Dokumen Freeport Menyandera Indonesia Selamanya

2
4335
Pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Nusantara.news, Jakarta – Siapa orang Indonesia yang tidak mau PT Freeport Indonesia (PTFI) jatuh ke tangan kita. Seburuk-buruknya calon presiden dalam kampanyenya selalu itu-itu saja dikampanyekan. Tetapi ketika sudah sampai masanya, PTFI tidak akan dilepaskan begitu saja.

Adanya perundingan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia, itu hanya angin lalu saja. Apapun hasil perundingan itu, pada akhirnya Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, surat Freeport McMoran yang ditujukan untuk Sekjen Kemenkeu Hadiyanto. Surat tersebut berisi penolakan Freeport atas kesepakatan divestasi yang dicapai pada 29 Agustus 2019.

Padahal empat bulan sebelumnya, pemerintahan Jokowi yang diwakili Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dengan bangga mengumumkan keberhasilan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, yang diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.

Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan telah tercapai tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Di antaranya adalah kesepakatan bahwa “Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia”. Tapi nyatanya, semua gagal.

Pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun dibuat frustasi lantaran gagal dalam mencaplok 51 persen saham Freeport. Sengotot-ngototnya pemerintah mengambil saham Freeport sebesar 51 persen, hal itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi sebelumnya pemerintah mencari alternatif lain dengan membeli hak partisipasi (participating interest/PI) milik perusahaan tambang asal Australia, Rio Tinto. Diketahui Rio Tinto memiliki 40 persen saham di Freeport.

“Saat mereka (Freeport) bilang divestasi 10 persen sehari bilang oke, sehari berikutnya bilang tidak. Bagi mereka itu sah bilang begitu, bahkan sampai sekarang,” kata pakar hukum tata negara Mahfud MD dalam Indonesia Lawyers Club (ILC), belum lama ini.

Hak Freeport menolak Indonesia tidak salah, bahkan bisa dilakukan setiap saat. Itu lantaran mereka memiliki sebuah dokumen hukum. Dalam dokumen tersebut Freeport diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola.

“Inilah yang membuat kita tersandera oleh kejahatan masa lalu. Dokumen itu menyebutkan perpanjangan setiap 10 tahun, dan tidak bisa ditolak selama Freeport mau,” ungkap Mahfud.

Masalah saham Freeport yang sedang melilit Indonesia tentu tak bisa dilepaskan dari asal usul kesepakatan sebelumnya. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari sebab yang diciptakan di masa lalu. Sosok di masa lalu yang menjadi penyebab skandal lembaran saham Freeport tidak bisa dilepas adalah Ginandjar Kartasasmita yang saat itu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben). Dari Jabatan Mentamben tersebutlah Ginanjar mulai memainkan perannya selaku “kacungnya” Amerika.

“Dokumen UU yang ditandatangani dan disetujui oleh DPR bersama Pak Ginandjar. Dokumen UU itu tidak bisa dicabut karena sudah terikat sebelumnya. Di kontrak MOU itu disebutkan, meskipun UU dicabut, tapi tidak berlaku bagi Freeport. Itu Pak Ginandjar yang buat. Misalnya  Anda sudah beli terus hak pembelian berlaku ke yang lain. Karena itu berdasar UU yang sah,” jelas Mahfud.

Freeport sebenarnya telah lama mengincar Ginandjar semenjak dia menjabat Kepala BKPM (1985-1988). Melalui tangan raksasa itulah yang menempatkan Ginandjar untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi Mentaben. Di era Orde Baru, Ginandjar telah menjadi ‘Brutus’ yang mengkhianati negara dalam kasus Freeport.

Ya, setahun setelah Ginanjar Kartasasmita diangkat menjadi Mentamben oleh Presiden Soeharto, Freeport Indonesia langsung mengajukan perpanjangan kontrak mereka pada pada tahun 1989. Freeport Indonesia lalu meminta dalam perpanjangan kontrak tersebut untuk memasukkan situs Grasberg sebagai lokasi pertambangan mereka.

Itulah awal Kontrak Karya tahun 1991 sekaligus musibah besar. Bagi Indonesia, kontrak itu sebenarnya sangat strategis untuk meraih kedaulatan dan kemakmuran dari tambang. Sebabnya, tahun 1988, Freeport menemukan cadangan senilai $40 billion di Grasberg, sekitar 3 kilometer dari lokasi tambang lama Ertsberg yang dikuasai Freeport sejak tahun 1967 dan dieksploitasi sejak tahun 1970. Namun ada pula sumber lain menyebut cadangan Grasberg menyimpan 72 juta ounce emas murni, ditambah perak dan tembaga senilai sekitar US $ 60 miliar. Sedikitnya tiga kali lipat dari besarnya cadangan di Ertsberg.

Nah, selaku “American Boy” (Ginandjar) yang setia pada “majikan besar” (Amerika), Ginandjar hanya bisa mengamini saja dengan embel-embel kenaikan pajak dan bagian saham lebih besar bagi pemerintah Indonesia dari 10 persen menjadi 20 persen. Freeport pun menyetujui dan kedua belah pihak menandatangani perjanjian Kontrak Karya pada 30 Desember 1991.

Dalam kasus kontrak karya dengan Freeport tahun 1991, meski diduga dibeli secara murah dari perusahaan pertambangan terbesar di dunia, namun imbalan yang diterima Ginandjar diperkirakan tak kecil jumlahnya. Tapi juga tidak akan habis hingga tujuh turunan.

