Diskresi Impor Beras dan Logika Dagang Menteri Perdagangan

2
314
Pada awalnya Menteri Perdaganagan mengeluarkan kebijakan diskresi impor beras dengan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), namun setelah dikritik Ombudsman dan dikoreksi Wapres Jusuf Kalla, akhirnya dikembalikan ke relnya, yakni Perum Bulog.

Nusantara.news, Jakarta – Polemik soal impor beras tak akan pernah selesai, karena meninggalkan banyak ironi dan menubruk logika. Tapi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, kebijakan impor 500.000 ton beras pada akhir Januari merupakan diskresinya.

Apalagi impor beras kali ini memang terkesan sangat dipaksakan walaupun ada logika pembenarnya, namun lebih banyak logika pasar dan kapasitas Mendag yang juga seorang pedagang. Akibatnya, misi mulia mengatur stok pangan nasional tereleminiasi oleh kemewahan triliunan marjin.

“Beras saya impor, saya enggak usah (diperdebatkan) karena itu diskresi saya,” kata Enggar setelah diterima Presiden Jokowi  di Istana Negara akhir pekan lalu.Beras yang rencananya diimpor dari Vietnam dan Thailand itu dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian.

Kebutuhan impor beras itu, menurut Enggar, juga bermanfaat untuk petani beras. “Petani juga konsumen,” kata Enggar singkat sambil masuk ke mobilnya.

Jika diperhatikan logika yang dibangun Enggar terkesan ada benarnya, namun jika ditelisik lebih mendetil, tersimpan motif tersembunyi yang sangat kuat sehingga dia tak sanggup mengungkapkannya.

Keanehan-keanehan itu

Sebelumnya, diberitakan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras setelah pemerintah, Satgas Pangan, dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) sejak November hingga Desember 2017 untuk menekan harga beras medium yang kian meningkat.

Dampak dari OP, menurut Enggar, nyatanya tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penurunan harga, bahkan puncaknya pada awal Januari 2018 harga beras medium berada pada kisaran Rp11 ribu per kilogram, atau di atas HET yang ditentukan, yakni Rp9.450,00/kg untuk wilayah Jawa.

Jenis beras yang diimpor bukanlah jenis beras premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Beras itu nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.

Penugasan oleh PPI bertujuan agar harga beras khusus yang masuk ke pasaran dapat dikendalikan atau dijual sesuai dengan HET beras medium, yakni Rp9.450,00/kg

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau mal-administrasi dalam proses impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018 tersebut.

Pelanggaran tersebut antara lain terkait kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor, termasuk penyampaian informasi stok yang tidak akurat.

Apalagi, selama ini Kementerian Pertanian selalu menyebut bahwa stok beras mencukupi. Sedangkan setelah dilakukan tinjauan lapangan, stok beras ternyata tidak cukup dan distribusinya tidak merata.

“Kami menilai ada potensi gejala mal-administrasi dalam situasi ini. Kami ingin kalau ada impor dilakukan dengan cara yang benar. Dalam impor beras, jangan mengabaikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi maladministrasi dan pelanggaran hukum,” ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai awal pekan ini.

Sedangkan anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan, Kemendag telah menunjuk PT PPI untuk mengimpor beras khusus. Namun, penunjukan PPI ini dinilai berpotensi menyalahi aturan yang berlaku.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48/2016 Pasal 3 ayat (2) Pasal 3 ayat (2) huruf d dan diktum ketujuh angka 3 lnpres Nomor 5/2015 mengatur, jika yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabililtas harga adalah Perum Bulog.

Hal ini juga didukung oleh dokumen notifikasi World Trade Organization (WTO) terhadap Perum Bulog sebagai perusahaan dagang negara (state trading enterprise–STE). Dengan demikian, penunjukan PT PPl sebagai importir berpotensi melanggar Perpres dan Inpres tersebut.

