Ditanya Kapolri Tentang Demokrasi, Ini Jawaban Hariman Siregar

0
3325
Tito Karnavian, Burssah Zarnubi dan Hariman Siregar.

Nusantara.news, Jakarta – Aktivis senior Indonesia, Hariman Siregar, tampil memukau saat memberikan pandangan-pandangan politiknya di hadapan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian saat acara buka bersama di kediaman Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Kerakyatan (PGK) Bursah Zarnubi, di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/6) kemarin malam.

Hariman berpendapat pangkal persoalan bangsa ini bukan tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang sekarang diviralkan. Melainkan kesenjangan sosial dan penguasaan asset ke tangan segelintir orang. “Jadi jangan deh ngajarin kita-kita ini dengan Pancasila,” cetus Hariman disambut tepuk riuh ratusan aktivis lintas generasi yang memadati ruangan

Hadir dalam acara itu Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian yang didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen. Pol. Setyo Wasisto, tuan rumah Bursah Zarnubi, Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, Direktur Megawati Institute Arif Budimanta, dan ratusan aktivis dari berbagai kelompok yang mewujud dalam kebhinneka-tunggal-ikaan yang sesungguhnya.

Sebelumnya Kapolri Tito Karnavian yang didaulat berbicara usai menjadi imam Shalat Maghrib berjamaah memaparkan kasus Pilkada DKI Jakarta yang masih berbuntut hingga sekarang ini adalah ujian Bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

Pilkada DKI Jakarta, jelas Tito, adalah contoh demokrasi liberal yang diterapkan di tengah masyarakat yang didominasi kelas bawah. Dalam pandangannya struktur piramida masyarakat Jakarta, di paling atas orang kayanya sedikit, di tengah kelas menengahnya tidak begitu banyak dan di bawah yang miskin dan tidak terdidik begitu banyak.

Resiko penerapan demokrasi liberal di tengah masyarakat yang didominasi kelas bawah, beber Tito, adalah munculnya primordialisme, kesukuan, sentimen keagamaan, dan kalau penyampaikan aspirasi maunya serba instan yang mengabaikan proses. “Maka yang terjadi adalah menguatnya konflik horizontal atas nama kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Tito pun membandingkan pengalaman Malaysia yang dihadapkan dua opsi dalam pembangunan, mendahulukan demokrasi atau kesejahteraan. Dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad memilih kesejahteraan. Sebaliknya Indonesia saat reformasi 1998, imbuh Tito, memilih demokrasi.

“Pilihan itu harus diterima dengan segala konsekuensinya, karena Bangsa Indonesia tidak mungkin gambling berbalik menempuh jalur yang kedua (kesejahteraan). Mari kita hadapi resikonya, mari kita atasi dampak negatifnya,” tantang Tito.

Tito pun berharap aktivis yang hadir memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah menyalahkan pemerintah yang menurutnya sudah on the right track. “Kita harus budayakan pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum,” imbau Tito.

Usai panjang lebar memaparkan pandangannya, Tito secara khusus minta pendapat sesepuh aktivis lintas generasi, Hariman Siregar. “Tahun 1998 yang memilih demokrasi ‘kan Bang Hariman dan bapak-bapak yang hadir di sini. Saya hanya bagian pengamanan berpangkat mayor ketika itu. Bagaimana itu Bang?” pinta Tito.

Hariman Menunjukkan Kelasnya

Nah, di sinilah Hariman Siregar, begitu pendapat sejumlah aktivis yang hadir, menunjukkan kelasnya. Demokrasi yang berjalan sekarang ini, tuturnya, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.  “Kalau saya umpamakan seperti dokter yang mendiagnosa pasien, demokrasi kita ya jalan. Tapi soal kualitasnya tentu harus diperiksa darahnya,” jawab Hariman.

Hariman Siregar juga menyoroti bahwa demokrasi tidak akan pernah jalan manakala tidak hadir kelompok civil society yang kuat, selanjutnya tidak ada rule of law. Kalau pun ada, dalam penegakan hukumnya dianggap pilih kasih sehingga apapun yang dilakukan dianggap tidak adil oleh kelompok lainnya.

“Jadi Pak Kapolri, kalau mau tangkap itu orang ya tangkap saja. Selama itu berjalan di atas Undang-Undang, tak perlu gentar. Namun jangan yang di sini ditangkap tapi yang sebelah dibiarkan,” ucap Aktor Malari 1974 itu disambut tepuk tangan yang hadir.

Selain tidak adanya civil society dan rule of law yang tidak disertai penegakan hukum yang semestinya, Hariman juga menyoroti pers yang hanya dikendalikan oleh segilintir pemodal. Gejala ini juga terjadi di Amerika Serikat sehingga Presiden Donald Trump acap-kali menjadi bulan-bulanan media massa di negaranya sendiri.

“Trump itu kan menang karena adanya kebencian masyarakat Amerika kepada elite-elitenya. Kenapa orang benci kepada elite, karena mereka dianggap menyengsarakan kehidupan banyak orang, dianggap sebagai biang keladi kesenjangan sosial,” papar Hariman.

Persoalan kesenjangan sosial itu, lanjut Hariman, juga terjadi di Indonesia. Dan itu sebagai akar persoalan yang sesungguhnya. “Kesenjangan sosial ini akan melahirkan gerakan populisme yang digerakkan oleh rasa bencian. Dan itu berbahaya, bukan saja bagi Indonesia dan Pancasila, melainkan juga bagi proses demokrasi itu sendiri,” tandas Hariman.

Hariman Siregar juga menyoroti tidak ada partai politik yang kuat. Pemenangnya paling 20 persen sehingga sulit melakukan perubahan. Karena yang muncul kemudian adalah iklim transaksional. Sudah itu struktur kepemimpinan di dalam tubuh partai politik sendiri berantakan.

“Kalau di polisi dan di tentara kan jelas, bintang empat satu orang, bintang tiga berapa orang, kolonel, mayor dan kaptennya ada berapa orang. Kalau di Parpol kan ada yang satu orang pemimpin selebihnya anak buah, atau sebaliknya semua pemimpin, jadi tidak ada penjenjangan yang ditopang oleh proses rekrutmen dan kaderisasi yang jelas,” kritik Hariman.

Hariman juga menjelaskan, saat duduk dalam Kelompok Kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat di era Presiden Habibie, sesungguhnya sudah ada wacana parliamentary threshold setiap periode akan terus ditambah sehingga terbentuk pemerintahan yang kuat.

“Tapi kan ini tidak? Dari dulu tiga persen terus. Karena pimpinan-pimpinan partai politik di Indonesia itu super canggih (dalam mengamankan kepentingannya),” jelas Hariman.

Pandangan-pandangan politik Hariman Siregar mendapatkan sambutan luar biasa dari sejumlah aktivis yang hadir. “Mencerahkan. Boleh juga pandangan politik abangku satu ini,” komentar Sekjen Rumah Gerakan 98 Sayed Juneadi. Begitu juga dengan komentar aktivis lain, baik dari sayap Islam dan lainnya dalam perbincangan informal seusai acara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here