Diragukan Kemampuan Bawaslu Sortir Calon Pejabat Tidak Korup

0
131
Diragukan Kemampuan Bawaslu Sortir Calon Pejabat Tidak Korup

Nusantara.news, Jakarta – Sejak penetapan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran baru sebagai pengawas dengan kewenangan besar berupa memutus perkara dan  menindak termasuk mendiskualifikasi calon pejabat yang ikut dalam pemilu maupun pilkada, apabila tidak sesuai persyaratan dan melanggar aturan. Mampukah Bawaslu dengan seluruh aparatnya di daerah melakukan tugas barunya mengawasi mana-mana calon pejabat berkualitas dan berintegritas dan mana-mana calon koruptor? Bawaslu menjadi tumpuah harapan terhadap seleksi calon pejabat yang tidak korup, karena Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU Pemilu dan juga UU Pilkada untuk mengawasi dan menindak peserta pilkada dan pemilu yang tidak berkualitas dan berintegritas.

Sortir Ribuan Calon Pejabat

Ribuan calon pejabat dipastikan akan ikut dalam proses seleksi calon pejabat melalui pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum presiden dan legislatif). Betapa tidak. Jika dalam satu pilkada terdapat 3 pasang calon, maka total calon pejabat yang harus disortir atau diawasi oleh Bawaslu mencapai 171 (daertah) kali 2 (satu pasang calon yakni kepala daerah dan wakilnya) kali 3 pasang calon, yakni mencapai 1.026 orang calon pejabat.  Ini belum termasuk tim sukses mereka dan berbagai manuver yang dilakukan selama proses kampanye sampai pencoblosan.

Jumlah calon pejabat yang diseleksi melalui pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar secara serentak April 2019 lebih banyak lagi.  Sebab jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mencapai 514. Sementara jumlah propinsi mencapai 33. Jika diasumsikan setiap DPRD kabupaten dan kota akan memilih 50 anggota DPRD, maka jumlah calon pejabat yang akan diloloskan mencapai 25.700 orang.

Calon yang ikut pemilu tentunya akan jauh lebih banyak, karena dalam satu daerah pemilihan saja, satu partai akan mencalonkan lebih dari satu calon. Jika diasumsikan satu partai mencalonkan 3 calon untuk satu daerah pemilihan dikali 4 daerah pemilihan dalam satu kabupaten kota, dikali 10 partai saja, maka jumlah calon yang diseleksi mencapai 514 (kabupaten kota) dikali 10 (partai) dikali 4 (daerah pemilihan) dikali 3 (calon untuk satu daerah pemilihan, mencapai 61.680 calon pejabat setingkat DPRD Kabupaten Kota. Belum calon DPRD tingkat propinsi, calon DPD dan DPR RI. Jumlahnya menjadi lebih 100 ribu calon pejabat.

Yang harus diawasi oleh Bawaslu dengan perangkatnya yang ada di daerah, bukan saja persyaratan semua calon, tetapi juga track record mereka, dan manuver mereka selama berkompetisi dalam pemilu.

Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Uang

Salah satu poin yang krusial yang harus diawasi oleh Bawaslu melalui perangkatnya di daerah adalah soal kampanye. Dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,  Pasal 63 ayat (1) disebutkan, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Sementara dalam UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu  dinyatakan bahwa,  kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pemilu itu sendiri dalam UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu  diartikan sebagai Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, juur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sangat jelas dalam hal ini bahwa pilkada atau pemilu adalah sarana pendidikan rakyat, sarana kedaulatan rakyat.

Pengertian pemilu sebagaimana diartikan dalam UU Pilkada maupun UU Pilkada ini dinilai sangat perlu diberikan penekanan  karena, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peserta pemilu biasanya tidak lagi menawarkan visi dan misi, melainkan menawarkan janji-janji palsu dan uang. Peserta pilkada dan juga peserta pemilu memang masih membuat program dan menggariskan visi misi. Tetapi, dalam praktiknya  peserta pemilu dan pilkada, dengan caranya sendiri, lebih menawarkan uang sebagai sarana menggiring pemilih.

Substansi pilkada atau pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, sudah tereduksi menjadi sarana kedaulatan uang.

Fenomena seperti ini bukan sembarang ucap. Terbukti, calon-calon kepala daerah yang muncul adalah calon-calon yang memiliki uang dalam jumlah cukup, baik untuk kegiatan sosialisasi, membayar saksi yang jumlahnya cukup banyak, dan untuk melakukan  praktik money politik jelang pencoblosan.

Fenomena ini juga tercium dari prilaku kepala daerah dan anggota legislatif yang sedang menjabat. Begitu banyak kepala daerah atau anggota legislatif di pusat maupun di daerah yang mengecewakan, bukan saja karena tidak memiliki kinerja tetapi juga karena prilakunya yang korup.

