Ditinggal Partai Pendukung, Ridwan Kamil Terancam ‘Jomblo’ di Pilgub Jabar

1
234

Nusantara.news, Jawa Barat – Pasca diangkatnya Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar dalam rapat Pleno DPP Golkar, partai beringin ini akhirnya membatalkan dukungannya ke calon gubernur Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar). Keputusan pembatalan tersebut tertuang dalam surat DPP Golkar bernomor R-552/Golkar/XII/2017 yang ditekan Ketum Airlangga dan Sekjen Idrus Marham.

Dengan surat itu, Golkar tak lagi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien yang sebelumnya disahkan oleh Setya Novanto. Alasannya, Ridwan Kamil dianggap tak juga menetapkan cawagub definitif dari batas waktu yang ditentukan Golkar, yaitu 25 November 2017. Pembatalan ini sekaligus membuka peluang kembali bagi Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang sempat “digusur” Setya Novanto, sebagai calon gubernur.

Ridwan Kamil saat diusung Partai Golkar di bawah pimpinan Setya Novanto

Langkah Golkar ini tampaknya akan diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut partainya kesal dengan sikap Emil yang tidak segera memilih wakilnya dan menyetujui ide konvensi. “Sekarang malah kita mempertimbangkan kembali dukungan yang telah diberikan kepada Ridwan Kamil dan mengalihkannya kepada calon lain,“ kata Arsul (18/12).

PPP menilai Ridwan Kamil belum menunjukkan itikad baik memenuhi komitmen dengan PPP terkait posisi cawagub. Padahal, Emil sebelumnya telah sepakat menggandeng kader PPP yang juga Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai cawagub.

Sejalan dengan Golkar dan PPP, di hari yang sama, giliran PKB yang mengancam akan mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bandung tersebut. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat, Sidkon Djampi, mengatakan hal itu, Senin 18 Desember 2017.

Dalam rilis resminya, DPW PKB Jabar mendesak Ridwan Kamil kembali ke rencana awal dalam menentukan calon wakil gubernur di Pilgub Jabar 2018, yaitu dengan cara musyawarah mufakat antarpartai pendukung. Jika Ridwan Kamil bandel enggan mengikuti sarannya, kata Sidkon, PKB mengancam akan mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bandung tersebut. PKB sendiri menyodorkan nama Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda, sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Ridwan Kamil didukung PPP yang memiliki 9 kursi, Partai NasDem 5 kursi, dan PKB 7 kursi, dengan masuknya Golkar, jumlah dukungan mencapai 38 suara. Namun setelah Golkar menarik diri, dan kemungkinan disusul PPP dan PKB, praktis tinggal Nasdem. Itu artinya, suara Ridwan Kamil kurang dari 20 kursi. Dengan begitu, posisinya masih rentan. Sebab, tak menutup kemungkinan, NasDem akan mengikuti jejak rekan-rekan sekoalisinya di pemerintahan pusat. Jika NasDem pun keluar, Ridwan Kamil dipastikan akan menjadi ‘jomblo’ politik di Pilgub Jabar nanti.

Nasib Ridwan Kamil Bisa Menimpa Deddy Mizwar

Dalam kasus Ridwan Kamil yang ditinggalkan partai pendukungnya, nasib serupa bisa menimpa Deddy Mizwar atau yang akrab disapa Demiz. Potensi tersebut berawal ketika Partai Gerindra yang muncul dengan sosok Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai bakal calon gubernurnya berencana menarik PKS dan PAN dari koalisi bersama Partai Demokrat yang sudah mengikat Deddy Mizwar sebagai kader untuk dimajukan sebagai gubernur dalam ajang Pilkada Jabar 2018.

Ridwan Kamil (kiri) terlibat perbincangan dengan Deddy Mizwar (kanan)

Jika PKS dan PAN pindah ke Gerindra, Deddy Mizwar tidak punya kendaraan. Tentu saja bagi Deddy Mizwar itu kekalahan telak. Demokrat akan sendiri akan susah masuk ke calon lain. Dan, jika hanya Demokrat yang mengusung, suara minimal untuk mencalokan Demiz tak terpenuhi.

Konsekuensi dari perubahan dukungan itu, membawa perubahan peta koalisi di pilgub Jabar. Bisa jadi, Golkar akan mengusung kembali Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Muyadi sebagai kandidat. Lebih-lebih, selama ini Dedi dianggap tokoh yang sejak lama diunggulkan untuk maju, dan turut berjasa mengantarkan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum yang bau.

Di prediksi, partai Golkar akan melabuhkan koalisi baru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai penyokong presiden Joko Widodo. Manuver ini seirama dengan komitmen dukungan Golkar pada Jokowi di pemerintahan, juga mengingat kemesraan Airlangga dengan para petinggi PDIP selama ini. Kedekatan Airlangga dengan PDIP juga ditunjukkan ketika Rakornas Tiga Pilar PDIP di Tangerang, Banten. Airlangga hadir dalam acara tersebut dan terlibat perbincangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan Puan Maharani. Sebaliknya, Megawati pun hadir di acara Munsalub Golkar.

