Disnaker Kota Malang Awasi Ratusan Perusahaan yang Lalai Bayar THR Buruh

0
143
Aksi penuntutan pengupahan dan THR (Sumber: Elshinta)

Nusantara.news, Kota Malang – Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. THR telah menjadi kewajiban bagi perusahan yang memliki karyawan, dan menjadi hak bagi karyawan untuk mendapatkan tunjangan tersebut.

Namun, di Kota Malang masih banyak perusahaan yang membandel dan lalai dalam membayarkan THR kepada karyawannya. Padahal, kewajiban membayar THR tersebut merupakan amanah dari  Pasal 1 butir a dan b Permenaker No. PER-04/MEN/1994.  Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang.

Disnakertrans Kota Malang Yudhi Ismawardi menegaskan, setiap perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar lima persen kepada karyawannya.

Yudhi mengatakan, selambat-lambatnya THR harus dibayarkan pada H-7 lebaran. Jika tidak, maka perusahaan dianggap memiliki hutang kepada karyawannya.

“Seandainya THR dibayarkan di H-3 lebaran, maka perusahaan wajib membayar denda lima persen gaji ditambah THR satu kali gaji pada karyawan,” tegasnya pada wartawan.

“Karena dalam amanat undang-undang itu sudah menjadi hak bagi karyawan, dan kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan aturan tersebut, ya pastinya kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya,” imbuhnya.

Menurutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu wajib dilaksanakan sebagai pemenuhan hak karyawan. Untuk karyawan yang sudah satu tahun bekerja, THR diberikan sebesar satu kali gaji. Sementara untuk yang belum genap satu tahun mendapat THR 1/12 dikalikan gaji.

Disnakertrans sendiri telah membentuk tim pengawas dan melakukan pemantauan kepada perusahaan yang ada di Kota Malang. “Sudah berjalan saat ini timnya, dan kami akan mengambil sampling kepada 250 perusahaan di Kota Malang,” jelasnya.

Karena apabila hal ini tidak diawasi dan dibiarkan, maka akan merugikan masyarakat khususnya pekerja di suatu perusahaan tersebut. “Iya kalo tidak diawasi dan dipantai maka akan merugikan buruh, pekerja atau karyawan perusahaan. Kasihan pada waktu hari besar keagamaan tidak ada tunjangan, pasalnya kebutuhan dalam menjalani hari besar juga tidak sedikit.” pungkas Yudhi.

Seperti  diketahui, bahwa THR itu berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, dan hari Imlek untuk mereka yang memeluk Kong Hu Chu atau keturunan Tiong Hoa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. THR tersebut diberikan satu kali dalam satu tahun.

Pada prinsipnya, setiap orang/pengusaha yang memperkerjakan pekerja dalam suatu hubungan kerja dengan memberikan upah, maka dia wajib membayar THR. Hal itu dipertegas dengan Pasal 1 butir a dan b Permenaker No. PER-04/MEN/1994.

Pengusaha yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan yang berlaku merupakan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 8 Permenaker No. PER-04/MEN/1994 bahwa:

“Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) – dan pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.”

Dalam ketentuan Pasal 17 ini, sanksi tersebut dapat berupa pidana kurungan dan denda (hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000)

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here