Distributor Biang Keladi Pupuk Bersubsidi Langka dan Mahal

0
253

Nusantara.news, Lamongan –  Semenjak adanya pemberlakukan dua harga pada pupuk, yakni pupuk subsidi dan pupuk non subsidi, muncul permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya, yakni kelangkaan pupuk yang berakibat harga pupuk bersubsidi harganya mendekati pupuk non subsidi. Selisih harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi sekitar separuh lebih.

Untuk tahun 2017 angka subsidi sebesar Rp31,2 triliun dengan volume 9,55 juta ton. Terdapat kenaikkan anggaran sebesar Rp1,1 Trilyun dari tahun sebelumnya, namun volumenya sama. Berarti ada peningkatan harga sebesar 3,5%.

Alur Tata Niaga

Dalam mengatur tata niga subsidi pupuk, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk distribusi dari produsen ke petani terdapat 4 lini. Untuk lini I sampai II, menjadi kewenangan produsen pupuk, sementara pada lini III produsen pupuk menunjuk distributor dan lini IV pada level pengecer yang menjual langsung ke petani atau kelompok tani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk dapat menjadi distributor pupuk sejumlah persyaratan harus dipenuhi, mulai adminitrasi, kemampuan pergudangan, hingga dukungan jaringan pengecer di kecamatan dan kemampuan keuangan.

Khusus untuk penentuan kebutuhan pupuk dasarnya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan /SR.130/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani. Kelompok tani menyususun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan ketentuan untuk sawah di atas 2 Ha tidak mendapat pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kKabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan rekap tersebut Menteri Pertanian menetapkan jumlah alokasi setiap provinsi.

Panjangnya rantai distribusi pada pupuk bersubsidi dan terdapatnya dua harga pupuk di pasaran memicu munculnya beberapa masalah di lapangan. Selain berakibat pada munculnya pertanyaan dari petani, tak jarang juga terjadi pengoplosan pupuk subsidi dan non subsidi, termasuk praktik pemalsuan pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, panjangnya rantai distribusi sehingga melemahkan tingkat pengawasan dari pemerintah sendiri. Soal ini mengakibatkan terjadinya penyelundupan pupuk bersubsidi, praktik pemalsuan kuota pupuk dari daerah yang harga pupuknya murah ke daerah yang harganya mahal.

Pada lini III sampai IV inilah biasanya terjadi permainan. Data yang dimiliki Nusantara.News untuk propinsi Jawa Timur tercatat 207 hak Delivery Order( DO) yang dikuotakan kepada distributor. Beberapa produsen pupuk bahkan ada yang memiliki 7 distributor dan memiliki D0 lebih dari satu.

Sementara Lamongan terdapat 5 distributor. Semuanya berada di Lamongan Kota. Luas  kabupaten ini adalah 181.200 hektar dengan jumlah desa sebanyak 474 (terbanyak di Jawa Timur). Dalam praktiknya tak jarang distribusi dan penjualan pupuk “nyasar” ke daerah sekitarnya, seperti Bojonegoro, Jombang, Lamongan Tuban dan Gresik.

Namun yang menarik adalah bahwa salah satu pintu keluar Jatim ke Jawa Tengah, yakni Ngawi memiliki jumlah distributor sebanyak 12. Apakah ini mengindikasikan pupuk alokasi Jawa Timur  telah melewati batas provinsi?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here