Diskursus BLBI Salim Group dan 14 Ormas Islam

0
959
Anthoni Salim, pemilik sekaligus pewaris bisnis Salim Group yang dibangun oleh Soedono Salim

Nusantara.news, Jakarta – Akhir Februari 2008 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman mengumumkan hasil penyelidikan Tim 35 Jaksa Penyelidik Kejakgung atas BLBI Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim. Hasilnya memang mencengangkan, tidak ditemukan unsur melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi!

“Kami hargai kerja keras 35 Jaksa meski hasilnya tak menemukan unsur pidana korupsi dalam kasus BLBI dua obligor itu,” demikian Kemas dalam pengumumannya kepada pers.

Jampidsus Kemas menguraikan, fokus penyelidikan yang diarahkan Tim 35 Jaksa Penyelidik pada penurunan nilai aset. Oleh karena Tim Penyelidik tak menemukan tindak pidana korupsi, sehingga Kejaksaan Agung membubarkan Tim 35 Jaksa Penyelidik sejak 29 Februari 2008.

Bak gayung bersambut, rakyatpun geram. Paling tidak seperti yang diwakili Pokja Gerakan Moral Ormas Islam Jihad Melawan Koruptor BLBI, merupakan lembaga yang didirikan untuk menindaklanjuti deklarasi “Jihad Melawan Koruptor BLBI” yang diteken 14 ormas Islam di tingkat operasional. Ke-14 ormas Islam tersebut adalah NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Persatuan Islam, KAHMI, Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia, ICMI, Wanita Islam, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PMII dan HMI.

Mengapa rata-rata pressure group itu berasal dari organisasi Islam? Jawabnya sederhana, karena beban utang dari kegagalan bisnis para konglomerat itu berada di pundak rakyat Indonesia, dimana mayoritas rakyat ini adalah pemeluk agama Islam.

Penolakan juga disampaikan oleh sebagian pengamat, mantan pejabat, aliansi wartawan, hingga para praktisi hukum dan bisnis serta perbankan.

Dua hari setelah pengumuman tersebut, Jaksa Ketua Tim 35 yang menangani kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, tertangkap basah di rumah pengusaha Sjamsul Nursalim. Urip tertangkap tangan membawa uang sebesar US$660 ribu pemberian Artalyta Suryani, tangan kanan Sjamsul Nursalim. Dia berkilah uang itu adalah hasil penjualan permata, sementara Ayin, demikian Artalyta yang sempat menjadi Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dipanggil, mengaku uang itu sebagai pinjaman kepada Jaksa Urip. Konon dalam proses penangkapan itu, ada mantan Ketua BPPN Glenn MS Yusuf di rumah Sjamsul Nursalim tersebut. Indikasi penyuapan tak terbantahkan, sebuah alasan bagi Kejagung untuk menghentikan kasus BLBI, kembali dipertanyakan.

Awal menggebu

Pada awalnya Kejaksaan Agung yang dipimpin Hendarman Supandji memang menggebu-gebu dalam membuka lagi kasus BLBI para pemegang saham bank pengendali yang di BDL/BBO/BBKU/BTO, bahkan Jaksa Agung bak pahlawan kesiangan dengan mengerahkan Tim 35 Jaksa Penyelidik berprestasi guna menyelidiki motif kriminal kasus BLBI yang melegenda itu.

“Dalam kasus dugaan penyimpangan inilah diduga banyak sekali terjadi kerugian negara yang jumlahnya bahkan barangkali ratusan triliun rupiah,” kata Jampidsus Kemas Yahya Rahman, ketika masih menjabat Sesjampidsus. Dua kasus tersebut adalah penyerahan aset obligor atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atas penyaluran dana BLBI pada 1997 hingga 1998.

Kemas merinci pada 1998 terjadi penyaluran dana BLBI sebesar Rp35 triliun. Dalam rangka pelaksanaan Master Settlement for Acquisition Agreement (MSAA) pada September 1998, Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) atas aliran dana BLBI tersebut meningkat menjadi Rp52,7 triliun. Sayangnya perhitungan itu tidak dilakukan oleh auditor independen.

Daftar Aset Salim Group yang diserahkan ke BPPN

Kemudian BPPN menindaklanjuti perhitungan itu dengan bantuan auditor independen dan hasilnya tidak jauh berbeda, yaitu Rp52,6 triliun. Dengan begitu, maka para obligor diperkirakan akan dapat menyerahkan aset kepada negara. Namun, pada 2006 perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan aset yang diserahkan kepada negara hanya Rp19 triliun, lebih sedikit dari nilai awal aliran dana BLBI dan JKPS.

Kemudian, kasus kedua terjadi atas penyaluran dana BLBI sebesar Rp37 triliun pada 1997. Berdasar audit BPK, dana BLBI membengkak menjadi Rp49,19 triliun, dengan JKPS sebesar Rp28,41 triliun setelah dikurangi aset bank penerima BLBI sebesar Rp18,85 triliun.

Kemas mengatakan penyerahan aset senilai Rp28,41 triliun itu akan dibayar tunai Rp1 triliun dan penyerahan aset senilai Rp27,49 triliun. Hanya saja, setelah dilakukan perhitungan oleh auditor asing terkenal, PriceWaterhouseCoopers (PWC) pada 2000, nilai aset itu ternyata hanya Rp1,44 triliun. Nilai aset itu mengalami kenaikan menjadi Rp1,82 triliun setelah dijual dan masih terdapat sisa aset sebesar Rp640 miliar.

