Dominasi Li Ka-shing di JICT, Awal Dominasi Pelindo 2

0
342
Li Ka-shing, owner dari Hutchison Port Holding Group Ltd, adalah konglomerat di Hong Kong. Lewat penguasaan mayoritas saham JICT, ia mencoba menterjemahkan keinginan Pemerintah China mendominasi pelabuhan di Indonesia. Li Ka-shing pada 2015 ditunjuk sebagai Chairman Chinese Overseas, menggantikan Lee Kuan Yew yang meninggal pada 2015

Nusantara.news, Jakarta – PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) kembali memanas. Ratusan pekerja perusahaan pelayanan bongkar muat peti kemas itu mempersoalkan perpanjangan kontrak ilegal operasional JICT dengan pihak asing. Tapi pemerintah meng-counter demo Serikat Pekerja (SP) JICT itu dengan menghembuskan isu bonus tambahan.

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan bingung, bagaimana mungkin pekerja yang bergaji dan berbonus antara Rp600 juta hingga Rp1,6 miliar itu kok berunjuk rasa. Ada apa sebenarnya dengan JICT? Apakah itu hanya persoalan gaji dan bonus an sich?

JICT merupakan perusahaan afiliasi Perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Website Pelindo 2 (http://www.indonesiaport.co.id/read/pt-jict.html) menyebutkan saham mayoritas JICT dikuasai oleh Hutchison Port Holding Group (HPH Group)—yang dimiliki konglomerat Hong Kong Li Ka-Shing–sebesar 51%. Sisanya 48,9% dimiliki oleh PT Pelindo 2 dan 0,1% dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.

Bidang usaha JICT meliputi pelayanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada awal berdirinya, JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 6,8 juta TEUs pada akhir 2017. Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia. Dengan penambahan dermaga sepanjang 552 meter dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha, kini JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga 3 juta TEUs per tahun.

Gejolak pekerja

Sebenarnya isu utama demo pekerja JICT adalah terkait perpanjangan kontrak ilegal dengan Hutchison Port Holding Group yang ditengarai telah merugikan negara sebesar US$85 juta (ekuivalen Rp1,13 triliun) per tahun sejak 2015 hingga April 2017. Bahkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa perpanjangan kontrak itu melanggar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 2 dan 3.

Menurut Sekjen SP JICT Firmansyah Sukardiman, pembayaran sewa ilegal ini berdampak terhadap pengurangan hak karyawan yang tercantum dalam aturan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan. Namun beberapa kali direksi JICT wanprestasi terhadap risalah rapat pemenuhan hak pekerja yang sudah sesuai dengan aturan perusahaan.

Aksi mogok kerja dilakukan karena dampak dari perpanjangan kontrak JICT yang menurut BPK melanggar aturan. Uang sewa ilegal perpanjangan kontrak JICT yang telah dibayarkan sejak tahun 2015 dianggap telah berdampak terhadap pengurangan hak pekerja sebesar 42%.

“Padahal pendapatan JICT meningkat 4,6% tahun 2016 dan biaya overhead termasuk bonus tantiem Direksi serta komisaris meningkat 18%. Direksi telah melakukan wan-prestasi,” ujar Firmansyah kepada pers.

Rata-rata pendapatan JICT mencapai Rp3,5 triliun per tahun. Tahun 2016, biaya pegawai turun 13% namun biaya overhead termasuk Direksi dan Komisaris naik 18%. Dengan melakukan fitnah gaji pekerja JICT besar, ada pihak-pihak yang seolah sengaja ingin mempolitisasi pekerja dan memberi kesan bahwa yang boleh bergaji besar hanya tingkat Direksi dan Komisaris JICT.

Menurut dokumen gaji pekerja JICT yang saat ini tengah beredar luas di kalangan media, disebutkan bahwa gaji pekerja JICT selama 4 tahun belakangan ini terus naik rata-rata 20% hingga 25% setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.

Dokumen tersebut juga menyebutkan secara detail, penghasilan buruh dan karyawan JICT yang dibagi menjadi 4 level, mulai dari level 4 (staf yunior ) hingga level 9 (manajer senior). Seorang pekerja dengan level manajer senior  bahkan bisa menikmati penghasilan bersih Rp1,6 miliar atau lebih dari Rp133 juta per bulan.

Sementara untuk level terendah, yaitu staf yunior, JICT memberikan penghasilan (gaji, tunjangan dan bonus) hingga Rp405 juta setahun atau lebih dari Rp33,74 juta per bulan sebulan. Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut juga sudah dibayarkan oleh perusahaan.

Isu strategis

Sebenarnya isu demo SP JICT hanya isu sampiran, isu strategisnya adalah penguasaan Li Ka-Shing atas JICT yang menjadi pemegang saham pengendali. Ada indikasi kuat Li Ka-Shing tak hanya ingin menguasai JICT, tapi bahkan Pelindo 2, karena memang itulah mission impossibel yang sedang dilakukan China terhadap Indonesia.

Mau bukti? Pada 1991 Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menggagas didirikan semacam Chinese Overseas, yakni perkumpulan pengusaha-pengusaha China di seluruh dunia untuk menopang tanah leluhur mereka. Bahkan mereka siap mengabdi untuk menjalankan kepentingan Pemerintah China di manca negara.

