DPD Sudah Pecah, Solusi Musyawarah Tak Ditempuh

0
59
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Foto; Antara.

Nusantara.news , JAKARTA– Kedua kubu yang bertikai di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampaknya masih menunjukkan egonya masing-masing. Jalur musyawarah sebagai solusi alternatif tak dilakoni.

Alhasil, DPD kini benar-benar pecah. Dua kubu yang berseteru, Oesman Sapta Odang (OSO) dan GKR Hemas menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus) di ruangan yang berbeda di kompleks parlemen, Senayan, senin (10/4).

Kedua rapat tersebut sama-sama mengagendakan jadwal rapat paripurna dan kegiatan lainnya. Kubu OSO menggelar rapat di lantai 8, Gedung Nusantara III. Sementara, kubu GKR Hemas dan Farouk Muhammad juga menggelar rapat di ruang Samithi Gedung Nusantara V. Namun, rapat ini tak dihadiri Sekjen DPD.

Hemas berkeras bahwa rapat yang dipimpinnya sah. Karena, pihaknya telah menjalankan putusan MA yang membatalkan tatib DPD tentang masa kepemimpinan DPD selama 2,5 tahun. “Ini lembaga tinggi negara yang harus taat ppada hukum. Karena itu, kami menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA (Mahkamah Agung),” ujar Hemas.

Sementara itu, anggota DPD dari kubu OSO, Akhmad Muqowam juga menyatakan kepemimpinan OSO yang legal. Menurutnya, tak ada perpecahan di internal DPD. Karena, mantan Ketua DPD Mohammad Saleh sudah ikhlas menyerahkan jabatannya. “Siapa bilang pecah? Enggak ada itu.  Pak OSO sudah dilantik, Pak Saleh juga hadir kok dalam rapat,” kata Muqowam.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menawarkan resep solusi untuk menghentikan konflik di DPD. Pertama, para pihak yang berseteru duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. “Mereka ini kan bukan anak kecil lagi. Cobalah bersikap dewasa dengan duduk satu meja mencari jalan keluar terbaik demi bangsa dan negara. Tinggalkan ego masing-masing,” kata Margarito.

Cara kedua, lanjut Margarito, jika kedua kubu tidak bisa menemukan jalan keluar, maka sebaiknya menempuh jalur hukum. Di mana, kubu yang keberatan (Farouk dan GKR Hemas) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Cara lain kalau memang jalan musyawarah buntu adalah mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya.

Ditambahkannya, pengajuan gugatan ke PTUN tidak akan mengganggu kerja DPD. Sebab, selama proses hukum di PTUN berlangsung, maka posisi OSO adalah ketua DPD sampai ada putusan dari hakim PTUN.

“Kalau gugat ke PTUN, para anggota DPD bisa bekerja seperti biasa. Karena OSO yang memimpin sampai PTUN mengeluarkan putusannya. Itu konsekuensi hukum yang harus diterima,”paparnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here