“Kami juga lihat penyalahgunaan kewenangan. di dalam Perpres 48, Bulog adalah importir. Jadi hati-hati untuk tidak dilanggar karena baru Bulog yang punya notifikasi. Kalau dicederai pergaulan internasional kita akan rusak. Dampaknya bisa meluas ke mana-mana,” kata dia.

Selain itu, Alamsyah juga mempermasalahkan jenis beras yang dibuka keran impornya oleh Kemendag. Sebab, dengan kebutuhan beras medium, Kemendag malah membuka impor beras khusus.

“Impor dilakukan karena harga beras umum naik, tapi yang diimpor beras khusus. Itu juga sinyal bagi kami adanya mal-administrasi,” tegasnya.

Mal-administrasi tersebut ternyata diakui Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya Menteri Enggar kurang paham aturan soal impor beras. Harusnya Enggar menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor beras dan bukannya PT PPI.

“Mungkin Menteri Perdagangan kurang mempelajari tentang aturan-aturan itu,” ujar Kalla di kantornya kemarin.

Padahal, menurut Kalla, seharusnya yang diberikan tugas melakukan impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog.

Meskipun, akhirnya kebijakan impor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam melalui PPI itu dibatalkan dan dialihkan kepada Perum Bulog. “Begitu disampaikan, Menteri Perdagangan langsung ikut dan menyesuaikan diri,” kata Kalla.

Masalah marjin

Satu hal yang perlu diperhatikan, Enggar adalah seorang pedagang, ia adalah pebisnis properti. Sehingga logika yang disembunyikan itu bisa ditebak juga dengan logika seorang menteri yang juga pedagang. Apa itu? Apalagi kalau bukan marjin.

Harus diakui impor beras bukanlah solusi bijak, apalagi satu-satunya, bagi masalah perberasan nasional. Impor beras adalah cara gampang koalisi penguasa dan pengusaha memgeruk keuntungan dalam jumlah jumbo.

“Ada fee cukup besar dari tiap impor beras. Angkanya berkisar US$20-US$30 per ton alias komisi besar. Itulah sebabnya para pejabat sangat bersemangat mengimpor beras (sehingga melupakan regulasi). Mereka mengantongi komisi yang sangat besar. Mereka juga tidak peduli bahwa impor beras itu memukul petani yang kehidupannya sudah sulit,” tukas Rizal Ramli, berang.

Soal angka-angka ini memang benar menggiurkan. Saat ini harga beras medium asal Thailand dan Vietnam hanya Rp4.500 per kilogram. Setelah sampai di Indonesia, harga beras impor itu berkisar Rp5.000 per kilogram. Padahal, harga jenis medium di pasar sudah di atas Rp9.000  hingga 11.000 per kilogram. Bayangkan, minimal ada selisih harga Rp4.000 per kilogram.

Sekarang, kalikan keuntungan yang minimal Rp4.000 tadi dengan volume impor yang 500.000 ton. Hasilnya, Rp2 triliun. Itu angka marjin minimal. Kalau selisih harganya Rp5.000, Rp6.000  bagaimana? Jadi, kalau para pengusaha harus menggelontorkan duit Rp150 miliar-Rp200 miliar buat para pejabat,  marjinnya tentu masih tebal. Terjawab sudah mengapa pengusaha dan penguasa getol mengimpor beras karena memang ada sesuatu yang wah.

Orang boleh tidak suka dengan Presiden Soeharto. Tapi, fakta menunjukkan selama 32 tahun berkuasa, nyaris tidak pernah sekali pun terjadi gejolak beras. Rakyat selalu happy, karena bisa membeli beras pada harga terjangkau. Petani pun demikian. Menjadi petani padi memang tidak bisa membuat mereka kaya-raya. Namun kebijakan harga padi yang ditetapkan Pak Harto bisa membuat petani tersenyum.

