“Dipaksa” Berlangganan Media, Anggota DPRD Curigai SKPD Main Mata dengan Provider

0
81

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Seluruh Desa di Kabupaten Malang diwajibkan berlangganan media baca. Setidaknya setiap Desa harus berlangganan dua koran dengan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Program ini ditujukan guna meningkatkan literasi dan melek media bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Malang. Semua itu tertuang dalam surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan ke seluruh camat di Kabupaten Malang, perihal Pengadaan Aplikasi e-Koordinasi.

Mekanisme tersebut berdasar pada Peraturan Bupati Malang nomor 35 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Malang No 21 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Tak lama kemudian, terbit Surat Edaran (SE) sebagai tindak lanjut aturan perubahan baru dari bupati tersebut. Namun, dalam surat edaran tersebut ada sedikit kejanggalan.

Berdasarkan surat edaran teresebut skema anggaran berlangganan koran didasarkan atas alokasi anggaran yang tercakup  di dalam APBDes, yakni menggunakan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jika dijumlah secara keseluruhan, anggaran untuk berlangganan koran dengan nominal Rp3,5 juta per tahun dikalikan 378 desa, maka setidaknya dalam satu tahun ada alokasi anggara sebesar Rp1.323.000.000.

Mendengar kabar tersebut, anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menilai, surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sarat kepentingan. Politisi Gerindra ini menuding ada main mata antara SKPD terkait dengan provider/kontraktor.

Dalam surat tersebut, SKPD terkait menulis secara rinci keperluan dan besaran anggaran yang harus disiapkan. Selama menjabat wakil rakyat, Zia belum pernah menemukan surat edaran seperti itu.

“Yang namanya surat edaran tidak boleh langsung berbicara nominal. Saya kira surat ini tanpa sepengetahuan Bupati Malang, H. Rendra Kresna. Surat edaran sifatnya imbauan, bukan langsung menetapkan jumlah anggaran sekian-sekian,” ujar Zia

Pihaknya meminta SKPD terkait untuk mengevaluasi surat tersebut. Seharusnya, lanjut dia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa fokus persiapan Pilkades serentak. Pasalnya, masih banyak masalah di beberapa desa yang belum terselesaikan sampai sekarang. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here