Divestasi Saham Freeport Antara Prestasi atau Korupsi (1)

Divestasi Bodoh-Bodohan Ala RS Sumber Waras

0
485
Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia telah dilakukan pada 21 Desember 2018. Ada pro dan kontra di balik transaksi tersebut, karena PT Inalum harus berutang hingga Rp55,8 triliun untuk sebuah pengembalian hak aset milik sendiri sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Nusantara.news, Jakarta –  Transaksi Divestasi 51,23% saham PT Freeport Indonesia (FI) sudah rampung pada 21 Desember 2019. Ada kebanggaan di dalamnya karena FI jadi milik NKRI. Tapi ada banyak pula kekhawatiran karena secara teknis berpotensi mengarah modus korupsi. Kok bisa?

Ya tak bisa dipungkiri perundingan yang alot berbulan-bulan membuat banyak drama di balik transaksi FI. Tapi akhirnya divestasi itu terealisasi setelah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) secara resmi membeli 51,23% saham milik FreeportMcMoran Inc. (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di FI senilai US$3,85 miliar atau ekuivalen dengan Rp55,8 triliun.

Beberapa fakta terkait transaksi divestasi FI dari FXC ke Inalum. Pertama, transaksi tersebut bukanlah transaksi G to G, melainkan merupakan aksi korporasi biasa di dunia usaha. Inalum membayar senilai itu kepada

Kedua, dana take over saham FI dengan cara Inalum menerbitkan global bond senila Rp55,8 triliun dengan bunga 5,991% per tahun pada 8 November 2018 lalu. Artinya Inalum meminjam duit ke pasar dan debitor tidak punya kans melakukan rescheduling utang jika mengalami default.

Ketiga, sebenarnya tanpa menerbitkan global bond sebesar itu FI akan jadi milik Indonesia 100% pada 2021 sesuai kontrak operasi yang disepakati. Tapi nyatanya pemerintah justru memperpanjang kontrak hingga 2041.

Keempat, dalam aturan market global, FMM sebagai induk FI boleh membeli global bond milik Inalum.Sehingga secara teknis FMM masih punya peluang besar menguasai global bond yang berpotensi default tersebut.

Kelima, rincian kepemilikan 51,23% saham hasil divestasi itu nantinya 41,23% untuk Inalum dan 10% lainnya untuk Pemda Papua.

Keenam, modus transaksi mirip-mirip dengan transaksi RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dimana kepemilikan proyek dibeli oleh Pemprov padahal setahun kemudian tanpa dibeli lahan tersebut 100% menjadi milik Pemprov dan gratis.

Dalam kasus ini, konsesi kepemilikan kontrak FI pada 2021 sudah selesai, dengan sendirinya, tanpa mengeluarkan dana sesenpun maka 100% FI milik NKRI. Tapi mengapa seperti dipaksakan mengeluarkan uang dari hasil utang hingga Rp55,8 triliun hanya untuk menguasai 51,23% saham FI.

Ketujuh, pengambil alih saham FI adalah Inalum, holding baru dari BUMN tambang yang dibentuk pemerintah belum lama ini. Artinya potensi cawe-cawe sebagaimana BUMN lainnya sangat mungkin terjadi entah di kepemilikan saham, kontrak, ataupun produk.

Presiden Joko Widodo sendiri berharap dengan kesepakatan ini, pendapatan negara bertambah baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

Dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan obligasi yang diterbitkannya terdiri atas 4 seri terbilang sukses, dengan tenor terpendek 5 tahun dan paling panjang 30 tahun. Kupon obligasi ini ditetapkan fixed pada rata-rata 5,991%. Kesuksesan ini membuat pembiayaan akuisisi PTFI bukan menjadi isu lagi.

Namun, pertanyaan muncul di pelaku pasar. Mampukah Inalum membayar kupon untuk obligasi tersebut? Bagaimana kondisi keuangan Inalum setelah adanya obligasi tersebut?

Berdasarkan data Inalum, beban keuangan yang harus dikeluarkan untuk pembayaran kupon global bond tersebut rata-rata adalah Rp1,7 triliun setiap tahun. 