Kemesraan beringin dengan banteng, bisa jadi akan mengkristal pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 di daerah-daerah lain. Di Pilgub Jatim, misalnya, kabarnya Golkar pun akan mempertimbangkan kembali dukungannya pada pasangan Khofifah-Emir Dardak, dan beralih mendukung Saifullah Yusuf-Azwar Anas yang diusung koalisi PDIP-PKB.

Kembali ke Pilgub Jabar, sepertinya poros baru akan terbentuk. Yaitu: poros besar PDIP/20 kursi bersama partai-partai koalisi pusat (Golkar/17, PPP/9, PKB/7, NasDem/5, Hanura/3) untuk menjagokan Dedi Mulyadi berpasangan dengan calon dari PDIP. Poros kedua, adalah Gerindra/11, PKS/12, dan PAN/4 dengan mengusung kandidat yang akan diracik dalam pasangan cagub-cawagub di antaranya Ahmad Syaikhu, Netty Prasetyiani Heryawan, Presiden PKS Sohibul Imam, dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat. Ketiga, poros Demokrat/12 yang kemungkinan masih bisa menarik PAN dan PKB (atau partai lain untuk menggenapi minimal 20 kursi) denga tetap mengusung Demiz.

Lalu bagaimana dengan Ridwan Kamil? Kemungkinannya dua: gugur dalam pencalonan atau merapat ke salah satu poros tersebut dengan posisi entah cagub atau cawagub. Atau, Ridwan Kami dan Demiz bisa bersatu menjadi pasangan alternatif jika nanti keduanya benar-benar ditinggalkan partai pendukung. Koalisi Demiz-Ridwan Kamil berpotensi menyabet suara unggul karena keduannya selain memiliki popularitas dan elektabilitas, juga sama-sama petahana. Persoalannya, mereka akan terkendala mendapat kendaraan politik.

Zigzag Politik

Menilik dinamika politik di tata Jabar, petanya memang cenderung berubah-ubah. Perubahan ini tak lepas dari transaksi politik (mungkin juga uang?) yang tampaknya belum menemukan kata final. Di samping itu, tradisi meminang yang berubah-ubah dalam kurun waktu yang pendek, menunjukkan seleksi kepemimpinan politik begitu rapuh dan longgar. Akhirnya, para aktor politik melakukan zigzag politiknya lantaran kauatnya pragmatisme dan ‘matinya’ ideologi di tubuh partai politik.

Di negara lain, calon pemimpin sudah dipupuk dan disiapkan sejak awal, dibina dan dibesarkan parpol lewat serangkaian aktivitas beserta instrumen-instrumen politiknya, dan di ujungnya adalah tinggal meyakinkan pimpinan parpol dan konstituen sebelum sang tokoh benar-benar dinominasikan sebagai kandidat dari sebuah partai politik.

Ini dilakukan karena preferensi politik sang calon telah terbangun lama sejak awal lewat aktivitasnya dalam bidang politik. Jika masa pencalonan tiba, parpol tidak perlu lagi sibuk mencari “pengantin”, sebab sejak awal ia sudah mendisain dirinya pada track yang akan membawanya pada gerbang pemilihan (gate of election). Karena sejatinya, kerja atau aktivitas politik yang secara terus-menerus digerakkan mesin partai adalah rangkaian panjang dari seleksi alamiah bagi seorang kader partai. Sehingga kemudian, ketika masa pencalonan itu tiba waktunya, parpol tidak perlu lagi menengok kiri kanan, berjalan maju mundur alias zigzag, melainkan fokus mendorong kader, baik internal maupun outsider party.

Kehadiran kultur saling meminang calon merupakan refleksi dari sebuah iklim dan proses kaderisasi dalam tubuh parpol yang tersumbat, kerja politik yang masih menggunakan pola “selera pusat”, dan relasi institusional antara parpol dan sumber daya politik yang masih terfragmentaris. Ketiga aspek ini yang kemudian menjadi problem akut, jika dipelihara terlalu lama dan langgeng tentu ini tidak akan sehat bagi perkembangan parpol dan demokrasi ke kita depan.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Kehadiran kultur saling meminang calon merupakan refleksi dari sebuah iklim dan proses kaderisasi dalam tubuh parpol yang tersumbat, kerja politik yang masih menggunakan pola “selera pusat”, dan relasi institusional antara parpol dan sumber daya politik yang masih terfragmentaris. Ketiga aspek ini yang kemudian menjadi problem akut, jika dipelihara terlalu lama dan langgeng tentu ini tidak akan sehat bagi perkembangan parpol dan demokrasi ke kita depan.[NN] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here