Diprediksi, PDIP Akan Kembali Tumbang di Pilkada 2018

1
809

Nusantara.news, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilu 2014, diprediksi mengalami penurunan suara dukungan. Pasalnya, trend kepercayaan publik terhadap PDIP akhir-akhir ini turun. Puncaknya, pada pilkada serentak 2017. PDIP yang digadang-gadang memiliki power berlebih karena memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu, nyatanya harus menelan banyak kekalahan.

Tercatat, partai berlambang banteng moncong putih itu menderita kekalahan di 56 daerah dari total 101 daerah yang menggelar pilkada serentak. PDIP hanya menempati urutan ke-4 raihan kemenangan terbanyak, di bawah Golkar, Nasdem, dan Demokrat. PDIP harus menelan pil pahit kekalahan pilkada di 4 dari 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Pada Pilkada serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah (terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten), marwah PDIP juga diprediksi akan kembali meredup. Apa sebab?

Pertama, selain faktor kepercayaan publik dan ‘Ahok Effect’ yang terus melekat pada PDIP, timbul anggapan bahwasanya realita kegagalan beberapa pasangan calon (paslon) PDIP disebabkan karena minimnya kader-kader yang dianggap qualified.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meraih dukungan adalah dengan menanamkan pengaruh politik dan membangun motif politik yang positif di tengah masyarakat, utamanya di basis pemilih terbesar seperti Jatim, Jateng, Jabar, dan Sumatera Utara. Pasalnya, pengaruh agama di mata publik dalam pertarungan pilkada 2018 (utamanya di tiga wilayah tersebut) memiliki dorongan besar pemilih menentukan calon pemimpin.

Sadar atau tidak, gerakan 212 yang gelombang massanya tak hanya dari Jakarta tetapi dari berbagai daerah, tentu menyisakan memori dan preferensi politik masyarakat. Masyarakat tidak akan lupa pada PDIP yang membela Ahok mati-matian dalam kasus penistaan agama, juga terang-terangan melawan kehendak rakyat lewat pembentukan Pansus KPK yang dianggap ingin melemahkan lembaga anti rausah itu.

Sementara pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai, sikap dukungan PDIP terhadap Ahok secara tak langsung merupakan bukti bahwa PDIP menutup mata terhadap kepentingan rakyat kecil.

“Dengan dukung Ahok jadi calon Gubernur kemarin, berarti mereka menutup mata dengan pelanggaran hukum. Tutup mata atas penggusuran dan kasus besar reklamasi yang jelas pelanggarannya. Mereka bilang nawacita, trisakti, partai wong cilik tetapi ujung- ujungnya begini,” ucap Margarito, di Jakarta, beberapa waktu

Titik soal inilah, sedikit dari beberapa penyebab melorotnya kepercayaan publik terhadap partai banteng ini.

Kedua, tersapunya dominasi Meawati (PDIP) oleh ketokohan sekaligus power Jokowi. Pilgub 2018 akan menjadi medan pertempuran Jokowi vs Megawati dalam rangka membangun kekuatan masing-masing. Bukan untuk bersaing di pilpres 2019, karena PDIP nampaknya belum punya kader sekuat Jokowi. Tapi lebih untuk adu kuat dalam negosiasi.

Belajar dari pilpres 2014 yang berhasil mengorbit Jokowi jadi presiden ternyata tidak memberi ruang yang lebar dan leluasa bagi Jokowi untuk ikut menentukan pola kelola negara, maka ini menjadi pelajaran berharga untuk mereview kembali  hubungan politik diantara keduanya. Lewat cengkeramnya di partai Nasdem, Golkar, dan Hanura yang sejak awal akan memilihnya kembali sebagai Capres 2019, tentu tak soal jika Jokowi tak lagi dijagokan PDIP di Pilpres mendatang atau bahkan hengkang dari partai “trah Soekarno” itu. Karena itu, gerilya Jokowi sekaligus antisipasi politiknya diwujudkan melalui dukungan pada calon-calon kepala daerah, meskipun dukungan itu berbeda dari PDIP.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya sebagai “petugas partai”

Aroma adu kuat di pilkada ini telah dimulai di Jatim saat Jokowi terlihat memberi dukungannya kepada Khofifah, sementara PDIP bersama PKB telah memutuskan untuk mendukung Gus Ipul. Kemudian di Jabar, operasi senyap dilakukan guna mendukung cagub Deddy Mizwar yang akan dipadukan dengan cawagub Dedi Mulyadi dari Golkar, partai yang seakan menjadi “rumah kedua Jokowi” setelah PDIP. Cagub lain, Ridwan Kamil, juga disebut-sebut orangnya Jokowi. Sedangkan PDIP santer akan memajukan pasangan lain, salah satunya Anton Charliyan. Tak menutup kemungkinan, kasak kusuk penanaman saham dukungan politik Jokowi dilakukan di daerah-daerah lain.

Sinyal perbedaan dukungan antara Jokowi dan Mega terhadap calon di pilkada nanti, akan ditangkap publik sebagai tawaran memilih satu dari keduanya. Mengingat popularitas dan kepercayaan publik terhadap Jokowi trendnya naik, maka dipastikan orang akan memilih jagoan yang didukung Jokowi. Dengan pilihan tersebut, kans menang “jagoan” Jokowi cukup besar, PDIP terancam kembali menelan pil pahit pilkada. Personifikasi Jokowi tentu lebih kuat dibanding Mega. Beberapa survei bahkan mengungkap elektabilitas PDIP paling tinggi di antara partai lain karena faktor Jokowi.

Ketiga, PDIP telah terjangkit krisis kader untuk diorbitkan di beberapa pilkada. Kondisi serupa juga dialami hampir semua partai. Sebabnya, budaya pragmatisme serta transaksional (utamanya dalam menentukan calon kepala daerah) telah merusak sistem kaderisasi dan pelembagaan ideologi di tubuh partai. Kehampaan kader misalnya bisa dilihat dari lamban dan galaunya PDIP dalam menentukan calon kepala daerah di Jabar, Jatim, Jateng, dan Sumut. Penentuan calon di masa injury time pendaftaran, patut diduga sulitnya mencari kader. Atau, bisa juga karena ada deal-deal politik transaksional yang belum tuntas.

Beberapa calon yang diusung PDIP terbukti banyak yang bukan berasal dari kader sendiri, tetapi tokoh-tokoh popular nonpartai, para petahana atau mantan pejabat, juga para jenderal polisi. Adapun tokoh popular yang saat ini memimpin daerah yang diklaim (dan akhirnya) jadi kader PDIP, pada mulanya bukan kader tulen.

Kenyataan ini, tentu selain menghambat karier dan akselerasi politik kader yang merintis dari bawah bersama PDIP, juga menimbulkan bara dalam sekam akibat adanya kecemburuan sosial di internal kader. Untuk jangka pendek, defisit kader akan menggoyang soliditas partai, dan jangka panjang membuat PDIP tumbang di Pilkada dan Pilpres mendatang. Terlebih pada saat PDIP pasca Megawati.

Karena itu, persoalan-persoalan di atas harus menjadi evaluasi PDIP. Baik untuk menghadapi Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019, maupun dalam rangka membangun partai modern yang dicintai rakyat.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here