Dengan begitu, uang yang diterima BPPN dari debitur tersebut hanya Rp3,46 triliun yang terdiri atas pembayaran tunai (Rp1 triliun), penjualan aset (Rp1,82 triliun), dan sisa aset (Rp640 miliar).

Seperti diduga banyak kalangan, gebrakan Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, seperti hangat-hangat tahi ayam. Bayangkan, semasa Jaksa Agung Marzuki Darusman sempat mengerahkan 225 Jaksa berprestasi dari berbagai daerah guna mengungkap kasus BLBI. Penggalian data dan informasi digalakkan, intelijen Kejaksaan ditebar, bahkan pemanggilan para pejabat dan konglomerat diintensifkan, tapi ujung-ujungnya kasus itu memuai tanpa hasil. Apalagi kalau cuma 35 Jaksa.

Yang ironi adalah, Jaksa Urip bila benar menerima suap US$660 ribu atau ekuivalen Rp6,01 miliar, adalah masuk dalam jajaran jaksa terbaik. Bagaimana proses hukum dapat dipercaya dan diharapkan kalau Jaksa terbaik saja melakukan tindakan yang tidak patut tersebut, memalukan dan nista.

Sampai-sampai Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie saat di Australia berbicara bahwa sulit mengharapkan Jaksa dan Hakim Indonesia dalam menegakkan hukum. “Mereka seperti burung pemakan bangkai,” demikian wartawan senior Nu’im Khaiyath dari Radio Australia mengutip pernyataan Jimly saat bertandang ke Australia.

Selama lebih tujuh bulan bergulir, Jampidsus Kemas termasuk yang paling bersemangat dalam menyidik kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus BLBI Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim. Sejumlah pihak dipanggil, termasuk Anthoni Salim, sejumlah saksi dihadirkan, dan sejumlah data dihimpun, kecuali Sjamsul Nursalim yang mangkir hadir dengan alasan sakit.

Kesimpulan Jampidsus Kemas Yahya Rahman bahwa tidak adanya tindakan melawan hukum yang bermuara pada tindak pidana korupsi pada Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim, benar-benar telah menyakiti rasa keadilan publik.

Temuan BPK

Jika merujuk pada temuan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pimpinan Satrio Budiharjo ‘Billy’ Joedono, soal BLBI Anthoni Salim, sebenarnya ada tiga persoalan yang serius terkait tindak pidana korupsi. Yakni soal aliran dana dari BI ke BCA, penggunaan dana BLBI di BCA, serta asset settlement yang jauh dari harapan. Sayangnya, Tim 35 Jaksa Penyelidik hanya terfokus pada yang ketiga, itupun tak menemukan sesuatu.

Menurut hasil audit BPK, jumlah BLBI yang diterima BCA posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp26,59 triliun yang berasal dari fasilitas diskonto (Fasdis) tahap I, II dan III sebesar Rp32,01 triliun ditambah kapitalisasi bunga (diskonto) sebesar Rp3,22 triliun dan dikurangi pelunasan sejumlah Rp8,62 triliun.

Hasil audit BPK atas penyaluran BLBI BCA menunjukkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara karena jaminan yang diserahkan oleh BCA sehubungan dengan penerimaan Fasdis menurut data BI adalah sebesar Rp65,69 triliun. BI tidak melakukan penilaian atas seluruh jaminan BLBI BCA sejak pemberian Fasdis sampai dengan pengalihan kepada Pemerintah tanggal 29 Januari 1999.

Menurut laporan verifikasi konsultan hukum Kertopati, Muchtar dan Rekan yang ditunjuk oleh BPPN, diketahui bahwa jaminan dari BCA yang diserahkan BI kepada BPPN seluruhnya hanya senilai Rp5,61 triliun. Dengan demikian jaminan BLBI yang diserahkan oleh BCA per 29 Januari 1999 adalah 21,09% dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp26,59 triliun.

Hasil audit oleh legal auditor aset yang diserahkan Salim Group ternyata hanya Rp5,11 triliun

Sedangkan hasil audit investigasi BPK atas peggunaan BLBI BCA menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai berikut: Pertama, pembayaran kepada pihak terkait BCA sebesar Rp10,19 triliun. Kedua, terdapat pembayaran transaksi derivatif sebesar Rp1,59 triliun. Ketiga, penempatan dana antar bank pada saat BCA mengalami saldo debet sebesar Rp68l,46 miliar. Keempat, pembiayaan ekspansi kredit pada saat BCA menerima dan/atau belum melunasi BLBI sebesar Rp2,58 triliun. Kelima, penarikan DPK pihak terkait untuk dikirim ke luar negeri sebesar US$35.978.053 equivalen Rp446,60 miliar.

Selain hasil audit BPK, ada auditor asing yang disewa seputar penyerahan aset pemilik BCA. Tentu hasil audit auditor asing ini berbeda dari hasil audit investigasi BPK, hal ini dikarenakan motif dan tujuan audit dilakukan sama sekali berbeda. Sehingga boleh jadi asumsi dan pendekatan yang dilakukan juga berbeda.

Hasil audit auditor asing Lehman Brothers yang diperbantukan untuk mengaudit aset Holdiko (khusus terkait BLBI Salim Group) menyatakan, total BLBI yang diterima dengan total penyerahan aset dalam rangka asset settlement, terdapat jumlah yang sama yakni Rp52,73 triliun.

