Dirjen Pajak Mulai Buru Pajak Penghasilan Tersembunyi

0
103
Dengan bekal PP No. 36/2017, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi siap memburu penghasilan tersembunyi dan harta tersembunyi anda.

Nusantara.news, Jakarta – Seretnya penerimaan pajak dan derasnya pengeluaran pemerintah, membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak cq Kementerian Keuangan terus memutar otak. Pajak apa lagikah yang bisa dikejar?

Tak bisa dipungkiri, sampai akhir Agustus 2017, jumlah penerimaan pajak baru mencapai Rp686 triliun atau 53,5% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.283,6 triliun. Tentu saja itu bukan kinerja yang baik, alias masih jauh dari harapan.

Sementara pencapaian tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto—PDB) dikabarkan baru mencapai 9,5%. Jauh dari target yang diharapkan 10,3% pada 2017.

Itu sebabnya setelah rampung program tax amnesty (pengampunan pajak), Kementerian Keuangan mulai memburu apa yang dinamakan pajak penghasilan tersembunyi atau biasa juga disebut harta tersembunyi.

Bleid perburuan pajak penghasilan tersembunyi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. PP Nomor 36/2017 merupakan turunan dari Pasal 13 dan 18 Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Meskipun merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, namun peraturan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak (WP) yang bukan peserta pengampunan pajak.

Perlu di-review, program tax amnesty terbilang berhasil mengumpulkan jumlah WP yang mengikuti deklarasi pengampungan pajak, yakni mencapai Rp4.885 triliun 39,5% dari PDB, atau di atas target yang ditetapkan sebesar Rp4.000 triliun. Merupakan angka deklarasi tertinggi di dunia. Sementara WP yang mengikuti repatriasi pajak hanya terkumpul hanya Rp146 triliun, jauh dari target yang ditetapkan Rp1.000 triliun.

Sampai 30 Juni 2017, dari sekitar 258 juta penduduk Indonesia ternyata yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) hanya 36 juta WP saja. Dari jumlah itu, hanya 16,6 juta (46,1%) WP terdaftar yang wajib SPT, dan makin turun lagi 11,6 juta (70,1%) WP yang wajib lapor. Sedangkan WP yang mengikuti program tax amnesty hanya 727.613 orang saja, jadi pajak hanya dibayar oleh 32% saja dari WP terdaftar, atau dari 258 juta warga Indonesia hanya 10,25 juta (3,97%) orang saja yang membayar pajak.

Artinya, potensi pemerintah untuk memungut pajak masih besar, ada 96,13% penduduk yang belum membayar pajak. Hanya pemerintah yang kredibel yang bisa menggali potensi pajak yang masih tertidur ini.

Dalam APBN-P 2017 masih terdapat kekurangan penerimaan pajak cukup besar. Sampai Agustus 2017, total penerimaan pajak baru 53% dari yang ditargetkan, artinya ada defisit Rp100 triliun yang perlu ditutup. Hal inilah yang bisa menjelaskan kenapa pemerintah nggeragas memungut pajak, karena kekurangan likuiditas.

Sementara sampai akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp73,46 triliun, dibandingkan posisi Juni 2017 yang sebesar Rp3.706,52 triliun. Itu artinya, setiap hari, sepanjang bulan Juli, pemerintah pusat mencetak utang sebesar Rp2,45 triliun.

Tambah penerimaan

Itu sebabnya, bleid baru perburuan pajak harta tersembunyi atau penghasilan tersembunyi menjadi harapan baru bagi pemerintah dalam upaya menambah basis penerimaan pajak.

PP Nomor 36/2017 mengatur pengenaan pajak atas harta bersih tambahan sesuai Pasal 13 ayat 4 UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Selain itu, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sesuai Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dan harta bersih yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 18 ayat 2 UU Pengampunan Pajak.

Harta bersih tersebut, menurut PP itu, dianggap sebagai penghasilan sehingga dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pengenaan tarifnya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Adapun tarif pajak final yang dimaksud yaitu, untuk wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi 30%, dan wajib pajak tertentu 12,5%. Yang termasuk wajib pajak tertentu yaitu wajib pajak dengan penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp4,8 miliar, serta wajib pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp632 juta.

Bila mengacu pada UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 18, peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang mengungkapkan harta, maka atas harta tersebut bukan hanya dikenakan pajak penghasilan, tapi juga sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. Namun, dalam PP itu tidak dipaparkan tentang sanksi 200% tersebut.

Adapun PP tersebut bisa menjadi senjata baru bagi Ditjen Pajak dalam upayanya mengejar penerimaan pajak lewat penegakan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pengumuman pencapaian program tax amnesty mengatakan untuk mencapai target penerimaan pajak, institusinya melakukan upaya lebih (extra effort) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum (law enforcement).

PP Nomor 36/2017 ini jelas merupakan penjabaran lebih jauh dari law enforcement, yakni penegakkan hukum bagi WP yang belum maupun telah mengikuti program tax amnesty. Terutama yang masih menyembunyikan harta dan penghasilan, sanksinya cukup tegas berupa pajak langsung.

Momentumnya juga tepat, di saat terjadi kekeringan likuiditas APBN, sehingga pemerintah lebih punya alasan untuk memburu pajak penghasilan atau harta tersembunyi. Siap-siap, petugas pajak akan mampir ke rumah Anda…[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here