Pada masa Soeharto pula Indonesia pernah swasembada beras dan menyabet penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Di masa penguasa Orde Baru itu, Indonesia bahkan bisa mengekspor beras ke Vientam. Sebaliknya kini, 500.000 ton impor itu didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

Anehnya, untuk urusan segenting ini, Enggar justru dengan mantap menegaskan bahwa kebijakan impor beras merupakan diskresi dirinya. Itulah sebabnya dia merasa tidak perlu dilaporkan kebijakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Kuncinya keberpihakan

Kunci politik perberasan nasional bermula dari keberpihakan kepada petani. Kalau pemerintah tidak berpihak kepada petani, maka kebijakan yang tidak pro petani akan selalu berulang dan berulang. Apesnya, pasca reformasi boleh disebut Bulog tidak berperan sebagai buffer-stock dan stabilisator harga beras sebagai seharusnya.

“Biasanya stok cadangan Bulog sekitar 2 juta sampai 2,5 juta ton. Ini penting. Kalau harganya naik terlalu tinggi, Bulog segera operasi pasar, menjual ke pasar-pasar supaya harga turun lagi. Dengan stok 2 juta ton, Bulog bisa menstabilkan harga 30 juta ton beras di seluruh Indonesia. Tapi syaratnya Bulog harus aktif. Nah ini celakanya, Bulog tidak aktif,” Rizal menyesalkan.

Sebagai Kepala Bulog, lelaki yang juga pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Gus Dur itu banyak melakukan terobosan. Di kantornya ada sistem yang memantau pergerakan harian harga di pusat-pusat perdagangan beras. Kalau di Pasar Induk Cipinang harganya sudah naik Rp50 per kilogram, artinya sudah lampu kuning yang harus diwaspadai. Bila naik hingga Rp100 per kilogram, maka menjadi semacam alarm. Rizal Ramli segera memerintahkan Bulog membanjiri pasar. Harga pun turun kembali ke titik normal.

Keberpihakan kepada petani itulah yang ditunjukkannya. Dia perintahkan para Kepala Depot Logistik (Dolog) meningkatkan pembelian gabah, bukan beras, dari petani. Perintah khusus ini untuk mencegah pat-gulipat pejabat Dolog dengan tengkulak. Pada praktiknya, para tengkulak membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog. Akibatnya, beras yang dihasilkan petani cuma sebagian kecil yang diserap Bulog.

Rizal juga kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani. Kebijakan yang mengharuskan Dolog membeli padi petani terbukti sangat efektif dan menguntungkan rakyat kecil. Efektif karena gabah lebih tahan lama disimpan di gudang-gudang Bulog ketimbang beras. Menguntungkan petani di desa-desa, ketika harga gabah cenderung turun saat panen, Bulog terjun menyerap dengan patokan harga dasar yang optimal.

Sebaliknya, pada masa paceklik, gabah simpanan itu langsung digiling di desa-desa. Kenaikan harga bisa diredam. Pada saat yang sama, ekonomi desa jadi menggeliat, hidup. Penggilingan padi milik pengusaha kecil desa dapat job. Ada buruh yang bekerja. Ada penghasilan yang dibawa pulang untuk anak istri.

Jadi, pertanyaannya, kenapa impor beras terjadi saat menjelang panen raya? Motif mengeruk untung segede-gedenya, sudah pasti. Motif politik? Bisa jadi, karena menjelang Pilkada serentak 2018 di 171 titik dan Pilpres 2019.

Jangan lupa, saat kampanye Capres 2014 silam Jokowi menyatakan, petani harus dimuliakan. Harus stop impor. Bukan cuma impor beras. Dia juga berjanji, kalau terpilih menjadi Presiden, akan menyetop impor daging, stop impor kedelai, sayur, buah, dan ikan. Alasannya, Indonesia punya semua itu, dan berlimpah-ruah.

Rupayanya janji-janji kampanye Presiden Jokowi soal memuliakan petani sulit direalisasikan, karena disandera oleh menteri bermental pedagang.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here