Tapi hasil audit auditor asing PWC khusus terhadap penyerahan aset Holdiko (terkait BLBI Salim Group sebesar Rp52,73 triliun) menunjukkan, bahwa aset yang diserahkan hanyalah Rp23 triliun. Artinya masih kurang Rp29,7 triliun.

Selain itu hasil audit auditor asing Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) terhadap penyerahan aset Holdiko (terkait BLBI Salim Group sebesar Rp52,7 triliun) menunjukkan, terjadi kelebihan penyerahan aset oleh Salim Group sebesar Rp240 miliar.

Sedangkan Bahana dan Danareksa yang merupakan auditor local partners Lehman Brothers memiliki kesimpulan yang sama dengan Lehman Brothers.

Tampaknya, kalau Kejakgung memutuskan bahwa tidak ada tindakan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi, bisa diduga bahwa lembaga yudisial itu mengacu pada hasil audit Lehman Brothers. Kejakgung mengabaikan hasil audit PWC, BPKP bahkan BPK.

BPK sendiri dalam rekomendasi atas hasil audit investigasinya merekomendasikan sejumlah nama untuk diminta konfirmasi oleh aparat hukum. Nama-nama itu baik dari pihak Bank Indonesia maupun dari pihak pemegang saham BCA.

Berbeda hasil audit investigasi BPK dimasa Billy, dimasa Anwar Nasution BPK justru menerbitkan Hasil Pemeriksaan PKPS atas Pelaksanaan Tugas BPPN dengan Nomor pemeriksaan: 34G/XII/11/2006 dengan tanggal laporan 30 November 2006.

Dalam laporan BPK versi Anwar ini disimpulkan bahwa PKPS MSAA merupakan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham kepada BPPN dengan penyerahan aset, dimana nilai aset yang diserahkan pemegang saham sebesar kewajiban yang harus diselesaikan. Perubahan nilai aset sejak diserahkan pemegang saham kepada BPPN atau holding company yang ditunjuk sampai dengan saat penjualan merupakan tanggung jawab dan risiko BPPN sesuai skema asset settlement yang diperjanjikan dalam MSAA.

BPK dibawah kepemimpinan Anwar bahkan merinci bahwa BPPN telah berhasil memperoleh dana tunai dalam pelaksanaan PKPS MSAA Salim Group sebesar Rp19,39 triliun yang bersumber dari: Pertama, penyetoran initial payment sebagaimana diatur dalam PKPS MSAA sebesar Rp100 miliar. Kedua, pembayaran klaim BPPN kepada Salim Group sebesar Rp729,80 miliar. Ketiga, hasil penjualan aset Holdiko Perkasa eks Salim Group sebesar Rp19,60 triliun.

Sehingga dengan demikian, recovery rate yang dapat dicapai dalam PKPS MSAA Salim Group, yaitu perbandingan antara dana yang diperoleh BPPN dengan JKPS MSAA Salim Group adalah sebesar 36,77% (Rp19,39 triliun/Rp52,73 triliun x 100%).

Settlemen di BPPN

Kalau kejakgung cenderung menggunakan hasil audit Lehman Brothers sebagai rujukan pengambilan kesimpulan, rupanya BPPN cenderung menggunakan hasil audit KPMG sebagai acuannya. Dengan kata lain, hasil audit BPK dan BPKP tetap diacuhkan.

Hal ini terlihat kental dari cara BPPN menangani penyelesaian utang dengan Salim Group. Pada 28 Mei 1998, pemerintah mengambilalih saham BCA karena kredit likuiditas Bank Indonesia (baca BLBI, red) ke bank itu melampaui 500% dari modalnya. Pada saat itu, jumlah KLBI yang tercatat di BCA Rp21,28 triliun atau 568% dari modalnya. Hingga Juni 1998, jumlahnya membengkak menjadi Rp35,22 triliun.

Berkaitan dengan pengambilalihan pinjaman tersebut, pemegang saham BCA (Soedono Salim, Anthoni Salim, dan Andree Halim) sepakat menyelesaikan kredit bermasalah yang disalurkan BCA ke perusahaan terafiliasi dengan Salim Group, sesuai prinsip Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bentuk penyelesaian itulah yang kemudian dituangkan dalam dokumen yang sangat terkenal yaitu MSAA Salim Group yang ditandatangani pada 21 September 1998.

Berdasarkan MSAA tersebut, saat itu dialihkan pinjaman terkait Salim Group (122 perusahaan, ada juga yang menyebut 108 perusahaan) senilai US$1,82 miliar dan Rp27,6 triliun atau ekuivalen Rp47,75 triliun ke BPPN. MSAA ini memiliki ciri dasar bahwa Salim Group dan BPPN sepakat soal besaran kewajiban pemegang saham (Rp47,85 triliun) dan nilai aset (specified value) yang diserahkan untuk membayar kewajiban itu. Selain itu, risiko pasar ditanggung BPPN. Celakanya, tidak ada personal guarantee (PG).

Menurut kontrak perjanjian MSAA antara BPPN dengan Salim Group, pokok-pokok perjanjian itu adalah: 1) Pembayaran tunai sebesar Rp100 miliar; (2) Menyerahkan aset dengan nilai sedikitnya Rp47,75 triliun, (3) Menyerahkan holdback assets untuk mengatasi misrepresentasi kewajiban dan aset, (4) Membentuk induk perusahaan (holding company) yang mengelola aset yang diserahkan, (5) Salim Group berhak memiliki saham minoritas di BCA pasca BTO.

