Demokrasi dan Kapitalisme Global (1)

Disorientasi Demokrasi Indonesia

0
355
Ilustrasi: Proses penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 2017. Foto: ANTARA FOTO

Nusantara.news – Peradaban tertinggi umat manusia saat ini adalah demokrasi. Apa benar demikian? Demokrasi sebagai suatu paham yang dianut mengenal 4 Prinsip Dasar: pertama, kebebasan yang dituangkan dalam konstitusi (berpendapat dan berserikat); kedua, partisipasi masyarakat dalam keputusan politik (memilih pemimpin dan menetapkan undang-undang/kebijakan); ketiga, kesamaan (equality) dalam setiap warga negara; keempat, kesamaan dan kesetaraan dalam praktik politik.

Dapat dibayangkan Indonesia dengan penduduk mencapai 260 juta dan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar-golongan berdemokrasi sangat liberal seperti saat ini. Demokrasi liberal dengan wujud one man one vote, mengakibatkan pribadi mempunyai hak politik yang tentu saja menjadi aset dalam demokrasi sehingga ditransaksikan sebagai proses politik. Kekuatan pemodal menjadi modal dasar dalam demokrasi one man one vote, baik dalam pilkada maupun pilpres, sehingga budaya politik kita menjadi transaksional. Demokrasi di Indonesia mengalami disorientasi.

Politik itu persepsi

Persepsi, sesuai dalam konteks peradaban tidak terlepas dari tiga unsur: 1. Intelegensia; 2. Kekuatan materi; dan 3. Soliditas spiritual. Masyarakat Indonesia dengan keterbatasan pendidikan, masih banyak tergolong miskin dan lemah dalam spiritualisme, karena situasi dan kondisi memang belum saatnya berdemokrasi secara liberal. Peradaban, termasuk demokrasi pasti bertujuan membangun kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyatnya untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan. Faktanya, demokrasi belum membuat rakyat sejahtera karena aset menumpuk pada kelompok tertentu saja.

Karena politik itu persepsi, di Indonesia kelemahan demokrasi sering terjadi, pada praktik politik seperti pilkada, pileg, dan pilpres.

Salah satu di antaranya, rakyat sangat mudah dipengaruhi opini publik baik dari media massa, media sosial, bahkan melalui desas-desus. Opini dan pesan yang disampaikan diterjemahkan dalam bentuk persepsi (terpaan informasi berulang-ulang) dalam porsi yang besar, sehingga informasi tersebut dipercaya menjadi satu keyakinan.

Kelemahan berikutnya, kesetaraan hak dianggap tidak adil dan tidak fair karena kemampuan seseorang dan lainnya sangat berbeda sehingga mudah dipengaruhi melalui kampanye. Penilaian segmen tertentu dinilai tidak akan menjadi objektif karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan.

Kehancuran Uni Soviet tahun 1989 berikut juga Komunisme seharusnya sebagai keseimbangan demokrasi. Kejayaan demokrasi di dunia adalah kejayaan kapitalisme sebagai sistem ekonomi. Maka itu, kapitalisme dan demokrasi harus mendunia dengan istilah globalisasi.

Kapitalisme sebagai peradaban ekonomi dunia berjaya dan berjalan sendiri pasca-kehancuran Uni Soviet, karena Cina yang Komunis juga sudah menganut State Capitalism (sistem ekonomi yang mencoba menggabungkan kekuatan negara dan kapitalisme). Kuba, Korea Utara, Vietnam juga sudah terpaksa ikut dengan sistem kapitalisme yang tidak bisa mereka tolak.

Namun hanya berjalan 19 tahun (1989–2008) kapitalisme berjalan sendiri tanpa keseimbangan menjurus overvalue, sehingga terjadi Economic Bubble (Gelembung Ekonomi) di Amerika Serikat yang kita kenal dengan Subprime Mortgage dengan hancurnya bisnis properti yang memakan korban hancurnya Lehman Brothers (raksasa keuangan global) yang juga sempat menggoyahkan Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Citibank, bahkan ekonomi Amerika Serikat (AS). Eropa juga terkena imbasnya sehingga pasca-2008 negara Eropa hanya tumbuh 0-1%, Yunani bangkrut, Inggris slow down (melambat) ekonominya kemudian keluar dari Uni Eropa (Brexit). Langkah ini dilakukan karena Inggris iri dengan keberhasilan Jerman, dengan menggalang paham populisme di Eropa dan AS.

Puncaknya, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dan kekuatan Populisme di Perancis, Belanda, Austria, Italia akan mengikuti Inggris keluar dari Uni Eropa, karena dianggap hanya menguntungkan dan menempatkan Jerman sebagai raksasa Eropa.

