Diperiksa KPK, Rizal Ramli Sebut SKL untuk Obligor BLBI Aneh

0
200

Nusantara.news, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli mengatakan penyebab tak tuntasnya pengusutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah terkait dengan kebijakan pemerintah di era Megawati Soekarnoputri.

Hal ini dikemukakan Rizal Ramli seusai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temanggung, di Jakarta, Selasa (2/5).

“Kalau dalam kasus Century, ada unsur kesengajaan dalam membuat kebijakan yang salah. tetapi dalam  kasus BLBI ini, masalahnya ada di Inpres. Inpres bukan di era Gus Dur lho,” ujar Rizal.

Rizal yang pada masa Gus Dur, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengungkapkan, kebijakan surat keterangan lunas (SKL) untuk para obligor BLBI digulirkan pada 2004 atau di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sebab, saat itu pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah berakhir.

Rizal menilai, keanehan jelas terlihat dari kebijakan surat SKL. Sebab, para obligor yang belum membayar pinjaman malah diberikan SKL oleh BPPN. Anehnya lagi, saat itu Kepala BPPN yang dijabat oleh Syafruddin Arsyad Temanggung sudah berstatus tersangka di KPK.

“jadi jelas ada keanehan, kok bisa ada obligor dan tidak hanya satu, yang belum melunasi kok diberi SKL. Ini yang sedang diselidiki KPK,” ujar Rizal Ramli lagi.

Untuk diketahui SKL kepada para penerima BLBI dikeluarkan saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa. Saat itu, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djati, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL itu keluar merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002 yang ditandatangani Megawati pada Desember 2002.

Sementara itu, KPK baru mengusut penerbitan SKL BLBI ke Badan Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik pengusaha Sjamsul Nursalim yang kini berada di Singapura. Sjamsul mengemplang uang negara sebesar Rp3,7 triliun.

Selain Sjamsul Nursalim, pihak yang menerima SKL lainnya yakni BCA, Salim Group sebagai obligor, Bank Umum Nasional, Mohamad “Bob” Hasan sebagai obligor, Bank Surya, Sudwikatmo sebagai obligor, dan lainnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here