Dirgahayu Netralitas TNI!

0
193

BEBERAPA pekan menjelang HUT TNI hari ini, netralitas tentara kembali jadi perhatian. Ini dikaitkan dengan aktivitas Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang oleh sejumlah kalangan, dipersepsikan sebagai manuver politik. Pernyataan Gatot mengenai ancaman proxy war, jaminan bahwa umat Islam tak akan berontak, bahaya PKI, perintah menonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, sampai  soal 5.000 senjata, memang menimbulkan geger politik. Tetapi, Panglima menegaskan dirinya tak berpolitik, dan politik tentara adalah politik negara, bukan politik praktis.

Soal netralitas TNI, Gatot berkali-kali menegaskan, “Saya jamin TNI netral.” Netral artinya tidak berpolitik dalam konteks kekuasaan. Sebab politik kekuasaan pasti mensyaratkan keberpihakan.

Sebetulnya, yang mesti jadi perhatian bukanlah soal TNI netral atau berpihak. Sebab, jaminan Panglima itu sebetulnya lebih sebagai perlambang keseriusan saja. Toh, kalau mau, dari dalam barak sekalipun mereka tetap bisa melakukan aktivitas politik yang tidak netral. Dengan pengalaman selama tiga dasawarsa berpolitik praktis, TNI sangat mampu melakukan berbagai rekayasa politik.

Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana TNI memposisikan dirinya dalam supremasi sipil sekarang ini. Apakah TNI konsisten tidak berpolitik, dan teguh mengembang fungsi pertahanan. Soal ini sebenarnya sudah berkali-kali diikrarkan pimpinan TNI selama era reformasi.

Pembuktian janji itu, dalam hemat kita, bukan urusan TNI semata. Seluruh bangsa ini wajib mendorong TNI menepati ikrarnya.

Maka, persoalannya adalah bagaimana kekuatan politik sipil menyikapi tekad TNI itu. Siapkah kekuatan politik sipil benar-benar konstruktif? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan pula tingkat konsistensi TNI menepati janjinya. Sebab, jika ternyata sipil tidak mampu mengisi panggung politik praktis secara konstruktif, TNI akan gatal tangannya kembali ke politik.

Satu hal yang harus dipahami tentang militer di Indonesia adalah integrasi nasional sudah menjadi ‘agama’ bagi mereka. Kritik utama sejumlah purnawirawan jenderal tentang pemerintahan era reformasi ini adalah betapa integrasi nasional itu seperti kurang diperhatikan. Kasus-kasus separatisme, bahaya ideologi anti-Pancasila, ancaman terhadaop NKRI, adalah soal-soal yang selalu diulang-ulang para tentara tua itu. TNI yang masih aktif pun masih mempunyai semangat serupa.

Artinya, jika supremasi sipil ini ternyata destruktif terhadap integrasi bangsa, itulah pintu gerbang pertama masuknya kembali TNI ke politik. Sebab, dengan menghapus fungsi sosial politiknya, dan menyisakan fungsi pertahanan saja, pasti energi TNI mengemban fungsi ini akan berlimpah, karena konsentrasi tidak lagi terbagi. Jika sedikit saja integrasi terganggu, TNI pasti segera bereaksi.

Sebenarnya ini tidak perlu dikhawatirkan. TNI berteriak soal keutuhan negara, itu memang seharusnya. Justru salah kalau mereka tidak begitu. Sipil justru harus mendorong TNI untuk bertindak jika keutuhan negara terganggu. Sejalan dengan itu, sipil juga harus mendukung pembangunan kekuatan militer yang pantas untuk kebutuhan negara.

Demokrasi memang harus ditumbuhkan, karena hanya dengan itu bangsa bisa dewasa. Selama demokrasi mendewasakan bangsa, tak ada yang salah. Sejauh demokrasi berkibar dalam bingkai integrasi, tak ada yang keliru.

Yang keliru adalah jika atas nama demokrasi kita ingin merontokkan sendi-sendi negara. Yang keliru adalah jika atas nama demokrasi kita menjunjung hak sekelompok masyarakat untuk, misalnya, memisahkan diri dari integrasi Indonesia.

TNI sudah kembali ke baraknya. Dan  kunci pintu barak itu sekarang ada di tangan politisi sipil. Kalau para pemimpin sipil bisa menunjukkan tanpa kehadiran TNI dalam politik, Indonesia bisa lebih mendekat ke tujuan nasionalnya, itu akan mengunci TNI selamanya di barak mereka. Namun, jika keadaan malah tambah rusak, pintu barak itu akan terbuka dengan sendirinya. Para pemimpin sipil harus paham, ini pertaruhan.

Dirgahayu netralitas TNI![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here