Diultimatum KPK, Setnov Akan Masuk DPO

0
412

Nusantara.news, Jakarta – KPK mengultimatum tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto agar segera menyerahkan diri selama 1 x 24 jam. Jika tidak, maka Ketua Umum DPP Golkar yang juga Ketua DPR itu akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Sampai saat ini, tim masih di lapangan masih melakukan pencarian (terhadap Setnov). Tapi, kami belum temukan. Kami akan pertimbangkan untuk berkoordinasi dengan Polri untuk terbitkan DPO,” tegas Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis (16/11/2017) dini hari.

Febri menandaskan, jika Setnov masih memiliki itikad yang baik, maka KPK masih memberikan kesempatan untuk menyerahkan diri ke KPK. Perintah penahanan/penangkapan terhadap Setnov diterbitkan bila dalam waktu 1 x 24 jam Setnov tidak menyerahkan diri ke KPK.

Soal surat penangkapan Setnov mengacu pada Pasal 21 KUHAP yang menjelaskan bahwa penahanan idapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

“Penangkapan itu sesuai pasal 21 KUHAP, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana. Kami sudah miliki bukti kuat. Ketika meningkatkan status penyidikan, dua alat bukti semakin kuat,” jelas Febri.

Menurut Febri, upaya penahanan terhadap Setnov sudah didahului dengan langkah persuasif. Yakni, dengan melakukan pemangggilan sebanyak 11 kali, baik sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto

upaya persuasif sebelumnya telah diupayakan KPK. “Kami sudah melakukan total seluruhnya 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Sugiharto dalam kasus e-KPT maupun sebagai tersangka. Dan, kini KPK kembali mempersilahkan kepada Setnov untuk menyampaikan bantahan jika ada yang dianggap tidak benar. Untuk itu, Setnov diminta segera menyerahkan diri ke KPK.

Perjalanan Kasus Setnov

Sebelum KPK menempuh upaya jemput paksa terhadap tersangka Setnov di kediamannya di i Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Melawai, Jakarta Selatan pada Rabu (15/11/2017) malam. Beberapa peristiwa hukum terkait perkara Setnov ini telah mendahuluinya. Berikut rangkumannnya :

17 Juli 2017 : KPK umumkan status tersangka Setnov terkait kasus korupsi pengadaan E-KTP di kemendagri kurun waktu 2011-2012. Saat itu, Setnov menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Setnov Ididuga ikut mengatur proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui DPR. Tak hanya itu, Setnov juga diduga ikut menentukan pemenang lelang proyek. Akibatnya, Setnov bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

4 September 2917, Setnov melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengannomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

11 September 2017, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, Novanto tak hadir dengan alasan sakit gula darah naik dan sedang dirawat di RS Siloam, Jakarta. Untuk itu, tim kuasa hukum Setnov dan Sekjen Golkar Idrus Marham mengantarkan surat dari dokter ke KPK.

18 September 2017, KPK kembali memanggil Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, Setnov kembali tidak hadir karena sakit sehingga harus menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

29 September 2017,   Hakim tunggal PN Jaksel Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setnov. Cepi memutus penetapan tersangka Setnov oleh KPK tidak sah atau gugur.

30 Oktober 2017), KPK memangggil Setnov sebagai saksi namun tak hadir dengan alasan sedang mengunjungi konstituen saat reses.

10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus e-KTP.

6  dan 13 November 2017, KPK kembali memanggil Setnov sebagai saksi, namun  lagi-lagi tak hadir dengan alasan harus ada izin tertulis dari presiden. Pengacara Setnov berdalih, izin tertulis dari presiden untuk memeriksa kliennya sebagai saksi sesuai  putusan MK 76/PUU-XII/2014 bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR terkait kasus hukum atau penyidikan harus melalui izin tertulis presiden. Dikatakannya, persetujuan presiden dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan baik terhadap anggota DPR, DPD maupun MPR.

15 November, KPK memanggil Setnov sebagai tersangka. Namun, Setnov tetap mangkir dengan dalih sedang memimpin sidang paripurna, namun hingga sidang selesai sekitar pukul 11.00 tetap tidak hadir.

Jubir KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya telah menerima surat tentang ketidakhadiran Setnov dari kuasa hukumnya Fredrich Yunadi. Alasan ketidakhadiran Setnov di antaranya soal keharusan izin tertulis Presiden sebagaimana Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3, memiliki hak imunitas anggota DPR.

Selain itu, uji materi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi yang tengah diajukan tim kuasa hukum, dan agenda rapat paripurna DPR yang dibuka dan ditutup Setnov. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here