Menyoal Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (2)

Divestasi Saham Adalah Kebijakan Rasional yang Moderat

0
266
Seorang jurnalis mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (22/7). Menjelang pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, IHSG tercatat terkoreksi tajam 43,6 poin atau 0,85 ke level 5.083,52. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz/14

Nusantara.news, Jakarta – Opsi kebijakan divestasi seringkali menjadi problematika tersendiri. Karena untuk mewujudkan opsi divestasi tersebut kerap menjadi tantangan ekonomi-politik yang menghadang pemerintah. Tantangan inilah yang mungkin sedang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam kasus Freeport, yang enggan mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Apa penyebabnya?

Ada benarnya apa yang dipaparkan Makmur Keliat, pengajar Ekonomi Politik Internasional, FISIP-UI, bahwa opsi divestasi yang seringkali menjadi problematik. Menurutnya, narasi keputusan divestasi jika dilakukan secara sukarela oleh suatu perusahaan asing dapat dikonstruksikan sepenuhnya sebagai keputusan bisnis yang problematik.

Mengutip pernyataan Laura Resmini dan Giuseppe V Marzetti (2016), tindakan divestasi oleh perusahaan asing adalah suatu dinamika keluar (exit dynamics) dari suatu wilayah operasi bisnis, sedangkan tindakan investasi adalah dinamika untuk masuk (entry dynamics). Lebih jauh keduanya mengatakan, divestasi menjadi isu kontroversial karena logikanya berseberangan dengan logika investasi. Jika investasi dapat diibaratkan seperti suatu kisah penuh harapan dari suatu pernikahan, maka logika divestasi dapat disebut sebagai kisah sedih dari suatu perceraian.

Bahkan, di kalangan para pelaku bisnis di pasar internasional, tindakan divestasi dipandang tak populer karena tak jarang tergambarkan sebagai suatu simbol “kegagalan” manajemen bisnis. Pandangan umum: mengapa suatu manajemen bisnis harus melepaskan hak kepemilikan sahamnya setelah menghabiskan begitu banyak modal dan waktu.

Menurut Keliat, narasi keputusan divestasi semakin problematik ketika dihadapkan dengan gagasan nasionalisme sumber daya. Didesak oleh negara berkembang, sejak 1960-an telah terdapat upaya di tataran internasional untuk me-norma-kan kedaulatan permanen negara terhadap sumber daya yang dimiliknya. Upaya ini misalnya tercermin melalui Resolusi PBB 1803 pada tahun 1962. Atas dasar kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan nasional, disebutkan bahwa tindakan-tindakan nasionalisasi dan penyitaan (appriation) dapat dibenarkan. Walau resolusi tersebut juga menyebutkan bahwa kontroversi yang muncul sebagai akibat penyitaan sumber daya itu dapat dibawa ke proses arbitrase di tataran internasional.

Lebih jauh Keliat mengatakan, dilihat dari sudut pandang seperti ini, implementasi kebijakan nasionalisme sumber daya dapat dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu radikal dan moderat. Pendekatan radikal terwujud dalam tindakan kebijakan nasionalisasi dan penyitaan (seperti yang pernah dilakukan Indonesia pada masa awal 1950-an). Sementara pendekatan moderat misalnya tampak melalui instrument kebijakan seperti divestasi (seperti saat ini dilakukan oleh pemerintah), peningkatan pembayaran royalti yang lebih besar, pembayaran pajak yang lebih tinggi, hingga bantuan sosial untuk komunitas lokal.

Kesemuanya merupakan instrument kebijakan yang dapat digunakan oleh negara berkembang sebagai receiving countries untuk meningkatkan leverage dan posisi tawarnya vis-à-vis investor asing.

Menurut Stephen J Korbin (1990), walaupun dikelompokkan dalam pendekatan moderat, tindakan divestasi tak jarang pula muncul dalam narasi yang “dipaksakan” (forced divestment) atau sepihak (involuntary). Hal ini misalnya dapat muncul melalui kerangka regulasi baru yang dibuat secara resmi oleh suatu pemerintah (dalam konteks Indonesia misalnya terlihat melalui terbitnya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009) atau bahkan mungkin melalui intervensi yang bersifat tertutup politis. Meski demikian, perlu dipahami pula bawa ide besar tentang nasionalisme sumber daya ini tak dapat dilepaskan dari dinamika politik-historis di tataran internasional.

Beberapa temuan dari kajian yang dilakukan Stephen J Kobrin menyebutkan, analisis yang dilakukannya terhadap 511 tindakan divestasi yang dipaksakan terhadap 1.500 perusahaan di 76 negara berkembang dalam kurun waktu 1960-1976 memberikan beberapa temuan menarik. Pertama, kegiatan-kegiatan perusahaan yang bergerak di dalam bidang ekstraktif (pertambangan, perkebunan) kerap kali menjadi target yang rentan dari divestasi. Hal ini terutama terjadi jika perusahaan-perusahaan itu sangat tidak terintegrasi terhadap ekonomi nasional dan lokal suatu negara.

Hal ini jugalah yang menyebabkan mengapa perusahaan-perusahaan industri manufaktur dan perdagangan lebih sedikit menjadi target divestasi yang dipaksakan itu. Mata rantainya dengan kegiatan bisnis lainnya telah menyebabkan tindakan divestasi dipaksakan itu tidak mudah dilakukan.

Kedua, divestasi akan lebih sering terjadi di bidang industri yang teknologinya tidak lagi spesifik, sudah matang, dan tersebar di pasar. Karena itu, perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang ini cenderung dipersepsikan tidak lagi membawa banyak manfaat bagi negara tuan rumah. Sebaliknya, jika perusahaan-perusahaan industri itu telah mengembangkan teknologi turunannya untuk melakukan hilirisasi industri cenderung dipandang tetap memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi nasional.

Ketiga, industri-industri yang hampir sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing lebih rentan untuk mengalami tindakan divestasi sepihak dibandingkan dengan usaha patungan. Perusahaan patungan dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan untuk melakukan penyesuaian, baik terhadap kebutuhan fiskal di tataran nasional maupun penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, jika suatu perusahaan sangat dikendalikan pihak asing melalui pemilikan sahamnya, keputusan bisnis kerap dipandang lebih sepenuhnya didikte atau “disetir” oleh kekuatan luar.

Atas dasar tiga temuan inilah, kata Keliat, Kobrin menyimpulkan bahwa tindakan divestasi yang dipaksakan sebenarnya telah digunakan secara selektif oleh negara-negara berkembang. Ia tidak lagi digunakan dengan gebyah uyah atau secara sembrono. Keputusan divestasi sepihak dan dipaksakan itu lebih banyak didorong oleh hitung-hitungan logis dan kepentingan ekonomi yang rasional.

Lalu, bagaimana dengan Freeport yang masih keukeuh mempertahankan posisi sahamnya dengan menyandarkan diri pada regulasi lama ketika masih berjayanya Orde Baru? Dulu iya, tapi sekarang, sepertinya nggak deh..!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here