Djan Faridz Terbelit Politik Uang, Citra PPP Makin Anjlok

0
153
Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz diduga melakukan politik uang

Nusantara.news, Jakarta – Nama Djan Faridz kembali menjadi sorotan publik. Setelah PPP yang dipimpinnya menuai pertentangan karena mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI, kini namanya disebut-sebut terlibat politik politik. Hal ini terungkap dari laporan Komunitas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) terhadap Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Djan diduga telah membagi-bagikan uang pecahan Rp 50 ribu saat kampanye pemenangan Ahok-Djarot di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa lalu (28/3).

“Kami memiliki bukti kuat terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan Djan. Bukti-bukti itu di antaranya adalah video dan foto kegiatan kampanye dan juga ketika Djan diduga membagi-bagikan uang kepada warga,” kata tim advokasi “Bang Japar”, Muhammad Taufiqurrahman, Jumat (31/3).

Ia berharap, Bawaslu segera memanggil Djan Faridz untuk dimintai tanggung jawab agar terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti membenarkan ada laporan tersebut. Bawaslu, kata dia, akan segera memroses laporan dugaan politik uang itu. Mimah janji, Bawaslu akan objektif dan profesional dalam menangani dugaan politik uang tersebut.

“Kita agendakan mengundang mereka kembali untuk menjelaskan pelaporannya. Kemudian baru nanti terlapor,” ucapnya.

Sementara itu, pengurus PPP kubu Djan Faridz mengklarifikasi perihal tuduhan politik uang ketua umumnya. “Pemberian uang itu tidak ada maksud tertentu apalagi berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pak Djan memang terbiasa memberikan uang, apalagi kepada anak yatim,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP Triana Dewi Seroja di Jakarta.

Terlepas benar tidaknya tuduhan politik uang yang membelit Djan Faridz, fakta ini tampaknya semakin memperburuk citra PPP yang setahun terakhir tak luput dari sejumlah persoalan. Selain konflik berkepanjangan di tubuh partai antara kubu Djan dan kubu Romi, partai yang mengklaim berasaskan Islam ini juga tengah “dihakimi” massa baik dari dalam maupun luar partai akibat manuver politik elitenya yang dinilai pragmatis dan melawan asas partai.

Ketua DPW PPP Banten, Mardiono, menuding semua konflik dan persoalan yang terjadi itu akibat ulah orang baru yang kontroversial dan tak punya akar sejarah di partai. Menurutnya, kader yang besar bersama PPP tidak pernah bermasalah dan selalu berkomunikasi.

“Djan Faridz itu kapan masuk PPP? Humphrey Djemat bersama istrinya Triana Dewi Seroja itupun namanya baru terdengar di PPP. Mereka semua orang baru yang tak tahu sejarah panjang PPP,” kata Mardiono dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Mardiono mengistilahkan mereka sebagai mualaf politik. Mualaf selama ini merupakan sebutan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih dari itu, lanjut dia, mereka tak lebih dari segerombolan orang yang ingin menkooptasi PPP untuk kepentingan kelompok.

Kembali ke soal politik uang yang membelit Djan Faridz, Pengamat politik Djayadi Hanan menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena budaya transaksional cenderung lebih dominan dalam kontestasi politik di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak untuk mengikis budaya politik uang.

“Pola pikir antara Parpol dan masyarakat perlu dibangun bahwa persoalan demokrasi bukan pada transaksi suara, oleh karenanya perlu komitmen bersama agar praktek politik uang bisa ditekan,” ujarnya saat menjadi pembicara di Universitas Bakrie, Sabtu (1/4).

 

Saat ini, sejumlah kasus politik uang yang terjadi di Indonesia, khususnya di berbagai daerah menjelang dan selama Pilkada memang sangat meresahkan kehidupan demokrasi. Di satu sisi kadang masyarakat membutuhkan politisi yang memberikan uang jelang pemilu, sedangkan Parpol merasa jika tidak menggunakan uang, maka partainya akan ditinggalkan konstituen. Terlebih, sanksi untuk tindak pidana politik uang pun sangat ringan, yaitu satu tahun.

Barangkali, untuk memberi efek jera bagi para pelaku politik uang, perlu dimasukkan aturan sanksi yang lebih berat dan tegas ke dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR. Di sisi lain, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan penyelenggaaran pemilu, harus bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Sebab, dalam lima tahun terakhir ini kasus politik uang tidak banyak terungkap. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here