Dalam perjanjian itu disepakati, jika Salim Group dinilai patuh menjalankan perjanjian MSAA, maka ada klausul yang memungkinkan bagi kelompok itu diberi stimulan berupa Release and Discharge (R & D). Stimulan itu berupa pembebasan dari berbagai tuntutan terkait pelunasan atas BLBI Salim Group. Kalau pihak imigrasi mencoba mencekal, Salim Group bisa meminta BPPN untuk mencabut sanksi cekal itu.

Dalam perjalanannya, Salim Group saat itu menyerahkan sahamnya di 107 perusahaan dengan nilai yang disepakati Rp48,65 triliun, padahal perjanjian awal menyerahkan 122 perusahan dengan nilai Rp47,75 triliun. Disini ada gap baik dari segi jumlah perusahaan maupun value dari perusahaan yang diserahkan. Berbagai perusahaan itu kemudian ditempatkan di holding company (Holdco) yang dibentuk khusus Salim Group, yakni Holdiko Perkasa. Holdco dimiliki 75% oleh BPPN dan Salim 25%. Hasil penjualan aset itulah yang digunakan untuk menebus (redeem) convertible rights issue yang dipegang BPPN (setara dengan nilai kewajiban Salim Group).

Daftar aset Salim Group yang diserahkan ke BPPN dan nilai jualnya (recovery aset)

Dalam perkembangannya, ternyata jumlah kredit yang dialihkan ke BPPN membengkak, karena pada 26 April 1999, terjadi pengalihan lagi dari BCA senilai Rp4,97 triliun. Sehingga per April 1999, jumlah kewajiban Salim adalah Rp52,73 triliun. Jumlah itulah yang disepakati pada saat closing perjanjian MSAA pada 30 Juli 1999.

Untuk mengatasi kekurangan itu, sesuai MSAA, Salim Group menyerahkan holdback assets (aset yang dipakai untuk mengatasi misrepresentasi MSAA) yaitu saham di 29 perusahaan dengan nilai penyerahan US$420 juta dan ditempatkan di escrow account. Selanjutnya melalui supplemental agreement (SA-MSAA) pada 4 Nov. 1998, BPPN memutuskan tidak memiliki saham di holdco, sehingga praktis di Holdiko Perkasa 100% saham milik Salim, tetapi holdco memiliki kewajiban sesuai MSAA. SA-MSAA artikel 4.1 dan 4.2. bahkan merinci cara penebusan convertible rights issue (CRI) BPPN secara penuh selama empat tahun sebagai berikut: Holdco harus menggunakan segala cara terbaik untuk menebus CRI BPPN (termasuk bunga 20% per tahun) sesuai jadwal: (1) sejumlah 27% dari CRI BPPN (termasuk bunga) harus ditebus pada saat atau sebelum satu tahun dari penandatanganan SA-MSAA; (2) sisanya (73%) dari CRI BPPN harus ditebus tiga tahun berikutnya dalam jumlah yang setara.

Namun artikel 4.3. SA-MSAA menyebutkan bahwa BPPN dan pemegang saham memahami dan sepakat pemenuhan jadwal pembayaran itu sangat tergantung waktu pelepasan aset dan kondisi makro-ekonomi, atau para engineer krisis menyebutnya kondisi pasar. Dengan demikian, sejak awal MSAA selain telah membebani negara dan para pembayar pajak dengan bunga yang semestinya dibayar (lihat tabel) juga sangat bersifat inferior, sebab sebenarnya komponen bunga sudah diperhitungkan dalam pembayaran pokok. Berarti jumlah bunga yang ditanggung para pembayar pajak dari kewajiban Salim ini sekitar Rp25 triliun. (Yosef Ardi, 2002)

Yang lebih menyedihkan tidak ada penalti apa pun bila Salim Group tidak memenuhi jadwal dimaksud maupun kalau terjadi kekurangan pembayaran akibat nilai bersih penjualan aset yang rendah. Hal itu disebabkan perancang MSAA berani memperkirakan tingkat pengembalian 100% atas aset yang diserahkan.

Disinilah terjadi missleading, implementasi MSAA Group Salim ternyata tidak seindah perjanjian MSAA yang ditandatangani. Pendek kata, jauh panggang dari api.

Pembayaran tunai

Menyangkut pembayaran tunai, Salim Group benar telah melunasinya. Tetapi menyangkut pembayaran dengan aset, belum sepenuhnya diselesaikan. Salim Group memang telah membentuk Holdco yaitu PT Holdiko Perkasa yang dimiliki PT Gemahripah Pertiwi (50%) dan PT Cakrasubur Nirmala (50%), keduanya milik Anthoni Salim. Manajemen perusahaan ini ditunjuk BPPN sesuai MSAA.

Holdiko, atas persetujuan BPPN, bertugas menjual 107 perusahaan yang diserahkan Salim Group dan hasilnya diserahkan ke BPPN. Pertanyaannya, apakah MSAA dan SA-MSAA itu benar-benar telah dijalankan Salim Group dan BPPN? Kalau jadwal pembayaran tadi dijadikan patokan, tampaknya Holdiko belum memenuhi kewajibannya. Sebab untuk tiga tahun pertama saja (berakhir 4-11-2001), tanpa memperhitungkan bunga, Holdiko harus menembus CRI BPPN senilai Rp39,8 triliun. Sementara menurut pengakuan BPPN akhir tahun 2001, jumlah yang telah diserahkan Holdiko sekitar Rp20 triliun. Bisakah Holdiko dianggap cedera janji?