Pada 1993, Pemerintah China menyambut baik ide Lee Kuan Yew dan dia sekaligus dinobatkan sebagai Chairman Chinese Overseas hingga meninggal pada 23 Maret 2015. Saat itu Li Ka-Shing, konglomerat Hong Kong, ditunjuk sebagai penggantinya.

Salah satu kerajaan bisnis Li Ka-Shing masuk lewat JICT, bahkan secara aktif memborong obligasi korporasi yang diterbitkan PT Pelindo 2 secara massif. Sehingga dimasa Dirut Pelindo 2 dipegang oleh Richard Joost Lino sejak 2009–2015.

Lino berhasil memompa aset Pelindo 2 dari Rp2,06 triliun menjadi Rp42 triliun lewat penerbitan obligasi korporasi yang massif. Nah, pemborong besar obligasi Pelindo 2 itu disinyalir adalah Li Ka-shing lewat Hutchison Port Holding Group-nya.

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam penerbitan Global Bond Pelindo II senilai Rp 20,8 trilyun.

Peneliti Indef Bima Yudhistira Adhinegara merasa heran, kenapa Pelindo 2 menerbitkan global bond padahal industri pertumbuhan sedang lesu. “Pertanyaannya kenapa Pelindo 2 begitu berani menerbitkan global bond walau industri pelabuhan tumbuh minus 1,7%? Ini kan konyol ditengah keadaan ekonomi makro global yang sedang lesu,” kata Bima.

Lebih jauh Bima mengatakan, dalam prospektus global bond Pelindo 2, dikatakan investor lokal tidak boleh membeli global bond tersebut. “Jelas mereka tidak akan boleh. Orang lokal dan normal akan pikir-pikir beli global bond Pelindo 2 karena industri dan perdagangan sedang turun. Patut dicurigai siapa sebetulnya investornya?” tutur Bima.

Lino memang tak hanya berhasil mengatrol aset Pelindo, tapi juga operasional, memperbaiki tata kelola, merestrukturisasi karyawan, hingga membangun pelabuhan Tanjung Priok menjadi begitu megah. Namun sekali lagi, ada udang di balik batu. Semua ditengarai demi dan untuk Hutchison, Lino dianggap sebagai orang Hutchison.

Tentu saja Li Ka-shing tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia juga menjalankan mission impossibel Chines Overseas yang nota bene ingin menguasai pelabuhan di Indonesia. Ini sejalan dengan misi China lewat program One Belt One Road (OBOR), yakni proyek jalan sutera China untuk menginternasionalisasi dominasi ekonomi dan politiknya di dunia.

Dominasi infrastruktur China sudah begitu tinggi di Afrika, sebagian di Eropa, Amerika, termasuk di Asia, khususnya Indonesia.

Pertanyaannya, apakah Pelindo 2 cukup punya laverage untuk melunasi utang-utangnya? Disitulah isu strategisnya.

Belajar dari Sri Lanka

Dominasi China ini sudah menjadi kenyataan di Sri Langka, setelah China mengambil alih pelabuhannya. Sri Lanka memastikan kesepakatan US$1,1 miliar (ekuivalen Rp14,63 triliun) untuk membiarkan sebuah perusahaan negara China mengambil alih pelabuhan yang memicu kerugian dalam banyak hal, termasuk pelabuhan di India.

Menteri Pelabuhan Sri Lanka Mahinda Samarasinghe mengatakan telah menjual 70% saham Pelabuhan Hambantota senilai US$1,1 miliar di jalur pelayaran timur laut.

Pemerintah Sri Lanka menggunakan undang-undang yang keras terhadap tindakan industri untuk menghentikan pekerja yang mogok atas keputusan ini. Unjuk rasa dilakukan untuk menentang penjualan pelabuhan tersebut kepada China Merchants Port Holdings.

India juga merasa cemas dengan infrastruktur China yang bergerak dalam lingkungan pengaruh tradisionalnya. “Kami telah membahas masalah geopolitik. China telah menerima segala sesuatu dalam perjanjian ini dan akan beroperasi di bawah hukum Sri Lanka,” kata Samarasinghe.

Negosiasi kesepakatan tersebut diadakan selama berbulan-bulan di tengah oposisi dari serikat pekerja dan partai politik.

Beberapa negara khawatir terhadap penjualan tersebut. India dan Amerika Serikat diketahui khawatir China mendapatkan pijakan di pelabuhan laut sehingga bisa memberi keuntungan militer ke laut di Samudera Hindia. Walaupuan Samarasinghe berusaha meyakinkan bahwa Hambantota sekitar 240 kilometer selatan Colombo tidak akan menjadi basis militer untuk negara mana pun.

China Merchants membangun dan mengoperasikan terminal laut utama Sri Lanka di Colombo sehingga dapat menampung kapal kontainer terbesar di dunia.

Akankah JICT dan Pelindo 2 akan dicaplok Hutchison? Kalau itu terjadi, sepertinya memang dominasi China telah memasuki dunia kepelabuhanan di tanah air. Semoga mimpi buruk ini tak menjadi kenyataan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here