Patut diduga, Populisme hanya ciptaan Yahudi Konservatif, terlihat dari banyaknya Yahudi ortodoks di elite pemerintahan Trump. Namun populisme gagal total akibat ulah Trump yang terlalu vulgar mengemban misi sehingga dikucilkan dari pergaulan dunia.

Cina lalu tampil sebagai pemenang, dan sebagai kekuatan terbesar di perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Ekspansi Cina di Afrika, dan beberapa negara Asia dengan skema OBOR (One Belt One Road) menjadikan keseimbangan baru setelah Uni Soviet bubar. Cina menjadi negara terbesar dari segi GDP dan cadangan devisanya, sekaligus memulai perang dingin dengan AS, menggantikan Uni Soviet.

Kritik terhadap demokrasi dan kapitalisme

Kalangan Yahudi di Eropa dan AS menyadari bahwa demokrasi dan kapitalisme harus dievaluasi dan dikritisi. Lalu melakukan eksperimen dengan membenturkan demokrasi dengan populisme. Terjadi lagi proteksi-proteksi ekonomi, gerakan anti-establishment, dan cenderung menurunkan kadar ekspansi dalam globalisasi.

AS keluar dari Trans-Pasific Partnership (TPP) yang diciptakan sendiri, reaksi keras pemilik asli kapitalisme ini adalah perlawanan terhadap Cina di Asia Pasifik dan Jerman di Eropa. Untuk pertama kalinya Presiden AS dipermalukan oleh Jerman pada pertemuan G20 di Berlin dengan mengoptimalkan ‘Perjanjian Khusus’ antara Cina dengan Uni Eropa, Jepang dengan Uni Eropa, Australia dengan Uni Eropa, tanpa melibatkan AS. Padahal, dulu persetujuan G20 jika tidak melibatkan negara Paman Sam, tidak akan berjalan. Bahkan dalam protokoler berfoto, Trump ditempatkan di pinggir, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada pidato penutupan juga mengecam AS yang tidak melaksanakan Persetujuan Perubahan Iklim Paris.

Demokrasi Liberal hanya melahirkan oligarki politik dan kekuasaan berada di tangan elite, rakyat ditinggalkan sehingga terjadi korupsi dan kesenjangan sosial. Kapitalisme dievaluasi karena dominasi ekonomi ‘port folio’ menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Kapital terlalu mudah berubah seketika, dan bermigrasi dengan skema follow the money.

Dalam teori demokrasi, rakyat adalah segalanya bahkan Abraham Lincoln, Presiden ke-16 AS (1861–1865) menganggap sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat sebagai komunitas kolektif, tidak ideologis, dan konflik antara rakyat dengan elite politik sempat menjadi isu dasar di Eropa dan AS, sehingga lahirlah populisme.

Rakyat terlibat konflik dengan elite yang dinilai melindungi pelaku korupsi, dan ini dipersepsikan sebagai pengkhianatan elite politik. Masyarakat cenderung menjadi anti-parpol karena beda persepsi tentang kepentingan nasional. Seperti dalam kasus toleransi dan intoleransi di kasus Pilkada DKI Tahun 2017, rakyat dianggap tidak toleran dan pemerintah mendukung kelompok “minoritas” karena berperan dalam ekonomi, termasuk pembiayaan Pilpres 2014.

Oligarki di Indonesia ditandai kehadiran kapitalisme Cina (taipan) dalam proses demokrasi. Tuntutan rakyat saat ini: kedaulatan rakyat harus direstorasi melawan oligarki dan establishment.

Pandangan politik demokrasi di Indonesia saat ini cenderung transaksional, intervensi kapitalis terbuka karena dalam proses politik, biaya politik yang cenderung tinggi dari waktu ke waktu. Rakyat merasa dibodohi dengan janji-janji demokrasi. Rakyat “dipacari” pada saat kampanye, tapi setelah terpilih, penguasa “menikahnya” dengan para taipan dan lupa dengan rakyatnya.

Demokrasi yang bersifat prosedural hanya menghasilkan kompromi-kompromi dan persekutuan elite dalam memilih pemimpin. Apalagi dengan Presidential Threshold (PT) rakyat dipaksa memilih figur pilihan parpol yang tidak diinginkan rakyat, seperti Joko Widodo diharapkan oleh PDIP menjadikan Puan Maharani sebagai pewaris PDIP sebagai pasangannya pada Pilpres Tahun 2019 nanti.