Kalau MSAA dan amendemennya ditelusuri, sebetulnya negara tidak perlu peduli kepada siapa Holdiko menjual asetnya (kecuali BCA, karena hanya boleh menjadi pemegang saham minoritas), selama kewajibannya kepada BPPN dibayarkan sesuai jadwal dan jumlah yang utuh. Kenyataannya, publik lebih sering disodori kontroversi Salim membeli Salim, ketimbang pemenuhan secara utuh kewajiban Salim Group itu. Dengan struktur perjanjian hasil amendemen sebenarnya risiko penurunan nilai aset Holdiko, semestinya tetap menjadi tanggung jawab Salim Group, karena toh mereka yang mengelola perusahaan itu. Karena itu, sebetulnya sejak awal, BPPN tidak perlu ambil pusing soal aset mana saja yang mau ditempatkan Salim Group di Holdiko. Yang penting kewajiban Salim terbayar penuh.

Sebab kalau seluruh aset di Holdiko terjual, katakan dengan perolehan Rp30 triliun, berarti Holdiko yang sebenarnya memiliki kewajiban Rp52,6 triliun tidak mampu menebus seluruh surat utangnya ke BPPN hingga jadwal yang ditetapkan jatuh tempo (4 November 2002). Artinya, BPPN sebetulnya memiliki hak tagih terhadap kekurangan CRI yang tidak bisa ditebus Holdiko.

Seandainya cara itu yang dipakai. Hanya saja persepsi yang berkembang saat itu yaitu, Holdiko Perkasa dengan sendirinya telah melunasi seluruh kewajiban Salim Group, maka tingkat recovery merupakan persoalan negara. Kalau itu yang terjadi, sangat disayangkan, mengapa pemerintah (BPPN) pada saat itu begitu saja menerima aset yang diserahkan tanpa memperhatikan kualitasnya.

Sebagai contoh, kendati Salim menguasai 60% pada saham Indofood, saham yang diserahkan ke Holdiko hanyalah 2,5% yang dinilai Rp300 miliar. Ketika saham tersebut dijual, perolehan BPPN ternyata Rp365 miliar. Bandingkan dengan 74,3% saham Salim Group di Indomobil yang saat penyerahan dinilai Rp1,85 triliun, tetapi saat dibeli Trimegah nilainya hanya sebesar Rp650 miliar.

Hingga akhir tahun 2001, sebanyak 75 dari 108 perusahaan yang diserahkan Salim Group telah dijual Holdiko Perkasa dengan nilai perolehan sebesar Rp20 triliun. Dari aset yang tersisa di Holdiko, diperkirakan jumlah maksimum yang diperoleh Rp3 triliun. Kalau ditambah perolehan pemerintah dari penjualan 51% saham BCA (Rp5,5 triliun), paling banyak pemenuhan kewajiban Salim Group adalah Rp30 triliun. Kalau seluruh holdback assets dijual dengan recovery 45% seperti Holdiko, akan diperoleh tambahan Rp2 triliun. Itu berarti, akan ada Rp20 triliun kekurangan yang ditanggung seluruh rakyat akibat MSAA yang kata orang Betawi perjanjian PKPS itu seperti Pepesan Kosong Pemegang Saham.

Dari inventarisasi sederhana, harus diakui, kualitas aset amat menentukan recovery. Aset bagus seperti Astra, Indofood, dan Indosiar memiliki recovery lebih dari 100%. Sementara aset Salim Group yang lainnya memiliki recovery rate yang rendah, dan selisihnya telah dipaksakan pembebanannya ke pundak rakyat.

Kecuali pelepasan aset Holdiko, nasib holdback assets yang diserahkan Salim Group tidak jelas. Saat itu, Salim Group telah menyerahkan 29 perusahaan senilai US$420 juta. Tetapi apakah jumlah itu untuk mengatasi kekurangan Rp4,98 triliun (akibat kredit macet yang dialihkan BCA setelah MSAA ditandatangani), tidak ada penjelasan.

Namun pertengahan tahun 2001, BPPN mengumumkan adanya misrepresentasi aset Grup Salim sebesar Rp2,3 triliun, hanya saja Salim Group mengakui Rp735 miliar. Untuk mengatasi sisanya, Salim Group telah diminta menambah jaminan. Kabarnya Salim menjanjikan sisa saham di BCA (7,2%), receivable US$40 juta di Indomobil, dan sejumlah aset lain. Tetapi itu pun belum cukup.

Pertanyaannya, bisakah Salim Group dijerat secara hukum karena nilai aset yang diserahkan ternyata tidak memberikan jumlah yang sama kepada BPPN ketika dilepas atau terjadi misrepresentasi? Atau bisakah tingkat recovery yang rendah itu dijadikan alasan hukum memaksa Salim Group untuk menambah aset?

Pada 9 Oktober 2000, Menko Perekonomian Rizal Ramli mengklaim Salim Group bersedia menambah jaminan aset ke BPPN. Salim Group (bersama Sjamsul Nursalim) bahkan diberi waktu 30 hari untuk menyerahkan tambahan aset dan jika tidak akan ditempuh tindakan hukum. Alasannya waktu itu, aset Salim Group yang dikuasai BPPN tidak bakal dapat menyelesaikan seluruh kewajiban senilai Rp52 triliun. Setelah dihitung ulang nilai berbagai aset itu, paling banyak akan diperoleh Rp20 triliun, sehingga kekurangannya sebesar Rp33 triliun akan menjadi tanggungan rakyat.

