, menjabat sejak 28 Januari 2014-sekarang. Ia adalah istri dari wali kota Probolinggo periode 2004-2009 dan 2009-2014, M Buchori.

Sebelum menjadi wali kota, Rukmini adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Timur. Pernah duduk di Komisi VIII yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat.

Rukmini Buchori merupakan alumni Universitas Pancamarga Probolinggo. Saat ini ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Bromo View Probolinggo. Saat Pilkada, pasangan Rukmini Buchori dan Suhadak berhasil memenangkan pilkada Probolinggo 2013 dengan perolehan suara mencapai 38,6% suara.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dari PDIP

Tulungagung berada di urutan kedua, daerah yang tertunda penerimaan DIPA nya. Padahal, kepala daerah ini dikenal banyak menoreh prestasi dalam pembangunan wilayahnya. Sejumlah penghargaan yang didapat diantaranya di tingkat Asean juga pernah didapat oleh kota penyandang slogan “Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto” ini.

Syahri Mulyo juga pernah menyabet penghargaan bidang lingkungan hidup tingkat ASEAN, yakni sebagai The Most Environmentally Sustainable City (ESC) ASEAN 2017. Penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable City Award tahun, adalah yang ke 4 kalinya.

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus yang juga keder PDIP itu dipastikan juga tersendat kelancaran pembangunan di daerahnya. Lantaran, untuk Kota Mojokerto juga tertunda menerima DIPA dan DPA. Hal sama karena belum menyerahkan persyaratan yang menjadi ketentuan. Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi itu, dipastikan akan molor menata daerahnya karena anggaran pembangunan nyantol.

Baca Juga: Patung Cina di Tuban, Simbol Yahudi di Madiun

Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yang menduduki kursi kepala daerah dari Partai Demokrat (partai sebelumnya adalah PPP) ini juga dipastikan akan tersendat membiayai pembanghunan di daerahnya, itu karena DIPA dan DPA tertunda turunnya dari Pemprov Jatim.

DIPA dan DPA Nyantol, Proyek Pembangunan akan Terhambat

Lainnya, Kota Blitar, yang Wali Kotanya adalah Samanhudi Anwar, juga dari PDIP. Dipastikan, dana pembangunan untuk daerahnya juga tertunda, karena DIPA dan DPA masih nyantol.

Kota Batu yang dipimpin Eddy Rumpoko dari PDIP, juga dipastikan tidak bisa mulus menerima DIPA dan DPA, lantaran sama dengan kepala daerah lainnya diatas, persyarakat untuk menerima DIPA belum terselesaikan.

Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Bupati Nyono Suharli dari Partai Golkar juga sama, proses turunnya DIPA dan DPA tertunda. Lantaran ketentuan yang harus dijalankan belum terpenuhi dan tidak juga tidak hadir dalam acara penyerahan DIPA dan DPA yang digelar di Gedung Grahadi di Surabaya, kemarin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here