DPC PDI Perjuangan Banyuwangi Kembalikan Formulir Anas

0
137
Menteri Pariwisata Arif Yahya (kanan) didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kedua kanan) dan Kepala Bandara Blimbingsari Banyuwangi Dodi Dharma Cahyadi (kiri) meninjau terminal baru di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (16/6). Foto: Antara.

Nusantara.news, Surabaya – Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengembalikan formulir pendaftaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Abdullah Azwar Anas, Minggu (9/7/2017). Dukungan total kepada bupati di kabupaten paling ujung timur Jawa ini, disebutnya sebagai bentuk kesiapan untuk menjalani seluruh proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan partai. “Namun kami tetap tunduk pada keputusan Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Made mengatakan, PDI Perjuangan Banyuwangi mendorong Anas maju berlandaskan pada kinerja selama menjabat sebagai bupati. Sebelumnya, kabupaten yang memiliki daerah terluas di Jawa Timur ini, dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa. Apalagi lokasinya yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jawa Timur. Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah.

“Tapi berkat pola kepemimpinan gotong-royong Pak Anas bersama masyarakat, tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sebagainya, Banyuwangi kini secara bertahap terus maju pesat. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Basis kinerja itu menjadi modal penting untuk memimpin Jatim ke depan,” ujarnya.

Secara ekonomi, lanjut Made, program ekonomi kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat dari level 20 persen menjadi 8,79 persen pada 2016.

“Berdasarkan data BPS, inflasi Banyuwangi terhitung yang terendah. Artinya meski ekonomi dan pendapatan tumbuh, warga tetap terlindungi daya belinya. Tahun ini juga sampai Juni 2017, inflasi Banyuwangi masih terendah se-Jatim berdasarkan data BPS,” ujar Made.

Dia menambahkan, program kerakyatan lainnya selama ini telah membantu masyarakat Banyuwangi, khususnya kelompok ekonomi lemah, di antaranya beasiswa Banyuwangi Cerdas yang membiayai 700 anak muda berkuliah di berbagai kampus di Indonesia. Selain itu, ada pogram jemput bola warga miskin sakit telah melayani ratusan warga di rumahnya.

“Jadi petugas dan dokternya yang datang merawat ke rumah. Bahkan bila harus dirujuk ke Surabaya, ada rumah singgah gratis bagi mereka,” ujar Made yang juga Ketua DPRD Banyuwangi tersebut.

Untuk pengelolaan birokrasi, katanya, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

“Dari aspek pengembangan SDM, Banyuwangi dulu tak punya kampus negeri, sekarang ada tiga kampus negeri. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang ke depan jadi embrio Universitas Negeri Banyuwangi,” kata dia.

Anas, kata Made, berhasil menjaga toleransi di Banyuwangi. Umat lintas agama disapa tanpa terkecuali. Banyuwangi mendapat Harmony Award 2017 dari Kementerian Agama. Hasil survei independen, tambah Made, menempatkan Anas dalam posisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang cukup memadai. “Itu jadi modal awal untuk maju dalam proses penjaringan partai, tapi tentu semua keputusan kami pasrahkan kepada Ibu Megawati,” ujarnya.

Made menjelaskan nama Anas sebelumnya terjaring berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur terkait penjaringan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hal itu tertuang dalam surat DPD Nomor 122/eKS/DPD/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan ke Anas. Lalu pada 14 Juni, PDIP Banyuwangi berinisiatif mengambilkan formulir untuk Anas.

Dia menambahkan pengembalian formulir dilakukan olehnya karena Anas sedang menunaikan tugas memenuhi undangan di Jerman dari Badan Sepeda Dunia (UCI) Asia Tour dan sudah sepengetahuan DPP PDIP dan DPD PDIP Jatim.

Sebelumnya, hasil survei IndikatOr menyebut ada 4 permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan gubernur terpilih di Pilkada Jawa Timur 2018. Mulai dari mahalnya harga sembako, angka kemiskinan yang masih tinggi, susahnya mencari kerja hingga banjir, menjadi yang paling banyak dikeluhkan dalam hasil survei yang dirilis beberapa waktu lalu.

Karenanya, siapa pun yang bisa ‘menjual’ isu empat persoalan itu dalam program-program kampayenya, diprediksi bakal menuai kredit plus tersendiri dari sekitar 39 juta jiwa penduduk provinsi terpadat kedua di Indonesia ini. Untuk urusan ini, empat kandidat teratas survei masing-masing Saifullah Yusuf, Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa dan Abdullah Azwar Anas tidak diragukan kinerja ketika menjalankan tugas sebagai abdi negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here