Tetapi Rizal ternyata hanya gertak sambal. Tidak ada kabar setelah itu apakah Salim Group benar-benar menambah aset yang dijaminkan. Apalagi soal tindakan hukum dimaksud. Bahkan pada November 2000, Ketua BPPN Edwin Gerungan mengungkapkan lembaga itu tengah mengkaji permintaan Salim Group (dan Nursalim) agar diperlakukan sama dengan Texmaco. Alasannya masuk akal, karena pemerintah saat itu memberikan 12 tahun bagi Texmaco untuk menyelesaikan kewajibannya senilai US$2,7 miliar.

Tampaknya, posisi Salim cukup kuat bila dituntut secara hukum mengenai kekurangan pembayaran sesuai PKPS-nya. Sebab MSAA Salim Group bersifat jual putus, tidak ada personal guarantee, dan risiko pasar pun ditanggung BPPN. Jadi kalau pendekatan hukum yang dipakai, BPPN harus dapat menemukan pelanggaran material pada pengelolaan PT Holdiko Perkasa yang mengakibatkan jatuhnya nilai saham yang diserahkan.

Mampukah hukum memberi keadilan bagi para pembayar pajak agar terhindar dari beban Salim Rp20 triliun? Atau, mampukah hukum mengadili kesalahan kebijakan dan para pengambil kebijakan yang mengakibatkan sisa kewajiban Salim itu ditanggung rakyat kecil yang tak berdaya? Atau mampukah hukum memaksa Salim Group membayar sisa kewajiban Rp20 triliun itu dengan memberikan tambahan aset? (Yosef Ardi, 2002)

Selisih penilaian

Penilaian dari 108 perusahaan yang semula Rp52,73 triliun oleh Bahana, Danareksa dan Lehman Brothers kemudian dinilai oleh PriceWaterhouseCoopers (PWC) dengan titik tolak penjualan “paksa” tidak lebih lambat dari tanggal tertentu. PWC tiba pada angka Rp20 triliun saja. Titik tolak dan asumsi ini tertuang dalam Letter of Intent dengan IMF.

Dalam prakteknya keseluruhan 108 perusahaan ternyata memang hanya laku dijual dengan nilai sekitar Rp20 triliun saja. Mengapa bisa terjadi selisih penilaian oleh Bahana, Danareksa, Lehman Brothers di satu pihak dan oleh PWC di lain pihak, karena adanya perbedaan metode maupun motif serta asumsi dalam melakukan audit.

Karena sudah dianggap lunas, maka kepada Salim Group diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) atau R & D. Presiden Megawati Soekarnoputri berani memberikan keduanya karena sudah dilandasi oleh UU No. 25/2000 tentang Propenas, TAP MPR No. VIII/MPR/2000. Ketika digugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Mahkamah Agung mengalahkan penggugat. Maka lengkap dan kuatlah payung hukumnya Presiden Megawati.

Beberapa tokoh masyarakat dan pimpinan tertinggi negara sering berfikir terlambat. Setelah sebelumnya menggebu-gebu ikut menyetujui dan membela penyelesaian seperti yang digambarkan di atas, setelah melihat kenyataannya malah marah, karena dampak ketidakadilannya luar biasa besar. Bayangkan, aset yang dinilai Rp52,73 triliun ketika dijual kok hanya laku sekitar Rp20 triliun, sehingga keuangan negara dirugikan sebesar sekitar Rp32,73 triliun.

Yang lucu, sebelum dijual PWC sudah ditugasi oleh Pemerintah untuk menilainya kembali dengan TOR yang berbeda. Jatuhnya sekitar Rp20 triliun. Toh ini yang dijadikan acuan menjual, dan akhirnya memang hanya laku sekitar Rp20 triliun.

Jadi pemerintah menerima nilai asset sebesar Rp52,73 triliun sebagai pelunasan utang keluarga Salim, tetapi pemerintah juga yang bangga bisa menjualnya dengan nilai Rp20 triliun. Bangganya karena bisa memperoleh recovery rate sekitar 34%, sedangkan dari obligor lainnya rata-rata hanya memperoleh 15% yang dianggap sangat normal oleh para teknokrat penguasa ekonominya Presiden Megawati.

Persoalannya, Bahana, Danareksa dan Lehman Brothers ditugasi menilai dengan asumsi “Pandangan yang positif tentang hari depan ekonomi Indonesia dan lingkungan politik yang normal (normalised economic and political scenarios). Jadi mereka disuruh menilai 108 perusahaan itu sebagai going concern dalam lingkungan ekonomi makro yang bagus.

PWC ditugasi dengan asumsi dan TOR yang intinya berbunyi : “harus dijual dalam waktu antara 8 dan 10 minggu”, dengan “transaksi penjualan dilakukan antara pembeli yang mau membeli tetapi ogah-ogahan, dan penjual yang mau menjual tapi ogah-ogahan” (willing but not anxious). Jadi PWC ditugasi menilai 108 perusahaan itu dengan titik tolak dan asumsi liquidation value dalam lingkungan ekonomi makro yang para investornya ogah-ogahan melakukan investasi atau membeli 108 asset keluarga Salim.

