DPO Pungli Rp6,1 M Pelabuhan Samarinda Tertangkap di Cakung

0
155
Pelabuhan tempat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil membekuk oknum koperasi dan oknum ormas di Samarinda

Nusantara.news, Jakarta – Setelah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) akhirnya Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) Jaffar Abdul Jaffar tertangkap di Hotel Angkasa, kamar 207, Cakung, Jakarta Timur, Senin (24/4) malam kemarin.

Demikian keterangan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Brigjen. Pol. Agung Setya lewat siaran pers yang diterima Nusantara.news, Selasa (25/4) dinihari. “Yang bersangkutan diamankan bersama keluarganya,” terang Agung Setyo.

Jaffar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda, pada 4 April lalu, papar Agung Setyo, tidak pernah mengindahkan panggilan dari penyidik.

Jafar ditetapkan sebagai tersangka, beber Agung Setyo, karena dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung-jawab atas terjadinya pungutan liar itu. Di Pelabuhan yang sudah dilengkapi crane dan mesin, namun koperasi yang dipimpinnya tetap memungut biaya di luar container handling charge sehingga tarif bongkar muat di pelabuhan Samarinda 27 kali lipat dibandingkan dengan tarif pelabuhan di Tanjungperak, Surabaya. (Baca : Ini Modus Pungli Rp6,1 Miliar di Pelabuhan Samarinda)

Selama buron tersangka diindikasikan berpindah-pindah hotel tempat menginap. Namun akhirnya petugas mengendus keberadaannya di Hotel Angkasa. Saat dijemput petugas, kata Agung Setyo, tersangka pasrah dibekuk petugas yang membawanya ke Mabes Polri, Ahad (23/4) malam. Saat dibekuk petugas tersangka mengenakan pakaian serba hitam dan topi putih.

Keterlibatan Jaffar, urai Agung Setyo, sebab Jaffar pula yang menandatangani invoice penagihan jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kepada perusahaan bongkar muat. Karena pelabuhan sudah menggunakan peralatan serba mesin maka penagihan yang dilakukan Jaffar dan teman-temannya itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

“Komura secara sepihak menetapkan tarif bongkar muat di pelabuhan, apabila PBM tidak melaksanakan, maka ada tindakan intimidasi dengan cara pengerahan massa atau preman,” tuding Agung Setyo.

Atas perbuatannya itu Jaffar dijerat Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 11 dan 12 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, dan Pasal 3, Pasal 5, serta Pasal 10 Undang-Undang Pencucian Uang.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jaffar pernah mengadakan jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Pelabuhan Samarinda yang berhasil membekuk sejumlah anak buahnya. Dalam keterangannya, Jaffar menyebutkan uang Rp6.1 miliar yang disita polisi adalah untuk biaya operasional dan gaji karyawan, bukan hasil dari pungutan liar

“Kalau langsung dikategorikan bagian dari money laundry, korupsi, atau suap, saya belum bisa katakan ada bagian dari itu. Sebab, apa yang saya lakukan selama ini sudah sesuai dengan aturan,” ucap Jaffar dalam keterangan persnya di Jakarta Pusat (19/3) lalu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here