DPR 2014 – 2019, Terburuk Sepanjang Reformasi

0
464
Anggota DPR tertidur saat rapat paripurna untuk mengesahkan APBN 2016.

Nusantara.news, Jakarta – Sulit rasanya ingatan publik untuk tidak mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik secara kelembagaan maupun para anggotanya, berwajah buruk. Mereka datang dan pergi lewat pemilihan legislatif lima tahunan, namun segala kebobrokan, perilaku korup, dan manuver tercela, tetap saja menjadi semacam “tontonan” tak berkesudahan yang menyertai jalan hidup kebanyakan mereka.

Namun, barangkali parlemen 2014 – 2019 inilah titik terendah dalam sejarah “wakil-wakil rakyat” di tanah air, utamanya pascareformasi. Marwah DPR jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bukan jatuh karena pertentangan politik seperti di masa silam. Mereka rusak, karena demage akibat kasus korupsi yang menyeret-nyeret para oknum anggota dewan yang terhormat. Tragisnya, kerusakan itu sudah dianggap tak rusak lagi. Bahkan, saat pucuk pimpinannya tersandung kasus hukum dan etik, mereka bergeming seolah berlaku peribahasa: “anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Maka tak heran, hasil rilis sejumlah lembaga survei seakan menjustifikasi anjloknya citra DPR di mata publik. Rilis lembaga Transparency International Indonesia (TII), misalnya, menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Tingkat dukungan publik atas DPR menurun – akibat kasus-kasus korupsi anggota DPR, timpal lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS). Senada dengan itu, lembaga Polling Center dan lembaga Indonesia Coruption Watch (ICW) juga melapor bahwa tingkat kepercayaan publik atas DPR menurun (akibat polemik Hak Angket atas KPK).

Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR periode sekarang adalah terburuk sejak reformasi 1999. Pun, jajak pendapat dan pemberitaan sebagian besar media menguatkan catatan hitam para penghuni rumah rakyat itu.

Ada beberapa hal yang membuat rusaknya Senayan, yang menyebabkan institusi DPR periode sekarang paling buruk.

Pertama, wakil rakyat untuk pertama kalinya dalam sejarah mempunyai seorang ketua dewan yang selain bermasalah dengan hukum, juga tak pandai mematut diri: hadir pada kampanye presiden AS Donald Trump, kasus ‘papa minta saham’, hingga merebut kembali kursi ketua DPR dari koleganya. Kini, status tersangka yang disandang Ketua DPR Setya Novanto dalam korupsi e-KTP yang disertai sejumlah drama menghebohkan: mangkir, sakit, kecelakaan, buron, dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menghancurkan wibawa DPR. Karena ini pula, ia menjadi public enemy yang disorot media dan diolok-olok rakyatnya sendiri.

Kedua, rakyat dibuat tidak berdaya dengan rusaknya institusi yang sejatinya menjadi corong kehendak rakyat tentang bagaimana negara ini harus dikelola. Karena DPR tunarungu, tunanetra, dan tunamoral akibat kooptasi rezim partai politik dalam kartel kekuasaan dan perburuan rente, rakyat hanya bisa berteriak-teriak di pinggiran media sosial. Mereka bergerak membawa kritik lewat “jempol” dan lorong-lorong kreatifitas. Lahirnya meme, tagar, ataupun ungkapan satir selain menggambarkan realitas keresahan masyarakat, pun menandakan malfungsinya jalur-jalur resmi ketatanegaraan, seperti DPR.

Ketiga, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya ada 169 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019 mendatang. Sementara dari target 49 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2017, DPR baru menyelesaikan 4 RUU secara kumulatif terbuka.

Foto: Indonesian Parliamentary Center (IPC)

Keempat, sejak awal, DPR periode 2014 – 2019 diwarnai manuver-manuver politik elite yang tak bersentuhan dengan urusan rakyat. Ketika pemerintah mulai bekerja, wakil rakyat di DPR masih sibuk berebut posisi di komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya. Mereka terbelah dan saling jegal antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri PDIP, Hanura, NasDem, PKB, dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan Golkar, PKS, Gerindra, PPP, dan PAN.

Berikutnya, beberapa kali anggota DPR juga membuat langkah-langkah yang melawan kehendak rakyat, seperti pengangkatan Setya Novanto sebagai ketua DPR, pembentukan Pansus Hak Angket KPK, niat membubarkan KPK, pembangunan apartemen dan gedung baru DPR dengan anggaran triliunan, kenaikan tunjangan di tengah kemelaratan wong cilik, hingga prilaku tak terpuji anggota dewan: adu jotos di ruang sidang.

Perihal marwah DPR yang amat terpuruk saat ini, kasus Novanto yang kemungkinan besar berakhir dengan pergantian ketua DPR, sepatutnya dijadikan momentum perbaikan. Pengganti Novanto harus dijadikan “proyek bersama”, khususnya bagi Golkar, untuk menyodorkan sosok yang bersih dan tak mewakili mata rantai lingkaran Novanto. Di samping itu, para anggota dewan perlu segera kembali mendekat kepada rakyat dengan laku elok dan bukti kinerja.

Jika tidak, cacat bawaan di tubuh DPR barangkali sudah menjadi semacam kutukan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here