Jadi ketika menerima 108 perusahaan sebagai pelunasan utang, pemerintah yang menilainya sebagai going concern. Tetapi ketika menjual, pemerintah sendiri juga yang menilainya dengan titik tolak dan asumsi liquidation value. Menilai perusahaan memang sulit, merupakan sub disiplin ilmu tersendiri yang tidak dipahami oleh para teknokrat dan professor yang berteori bahwa kodok melompat-lompat dalam air, sedangkan kodok selalu berenang begitu menyentuh air.

Nilai perusahaan bisa didasarkan atas replacement value, discounted cash flow value, net present value, historical value, liquidation value dan entah apa lagi. Hasil dari berbagai metoda penilaian ini juga berbeda-beda.

Begitu nilai PWC keluar, kecuali Kwik Kian Gie, seluruh anggota kabinet Gotong Royong, KKSK dan BPPN setuju dijual dengan nilainya PWC. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang ketika itu didukung penuh oleh Menteri Keuangan Boediono dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi berujar dengan keras dan tegas bahwa negara manapun di dunia yang terkena krisis memang harus menanggung kerugian besar. Biasanya harus rugi sekitar 85% dari nilai asset yang dipakai untuk membayar, atau uang yang kembali rata-rata 15% (yang disebut recovery rate). Maka ada yang menganggap Salim Group “pahlawan” karena recovery rate-nya sekitar 34 %. (Kwik Kian Gie, 2004)

Dianggap lunas

Lepas dari masih adanya selisih penyelesaian kewajiban Salim Group, pada 30 Desember 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No, 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres ini dilatarbelakangi konsideran, bahwa BPPN telah menyelesaikan PKPS dengan debitur baik dalam bentuk MSAA, MRNIA, dan atau APU. Inpres ini menginstruksikan Menko Perekonomian, Menkeh HAM, para menteri anggota KKSK, Menneg BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua BPPN, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi PKPS.

Kepada debitur MSAA, MRNIA, maupun APU yang telah melunasi kewajibannya, diberikan bukti penyelesian berupa pelepasan dan pembebasan (R & D) dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur sebelumnya (PKPS). Sedangkan kepada debitur yang sedang melakukan penyelesaian diberi kesempatan untuk terus dan secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh KKSK.

Sementara kepada debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditetapkan oleh KKSK, diambil tindakan hukum yang tegas dan kongkret, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Ketua BPPN, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Dalam hal pemberian kepastian hukum, Inpres itu juga menyebutkan, pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program PKPS, sekaligus dilakukan proses penghentian penanganan aspek pidana, yang pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas Inpres No. 8/2002 itu, Ketua KKSK Dorojatun Kuntjoro-Jakti 16 September 2003 menerbitkan Keputusan KKSK nomor KEP: 03/K.KKSK/09/2003 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat KKSK tanggal 16 September 2003.

Dalam lampiran keputusan itu disebutkan, berdasarkan usulan dari BPPN yang disampaikan secara tertulis melalui Nota Dinas No. ND-71/BPPN/0903 tanggal 5 September 2003 khususnya butir B.6 beserta seluruh lampirannya dan disampaikan dalam rapat KKSK, berdasarkan rekomendasi Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) yang telah dikaji lebih lanjut oleh Sekretaris KKSK, dan seterusnya, KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian masing-masing pemegang saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama angka 1 Inpres No. 8/2002. Adapun daftar pemegang saham yang telah menyelesaikan kewajibannya ada lima pihak:

Pertama, The Ning King (eks pemegang saham Bank Danahutama) penandatangan PKPS APU

Kedua, Hendra Liem (eks pemegang saham Bank Budi Internasional) penandatangan PKPS APU

Ketiga, Ibrahim Risjad (eks pemegang saham Bank RSI) penandantangan PKPS MSAA

Keempat, Sudwikatmono (eks pemegang saham Bank Surya) penandatangan PKPS MSAA

Kelima, Salim Group (eks pemegang saham Bank Central Asia) penandantangan PKPS MSAA.

Surat Ketua KKSK itupun bergayung sambut dengan diterbitkannya surat Menneg BUMN No. S-410/MBU/2003 tertanggal 23 Oktober 2002 yang isinya kurang lebih mengatakan, menyetujui surat KKSK.

Demikian pula Ketua BPPN pada 11 Maret 2004 menerbitkan surat No. SKL-017/PKPS-BPPN/0304 yang ditujukan kepada Soedono Salim, Anthoni Salim, dan Andree Halim, tentang Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Dalam surat Ketua BPPN menyebutkan Salim Group telah meneyelesaikan kewajiban PKPS kepada BPPN, termasuk penyelesaian kewajiban-kewajiban lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian PKPS.

Selain mendapat pengakuan pelunasan hutang, Salim Group memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL) dan sekaligus memperoleh R & D sehingga tak bisa diganggu gugat lagi secara pidana.

Tidak hanya sampai disitu, BPK semasa dipimpin Anwar Nasution dalam draft Hasil Pemeriksaan PKPS bernomor pemeriksaan 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006 menyimpulkan perjanjian MSAA merupakan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham kepada BPPN dengan penyerahan aset, dimana nilai aset yang diserahkan pemegang saham adalah sebesar kewajiban yang harus diselesaikan. Perubahan nilai aset sejak diserahkan pemegang saham kepada BPPN atau holding company yang ditunjuk sampai dengan saat penjualan merupakan tanggung jawab dan risiko BPPN sesuai skema settlement yang diperjanjikan dalam MSAA.