Sementara itu, pendapatan Inalum konsolidasi yang mencakup seluruh kinerja perusahaan tambang negara pada 2018 diprediksi menyentuh Rp58,2 triliun, atau meningkat 23,36% dari posisi 2017 Rp47,18 triliun.

Dengan pencapaian pendapatan Inalum pada Semester I-2018 sebesar Rp29,85 triliun, maka lebih dari 50% target proforma telah tercapai.

Secara konsolidasi, selain menghasilkan EBITDA yang lebih raksasa, Rp9,03 triliun pada Semester I-2018, profitabilitas keuangan perusahaan juga terlihat semakin moncer. Sementara laba bersih holding BUMN tambang mencapai Rp5,43 triliun dengan motor utama Inalum dengan perolehan Rp4,67 triliun.

Pendapatan tersebut berperan dalam peningkatan EBITDA yang diprediksi mencapai Rp17,72 triliun pada 2018, meningkat 41% dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp12,57 triliun.

Sementara itu, EBITDA pada semester I-2018 mencapai Rp9,04 triliun, sekitar 51% dari target proforma. EBITDA margin holding tambang pun meningkat ke level 30,4% dari posisi akhir 2017 sebesar 26,6%.

Dengan kondisi tersebut, maka rasio EBITDA Inalum terhadap beban bunga (EBITDA/EV) berada pada 3,78 kali. Artinya pendapatan yang dihasilkan Inalum dalam 1 tahun mampu untuk membayar seluruh bunga untuk durasi 3 tahun 9 bulan.

DSCR Inalum pada level 3,5 kali cukup sehat karena utang yang diterima juga digunakan untuk ekspansi usaha, yakni akuisisi PTFI. Pada akhirnya, aksi korporasi ini akan mendatangkan laba bagi Inalum sehingga menambah EBITDA.

Perhitungan di atas mencerminkan Inalum memiliki kemampuan untuk membayar kupon obligasi valas US$4 miliar ataupun beban keuangan lainnya. Yang harus pula diperhitungkan bahwa Inalum secara konsolidasi memiliki kekuatan kas dan setara kas Rp20,89 triliun pada Semester I-2018.

Ini menjadi modal bagi Inalum untuk tidak ketergantungan terhadap pembayaran deviden dari anak usaha, baik PTBA, Antam, Timah, dan PTFI, dalam membayar kupon jangka pendek

Transaksi dungu

Gambaran Dirut Inalum tersebut memang lebih indah dari faktanya, lebih optimis dari kenyataan pasar saat ini. Meski kesepakatan disambut suka cita oleh pemerintah, namun bagi ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri, langkah ini patut dikritisi.

Menurutnya transaksi divestasi ini menyedihkan, sebab area tambang yang dikelola Freeport sejak awal adalah milik Indonesia dan tidak pernah menjadi kepunyaan asing. Tak ada yang lebih konyol ketimbang membeli milik sendiri.

“Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok,” kata Faisal jengkel.

Apa yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah atas pembelian 51,23% saham itu adalah “kepentingan nasional.” Pemerintah kerap mengaitkan kepemilikan mayoritas saham Freeport dengan kedaulatan Indonesia. Bagi Faisal, pembelian ini sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan kedaulatan.

Katanya gara-gara 51% Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan,” tegasnya.

Apalagi, Faisal menambahkan, utang yang dipakai untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan global bond dengan nilai yang sangat besar. Totalnya mencapai US$4 miliar atau sekitar Rp55,8 triliun.

Menurutnya, risiko utang dalam bentuk global bond lebih besar ketimbang pinjaman multilateral atau pinjaman bilateral. Soalnya utang lewat multilateral atau bilateral bunganya lebih kecil. Pembayaran pun bisa direstrukturisasi jika ada potensi gagal bayar.

“Kalau pinjam di global bond, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada negosiasi macam-macam. Kalau asing itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, dia jual besoknya. Harganya ancur. Mampus kita,” jelasnya.

Inalum memang menerbitkan obligasi internasional untuk membiayai akuisisi Freeport. Obligasi tersebut ditawarkan ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura, dan hasilnya positif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here