Demokrasi Indonesia semu

Saat ini demokrasi adalah alat kapitalisme untuk menentukan orientasi kekuasaan dan bisnis, baik sistem maupun pemimpinnya. Kita dapat melihat dominasi kapitalisme terhadap eksekutif dari kasus reklamasi pantai utara Jakarta, dan sekarang Meikarta. Sudah jelas-jelas penguasa wilayah seorang Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin  menyatakan bahwa proyek Meikarta belum lengkap izinnya, tetapi pembangunan sudah dilakukan sejak Januari 2017, dan promosi serta penjualan sudah dilakukan dan dinyatakan best seller karena sudah terjual lebih dari 100 ribu unit apartemen.

Di mana pemerintah saat ini? Pembiaran yang dilakukan adalah tontonan murahan demokrasi, di mana para kapitalis berkuasa dan mengatur birokrasi. Hal ini sangat mengganggu rasionalitas masyarakat demokrasi alias pembodohan dan menimbulkan sinisme dari masyarakat. Pembangunan juga harus berproses sesuai kaidah hukum. Sungguh suatu kebodohan telah mengundang neo kolonialisme.

Bung Karno jauh-jauh hari, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sudah mengingatkan bangsa ini, bahaya neo kolonialisme yang akan berakibat terjadinya gesekan antara pemerintah dengan rakyatnya, antara rakyat yang satu dengan lainnya (konflik horizontal).

Dalam kasus “toleran versus intoleran” terlihat sekali dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas), ada sekitar 6 ormas terancam dibubarkan. Mungkin sebagian masyarakat setuju dengan hal tersebut, masalahnya kenapa momentumnya di saat Ahok kalah pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017? Logika publik seolah dihadapkan bahwa pemerintah mengambil risiko mengeluarkan Perppu untuk memenuhi rasa keadilan golongan tertentu terhadap perlawanan ormas-ormas Islam yang menolak dan memperkarakan Ahok dengan ulahnya melakukan penistaan agama dalam kasus surat Al-Maidah: 51.

Di mana faktor kegentingan yang memaksanya? Justru negara dalam keadaan genting jika Ahok tidak ditahan saat itu. Namun, terjadi pemutaran logika publik karena pemerintah mengalami disorientasi.

Birokrasi dan Polri adalah alat negara, dan negara adalah alat rakyat. Jangan justru terjadi sebaliknya seperti saat ini, seolah-olah pemerintahan Joko Widodo balas budi kepada taipan reklamasi (karena pihak Mahkamah Agung memenangkan Pulau C-D), dan Pemda DKI langsung mengeluarkan sertifikat 3,12 juta hektare untuk bentuk “balas budi” peran mereka pada Pilgub DKI Tahun 2012, dan Pilpres 2014, yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Teknokrasi pemikiran menjadi asimetris, sehingga publik menjadi disorientasi, karena pemerintahan yang disorder dalam membuat kebijakan. Terjadi faksionalisme dalam berpolitik (politik aliran).

Demokrasi adalah forum pikiran, saat ini disesatkan oleh berbagai kebijakan yang mengalami disorientasi sehingga dialektika berpikir menjadi terkunci, dan politik menjadi eskalatif di saat ekonomi melambat.

Berikutnya, kasus e-KTP dengan segala kembang-kembangnya juga sama, bahkan lebih parah, dimana seorang penyidik KPK disiram air keras, sampai saat ini tidak jelas perkembangannya. Justru sang penyidik dijadikan TSK (tersangka) oleh Polri. Lebih celaka lagi, Dirdik KPK, seorang bintang satu di Polri membuka aib lembaganya sendiri, dan “curhat” ke Pansus DPR yang justru disinyalir banyak menerima suap dari proyek e-KTP. Jadi, terkesan ada kerja sama antara Pansus dengan Disdik KPK untuk mengungkap borok KPK.

Bangsa ini mempunyai Ketua DPR yang terhormat saat ini sebagai ‘tersangka’, yang sedang berupaya apapun untuk lolos dari jerat KPK, seperti tersangka proyek reklamasi yang sempat dicekal, dan kasusnya “menguap” di KPK. Pada tanggal 12 September 2017 akan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk membuktikan proses menjadi TSK sah atau tidak.

Kita tahu bahwa Jenderal (Pol) Budi Gunawan yang pernah ditetapkan sebagai TSK, memenangkan pra-peradilan dan KPK terpaksa mencabut status TSK-nya.

Pada gilirannya, rakyat akan bersikap dengan tidak memilih parpol yang mengkhianati rakyat, dan pemerintahan yang disorientasi pada Pileg dan Pilpres 2019 nanti. Hanya itu yang bisa rakyat lakukan dalam perspektif demokrasi ala Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here