Pintu masuk

Pertanyaannya, apakah dengan pengakuan Presiden, Ketua KKSK, Menneg BUMN maupun Ketua BPPN semua urusan Salim Group sudah dianggap selesai? Apakah dengan demikian utang piutang Salim Group tidak dapat diganggu gugat kembali?

Harus diakui, diantara debitor dan obligor BPPN, Salim Group dinilai yang terbaik dalam hal penyelesaian aset. Namun demikian tetap masih ada dispute yang harus diselesaikan secara transparan.

Adalah kasus diberhentikannya Todung Mulya Lubis—pengacara Anthoni Salim—secara permanen oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta lantaran sikapnya yang terjebak dalam benturan kepentingan. Benturan kepentingan terutama saat Todung menjadi pengacara Anthoni Salim dalam kasus Sugar Group Companies (SGC) berhadapan dengan pengusaha Gunawan Yusuf yang membeli SGC lewat perusahaannya PT Garuda Panca Arta (GPA). Sementara Todung pada 2002 pernah menjadi anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK).

Tim Bantuan Hukum KKSK ketika itu meminta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group. Saat itu SGC adalah salah satu perusahaan milik Salim (Kompas, 17 Mei 2008).

Pihak BPPN kemudian menjual SGC kepada pemilik baru, yakni PT GPA milik Gunawan Yusuf. Dalam pembelian saham SGC dari BPPN melalui mekanisme lelang, GPA harus merogoh kocek hingga Rp1,16 triliun. Saat itu syarat penjualan SGC, sebagai bagian dari settlement aset, adalah free and clear. Artinya aset itu harus bebas dan bersih dari jaminan atau hutang pihak ke tiga.

Tapi apa yang terjadi? Marubeni Corporation tiba-tiba menagih hutang kepada SGC setelah diambil alih Gunawan Yusuf. Menurut versi Gunawan ceritanya demikian, pada April 1996 SGC berhutang kepada Marubeni yang kemudian diperbarui sekitar 1998 sampai 2001. Pada 29 November 2001 GPA membeli saham SGC dari BPPN melalui lelang sebesar Rp1,61 triliun. Pada Tahun 2004 Grup Salim mendapat surat keterangan lunas dari pemerintah sehingga pada tahun 2006 Marubeni mulai menagih utang ke dua anak perusahaan SGC senilai US$19 juta dan timbul gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi. Tapi akhirnya kedua PN tersebut memenangkan Gunawan Yusuf dengan alasan aset yang dijual BPPN harusnya free and clrear.

Namun versi Anthoni Salim lain lagi. Menurut pengacaranya, Todung Mulya Lubis, semua tuduhan itu tidak ada dasar hukumnya dan memutarbalikkan fakta. Ketika akan membeli aset PT Indolampung, kata Mulya, PT Garuda telah melakukan due diligence untuk mengetahui apa saja isi perusahaan yang akan dibeli.

Artinya, PT GPA mengetahui semua apa yang akan dibeli. Mereka kan menggunakan jasa konsultan hukum dan akuntan publik untuk meneliti aset. Jadi, dalam due diliegnce itu mereka sudah mengetahui perusahaan ini apa saja isinya, apa saja hak dan kewajibannya.

Jika kemudian Salim Group dikatakan menggembosi aset sebelum dilelang oleh BPPN, Mulya kembali menanyakan aset mana yang digembosi. “Dalam transaksi itu PT GPA diberi kesempatan mengundurkan diri bila tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan.” Buktinya, PT GPA tidak mengundurkan diri. “Mereka menerima semuanya. Jadi, tuduhan Salim Group menggembosi aset sebelum dilelang oleh BPPN mengada-ada, tidak ada dasarnya sama sekali.”

Pada saat PT GPA tidak lagi mempu memenuhi kewajibannya, tambah praktisi dari law office Lubis, Santosa & Maulana (LSM) itu, PT GPA menuduh Salim Group melakukan penggembosan aset untuk melepas tanggung jawab, padahal mereka mengetahui ada perjanjian antara Marubeni dan Salim Group. (Suwantin Oemar, 2007).

Lepas dari pro dan kontra serta argumentasi kedua belah pihak, yang jelas dua Pengadilan Negeri telah memenangkan Gunawan Yusuf. Bahkan Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta telah memberhentikan secara permanen status advokat Todung Mulya Lubis sebagai pengacara.

Dari kasus ini saja mestinya PKPS atas BLBI Anthoni Salim bisa ditinjau ulang. Apalagi Presiden (Megawati Soekarnoputri waktu itu), Ketua KKSK, Menneg BUMN maupun Ketua BPPN, sebelum menutup salinan keputusannya berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) maupun Release and Discharge (R&D), menyelipkan klausula: keputusan ini dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalam pembuatan surat keputusan tersebut.

Jelas, masih ada celah untuk membuka kembali kasus BLBI Salim Group kendati keputusan hukum Presiden, KKSK, Menneg BUMN maupun BPPN sudah dibuat. Diskursus ini masih hidup. Apalagi temuan BPK dimasa Satrio Budihardjo Joedono menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan pidana perbankan pada penggunaan dana BLBI Salim Group. Akan sangat menarik jika bisa menghadirkan Anwar Nasution yang membatalkan argumentasi Satrio Budihardjo Joedono. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here