Djoeanda, Teknokrat Visioner Pemersatu Wilayah NKRI

0
164

Nusantara.news, Jakarta – Terbayangkankah oleh Anda ketika menyeberang di Selat Sunda, Anda harus melalui perairan internasional? Tentu tidak. Tapi, pasti itulah yang akan Anda alami jika Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) masih berlaku. Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim itu mengatur bahwa laut wilayah Republik Indonesia adalah 3 (tiga) mil laut diukur dari garis air terendah di pantai masing-masing pulau Indonesia.

Nah, Selat Sunda itu lebarnya 19,2 mil laut. Jika wilayah laut Indonesia di ujung Pulau Jawa adalah 3 mil laut, dan di ujung Pulau Sumatera 3 mil laut pula, maka di antara keduanya ada perairan internasional selebar 13,3 mil laut. Jadi, orang dari Sumatera yang hendak menyeberang ke Jawa, atau sebaliknya, terpaksa harus ke “luar negeri” dulu.

Untungnya itu tidak terjadi. Itu adalah berkat jasa Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda Kartawidjaja yang mencetuskan deklarasi tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi yang terkenal dengan nama Deklarasi Djoenda itu mendeklarasikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas dari yang diatur ordonansi Belanda itu.

Menurut Djoeanda, wilayah laut Indonesia segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya. Semua adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia, dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Batas lautan teritorial  lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Indonesia.

Di sini terlihat bahwa Djoeanda mempunyai pemikiran geo-strategi yang jauh ke depan. Sebab, jika laut Indonesia hanya tiga mil dari garis pantai, maka di tengah-tengah negara Indonesia akan terdapat perairan internasional yang bebas, mengingat jarak antara pulau-pulau di Indonesia sangat jauh, dan rata-rata lebih dari tiga mil. Jika itu yang terjadi, maka akan amat sulit mempersatukan Indonesia, karena tidak adanya kesatuan wilayah.

Melalui Deklarasi Djoeanda, wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, yaitu 5,8 juta km2, yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalamnya terdapat lebih 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia.

Deklarasi Djoeanda itu adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Tanggal dicetuskannya deklarasi itu, 13 Desember, kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres Nomor 126 Tahun 2001.

Deklarasi Djoeanda tak langsung diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Amerika Serikat dan Australia termasuk negara yang menentang konsepsi ini dengan keras.

Indonesia memerlukan waktu yang lama untuk memperjuangkan pengakuan internasional atas konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State)  yang dimaksud Djoeanda. Akhirnya berkat perjuangan diplomasi yang gigih dari diplomat-diplomat Indonesia, seperti Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Dr Hasyim Djalal dan lainnya, Deklarasi Djoeanda itu diakui dan diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dan kawan-kawan memang mendapat panduan yang kuat, karena kebijakan Presiden (waktu itu) Soeharto sangat jelas. Pak Harto, sebagai ahli strategi militer, memandang penguasaan teritorial laut sangat penting dalam kedaulatan negara kepulauan seperti Indonesia.

Maka, setelah dilantik sebagai presiden pada 12 Maret 1967, Pak Harto langsung menyusun strategi mengenai ini. Enam bulan kemudian, 23 September 1967, Presiden Soeharto mencetuskan konsep Wawasan Nusantara. Konsep ini adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dimulai dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tapi itu semua diawali oleh pandangan geo-politik Djoeanda yang sangat visioner untuk zamannya. Waktu itu, para pemimpin negeri ini sama sekali belum berpikir ke arah itu.

Hal itu sebenarnya dapat dimaklumi, mengingat situasi dan kondisi di zaman awal kemerdekaan  tidaklah memungkinkan untuk menetapkan secara rinci batas-batas wilayah negara, apalagi perbatasan laut. Bagi sebuah negara yang baru merdeka, ada setumpuk persoalan penting yang sangat mendesak diselesaikan lebih dulu.

Kalau sejenak melakukan kilas-balik mengenai sejarah penetapan wilayah negara ini, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, memang tidak ada penjelasan yang rinci tentang wilayah negara. Dalam rapat-rapat di BPUKI perdebatan mengenai hal ini sangat sengit.

Ada anggota BPUPKI yang meminta daerah Indonesia merdeka itu meliputi seluruh wilayah Nusantara yang dijajah Belanda, ada pula yang meminta seluruh daerah bekas Kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Karena tidak tercapai kesepakatan, Ketua Sidang Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dalam Rapat Besar 10 Juli 1945, memutuskan dengan cara voting, atau di masa itu disebut “setem”.

“…saya tetapkan pada saat ini, para anggota yang terhormat, yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu bahwa daerah yang masuk Indonesia Merdeka: Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.”

Keputusan tersebut tidaklah menyebutkan secara persis pulau-pulau mana saja yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tidak ada satu dokumen resmi pun kala itu yang menyebutkan batas-batas wilayah Republik Indonesia. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 hanya menggunakan kalimat ”…seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kebingungan itulah yang dijawab oleh Djoenda, meski baru dilakukan 12 tahun setelah merdeka.

Djoenda, lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911 (wafat di Jakarta 7 November 1963), adalah anak dari pasangan Raden Kartawidjaya dan Nyi Momot. Ayahnya seorang guru sekolah dasar (HIS, Hollandsch Inlandschie School). Sejak kecil dikenal sangat cerdas, sehingga  dia lulus SMA (HBS, Hogere Burger School) di Bandung dengan predikat schitterend geslaagd, atau summa cum laude. Itu membuatnya diterima dengan beasiswa di Technische Hoge School (sekarang ITB). Dia kemudian menjadi aktivis  Indonesische Studenten Vereeninging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia). Ketika itu pidato-pidato Soekarno tentang politik mulai menarik minatnya.

Pria berkaca mata ini dijuluki “menteri marathon”. Itu karena dia duduk di hampir semua kabinet di Indonesia. Diawali sebagai Menteri Muda Perhubungan merangkap Kepala Jawatan Kereta Api.pada Kabinet Sutan Sjahrir, Maret 1946. Kemudian naik menjadi Menteri Perhubungan di kabinet yang sama. Sejak itu, di kabinet-kabinet berikutnya dia selalu dipercaya menjadi Menteri Perhubungan.

Ini tentu berkaitan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya di bidang teknik jalan dan pengairan (wegen en waterbouwkunde). “Suatu tindakan yang bijaksana, pemerintah memberikan jabatan pimpinan kepada akademisi Indonesia,” ujarnya satu ketika.

Mungkin dialah orang yang paling sering menjadi menteri. Sebab, 14 kali dia menjadi menteri, sekali sebagai menteri muda satu kali, dan tiga kali menjadi Menteri Pertama. Jabatan tertingginya adalah Perdana Menteri (1957-1959). Penunjukannya sebagai PM oleh Presiden Soekarno itu sempat memicu polemik, sebab menurut UUD Sementara 1950, dalam sistem parlementer, perdana menteri diangkat oleh parlemen. Protes terhadap hal ini juga menjadi salah satu tuntutan dalam resolusi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang tahun 1958.

Tapi, Djoeanda tetap bekerja sepenuh hati. Dia memang tipe teknokat sejati yang sangat profesional. Dia tidak pernah menjadi anggota partai politik, namun sangat dipercaya oleh partai untuk masuk dalam kabinet.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here