Bupati atau walikota misalnya, banyak yang harus berurusan dengan KPK. Demikian juga anggota legislatif di daerah dan di pusat.

Sebagai contoh M Taufik dari Partai Gerindra misalnya, pernah berurusan dengan kasus korupsi, tetapi akhirnya terpilih juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan malah terpilih menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.

Setya Novanto atau Fadli Zon saat ini menjadi sorotan negatif masyarakat luas. Setya Novanto disorot karena dugaan korupsi e-KTP sedang Fadli Zon disorot karena surat terkait Novanto yang dikirim ke KPK secara ilegal.

Walau jadi sorotan secara negatif, tetapi apabila Novanto dan Fadli Zon mencalonkan diri lagi pada pemilu April 2019 mendatang, diperkirakan akan terpilih.

Apa yang membuat mereka kelak terpilih lagi? Tidak tertutup atau malah sudah dapat dipastikan karena mereka menjadikan pemilu bukan sebagai sarana kedaulatah rakyat melainkan sarana kedaulatan uang. Mereka terutama bukan menawarkan visi misi dan program, melainkan menawarkan uang kepada pemilih.  Sedemikian rupa ada situasi senjang atau jomplang antara hakikat pemilu dengan keterpilihan seseorang dalam pemilu.

Hal ini terutama menjadi tantangan bagi Bawaslu, bukan tantangan bagi Komisi pemilihan Umum (KPU). Sebab sebagaimana termaktub dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU cenderung sebagai pelaksana pemilu. KPU dalam bahasa populer cederung bertindak sebagai event organizer. Sebagai event organizer KPU tidak memiliki kewenangan menganulir seorang calon jika memenuhi syarat -syarat teknis dan syarat syarat sesuai perundang-undangan walaupun track recordnya tidak baik.

Bawaslu juga tidak bisa menganulir mereka apabila memenuhi semua syarat-syarat teknis dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaannya adalah, apakah Bawaslu akan membiarkan calon-calon dengan kondite dan track record buruk itu terpilih dan lolos dalam pemilu? Pada titik ini Bawaslu mendapat tantangan yang tidak kecil. Bawaslu memang tidak mungkin mendiskualifikasi seorang calon apabila memenuhi  semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi di sisi lain, Bawaslu ditantang menjadikan pemilu sebagaimana hakihatnya bukan sebagaimana realitas senjang atau jomplang seperti sekarang ini.

Secara kuantitatif, ukuran keberhasilan pemilu, berhasil memilih calon-calon pejabat di tingkat daerah dan pusat. Ini adalah tugas KPU.

Sementara secara kualitatif, ukuran keberhasilan  pemilu dan juga pilkada adalah berhasil melahirkan pejabat yang berkualitas, berintegritas dan menjadikan rakyat sebagai tumpuan perhatian.

Beban ini berada di pundak Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diberikan kewenangan mengadili dan memutuskan termasuk mendiskualifikasi calon peserta pemilu.

Apakah Bawaslu mampu memundak beban berat ini?

Sampai saat ini bahkan belum terlihat ada tanda-tanda Bawaslu akan bisa bersikap garang terhadap semua perserta pemilu maupun pilkada seperti KPK garang terhadap koruptor.

Selain itu, juga belum terlihat bagaimana konsep Bawaslu melakukan pengawasan sehingga pada pilkada di 171 daerah Juni 2018 dan pilpres dan pileg yang digelar April 2019 akan berjalan sebagai sarana kedaulatan rakyat seperti diamantkan oleh UU Pilkada dan juga UU Pemilu.

Tidak sedikit dana yang dialokasikan untuk pilkada di 171 daerah Juni 2018 dan untuk pilpres dan pileg April 2019. Total dana yang dialokasikan untuk pilkada mencapai Rp11,4 triliun. Sementara dana yang dialokasikan untuk pilpres dan pileg April 2019 mencapai Rp15, 2 triliun.

Jika Bawaslu gagal melakukan peran pengawasan dan penindakannya, maka negara tidak hanya rugi Rp26,6 trilun untuk hajat pilkada dan pemilu, tetapi negara juga rugi karena yang lahir dari pilkada dan pemilu sebegai mekanisme seleksi pejabat tingkat daerah dan pusat adalah orang tidak berkualitas dan tidak berintegritas yang prilakunya cenderung korup.

Bawaslu menjadi tumpuan harapan dalam hal ini, karena Bawaslu adalah satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan menindak peserta pilkada dan pemilu yang tidak berkualitas dan berintegritas. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here