Ditanya Soal Larangan Memilih Pemimpin Nonmuslim, Gus Ipul “No Comment”

0
69
Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur

Nusantara.news, Surabaya – Seperti diketahui, putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilaksanakan Rabu 19 April 2017. Terkait itu, saat diminta pendapatnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf usai menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait insiden perahu tambang, Saifullah Yusuf tidak banyak mengeluarkan kalimat.

Gus Ipul panggilan akrab Saifullah Yusuf memang membenarkan kalau dirinya ber KTP DKI Jakarta, dan memiliki hak pilih. Ditanya soal dukungan kepada siapa nantinya menjatuhkan pilihan di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dirinya memilih diam, tidak banyak melontarkan kalimat. “Soal pilihan, rahasialah,” kata Gus Ipul singkat.

Pertanyaan lainnya termasuk soal Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang mengeluarkan ketetapan umat Muslim tidak diperbolehkan untuk memilih pemimpin non Muslim, terkecuali dalam keadaan darurat, dirinya juga tidak berkomentar.

“Nanti aja kalau soal itu, saya tidak akan mengomentari soal itu. No comment, saya tidak menjawab. Kenapa pertanyaan itu dilontarkan sekarang?,” ucapnya, sambil mengalihkan ke pembicaraan lain.

Untuk diketahui, Wakil Rais Aam NU, K.H. Miftahul Akhyar menegaskan sikap organisasi di Pilgub DKI Jakarta harus sesuai Bahtsul Masail Lirboyo, yakni memilih pemimpin nonmuslim haram hukumnya. Ketegasan itu menjadi garis keputusan menyusul banyaknya pendapat generasi muda NU seperti dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor, yang sebaliknya malah mendukung pemimpin non muslim.

Bahkan, akibat keputusan GP Ansor, struktur di daerah ikut bergejolak. Setidaknya ada 18 anggota Banser Pasuruan yang diawali Komandan Satuan Koordinasi Rayon (Dan Satkoryon) Banser Kejayan, Pasuruan Narjohn Najich Afnany, memutuskan mundur (11/4/2017). Salah satu tokoh Banser yang disegani di Jawa Timur tersebut mengatakan, tidak ingin masuk dalam daftar doa yang tidak baik orang lain.

“Saya sudah konsultasikan keputusan ini dengan ulama-ulama di Pasuruan,” terangnya.

Fenomena di tubuh organisasi Nahdliyin ini, mengisyaratkan kalau tidak ada kesamaan persepsi kendati Ketua PBNU Said Aqil Siroj menegaskan untuk kembali ke Khittah 1926, yakni sikap NU untuk tidak terlibat politik praktis. Namun, disisi lain beberapa elit NU yang tersebar di PKB dan PPP secara resmi mendukung pasangan Ahok-Djarot.

Di atas kertas, pola hubungan santri dengan kiai yang khas NU, jelas memastikan bahwa sikap resmi NU, apalagi diputuskan di tingkat bahtsul masail yakni forum tertinggi setingkat Muktamar, akan sangat berpengaruh terhadap sikap politik Nahdliyin.

Sementara, untuk incumbent alias Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama yang menjadi sorotan banyak pihak karena melecehkan Surat Al Maidah 51 proses hukumnya terus berjalan. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menunda pembacaan tuntutan jaksa dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Kepolisian meminta agar pembacaan tuntutan dilakukan setelah hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here