Apalagi, konon katanya perusahaan milik adik kandungnya, Agus Gurlaya Kartasasmita, PT Catur Yasa, pernah menang tender untuk mendirikan pembangkit listrik untuk kegiatan tambang di area Freeport. Itu mungkin salah satu imbalan dalam wujud project, belum yang lainnya.

Dengan memberikan kemudahan perpanjangan izin di tahun 1991, maka memungkinkan PT Freeport mempunyai landasan hukum mengajukan perpanjangan kontrak setiap saat hingga kini.

Namun Mahfud tidak mengatakan bahwa kejahatan jabatan di masa lalu yang menyandera Indonesia merupakan kejahatan pidana. Sebab masalahnya terletak pada landasan hukum yang menyandera. Itu bentuk proses pembuatan hukum yang koruptif dan koluptif.

Mahfud menyinggung soal pembuatan UU, tidak ada makan siang gratis. Menurutnya, elit Indonesia yang tak punya karakter, gampang dibeli dengan murah. Sehingga mereka dengan gampang mengobral kekayaan negara untuk dikuasai asing, tentunya dengan imbalan yang sangat murah.

Banyak UU yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasalnya selanjutnya. Jual beli pasal terjadi bisa disebabkan si pembuat undang-undang minim pengalaman, kurang profesional, dan moralnya bobrok.

“Dalam pembuatan UU di jaman orde baru, jual beli pasal kerap terjadi. Satu perusahaan beli satu dim (satu orang) harganya Rp 50 juta. Sementara jumlah anggota pansus 50 orang. Padahal UU bisa sampai 200 dim,” tegasnya.

Begitu pula pasca reformasi, sejak UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002—sama sekali tanpa referendum, UUD baru ini kemudian menjadi jalan atas lahirnya sekitar 15 Undang-Undang baru yang justru pro asing bahkan anti-nasionalisme. Melalui pelemahan sistem kenegaraan, serangan halus kerap dilancarkan, salah satunya mendorong lahirnya UU yang tidak pro rakyat.

Melalui produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah, makin banyak kekayaan bangsa ini lari keluar negeri dan aset-aset bangsa dengan mudah diakuisisi oleh korporasi-korporasi kepentingan asing. Kedaulatan negara telah dibajak oleh asing melalui dukungan kebijakan-kebijakan strategis segelintir elit politik di negeri ini, sehingga terjadi pelumpuhan sistem kenegaraan dari dalam negeri.

Sudah menjadi perbincangan yang cukup umum di kalangan masyarakat tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatur dan mempengaruhi penyusunan Undang-Undang terkait beberapa sektor strategis dan yang mempengaruhi  hajat hidup masyarakat Indonesia. Termasuk penyusunan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002 lalu.

Hasil penelitian dari Global Future Institute, ternyata bukan dalam soal amandemen keempat UUD 1945 saja, sektor politik-hukum Indonesia juga kebobolan. Pada tiga sektor strategis nasional yaitu Migas, Kelistrikan, dan Sumberdaya Air, Indonesia juga kebobolan. Untuk penyusunan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mendapat bantuan dari United States Agency for International development (USAID) dan Bank Dunia, dengan bantuan anggaran sebesar US$ 40 Juta.

Adapun untuk penyusunan Undang-Undang No.21 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, para komprador kapitalis asing tersebut mendapat bantuan dari Asian Development (ADB) dengan anggaran sebesar US$ 450 Juta. Demikian pula untuk penyusunan Undang-Undang No.7 tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air, mendapat bantuan anggaran dari Bank Dunia sebesar US$ 50 Juta.

Dalam kasus Freeport Indonesia, Indonesia sudah disandera oleh landasan hukum yang dibuat para pendahulu dan tidak bisa diganggu gugat. Penyebabnya, mayoritas elit Indonesia saat itu telah mengubah dirinya sebagai komoditi yang bisa dibeli. Bahkan harga jualnya tidak perlu terlalu mahal, jauh lebih murah dari harga barang loakan di pinggir jalan. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan telah menyandera Indonesia.

Karena itu Mahfud meyakini, siapa pun presidennya tidak akan bisa merebut Freeport. Sebab itu merupakan warisan turun temurun. Jika pemerintah berikutnya memaksa mengambil alih Freeport, maka mereka harus berurusan dengan peradilan internasional atau bisa dilaksanakan invasi sepihak. Jadi, ketika terjadi pertikaian antara rezim Joko Widodo atau rezim berikutnya dengan rakyat terkait kesepakatan Freeport, hal itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Ginandjar Kartasasmita. Pasalnya kedaulatan bangsa ini telah dirusak oleh kepentingan asing melalui para penghianat bangsa hanya dengan sedikit keringat.[]

 

 

 

 

 

2 KOMENTAR

  1. […] Karena itu Mahfud meyakini, siapa pun presidennya tidak akan bisa merebut Freeport. Sebab itu merupakan warisan turun temurun. Jika pemerintah berikutnya memaksa mengambil alih Freeport, maka mereka harus berurusan dengan peradilan internasional atau bisa dilaksanakan invasi sepihak. Jadi, ketika terjadi pertikaian antara rezim Joko Widodo atau rezim berikutnya dengan rakyat terkait kesepakatan Freeport, hal itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Ginandjar Kartasasmita. Pasalnya kedaulatan bangsa ini telah dirusak oleh kepentingan asing melalui para penghianat bangsa hanya dengan sedikit keringat.[NN] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here