DPR AS Setuju Perpanjangan UU Penyadapan

1
63
Markas National Security Agency (NSA) di Fort Meade, Maryland. - ABC News

Nusantara.news, Washington – Kaum liberal AS yang menginginkan amandemen atas UU Pengawasan oleh National Security Agency (NSA) yang dinilai melanggar privacy warga AS harus gigit jari. Pasalnya, DPR Amerika menyetujui perpanjangan selama 6 tahun UU yang sudah berlaku sejak 2008 itu dengan komposisi suara 256 setuju dan 164 menolak.

Dengan kembali berlakunya UU itu, artinya selama 6 tahun ke depan, pemerintah AS lewat NSA boleh mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, termasuk penyadapan, terhadap individu-individu atau perusahaan AS maupun asing, di dalam maupun di luar negeri, atas nama kepentingan keamanan nasional.

UU Pengawasan itu lahir sebagai bentuk program pengawasan untuk melegalkan penyadapan dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap privacy yang sesungguhnya dijunjung tinggi di AS setelah AS dihantam serangan terorisme pada 11 September 2001.

Presiden Donald Trump sendiri tampaknya turut berjuang untuk perpanjangan UU Pengawasan itu tanpa adanya opsi batasan-batasan privacy yang dibolehkan.

Dalam sebuah pesan di Twitter miliknya, tak lama setelah program televisi “Fox & Friends” menayangkan sebuah segmen yang membahas masalah ini, Trump mengungkap skeptisisme tentang pengawasan pemerintah – meskipun sebuah pernyataan Gedung Putih yang dikeluarkan pada Rabu (10/1) malam mendesak Kongres untuk memblokir hambatan baru yang signifikan pada NSA Program.

Toh demikian, meskipun perpanjangan UU Pengawasan yang memberikan keleluasaan kepada NSA menyadap email warga maupun perusahaan Amerika, sudah disetujui DPR namun persetujuan akhir ada pada Senat Amerika Serikat yang juga dikuasai oleh Republik. Namun hasil pemungutan suara di DPR tetap dianggap sebagai tes yang sangat penting.

Secara afektif, pemungutan suara pada Kamis (11/1) itu hampir dipastikan akan sesuai dengan hasil akhir perundang-undangan yang disetujui oleh Senat. Jadi UU Pengawasan itu akan mengakhiri perdebatan tentang pengawasan dan hak-hak privasi Abad ke-21 yang terjadi sejak 2013 setelah kebocoran informasi oleh mantan kontraktor NSA Edward J. Snowden.

Aura Perdebatan

Sebagai barter atas UU NSA itu, Senat mulai mempertimbangkan disetujuinya RUU DPR yang baru pada Kamis siang. Namun RUU itu tampanya masih ditentang oleh Senator Rand Paul, Republikan asal Kentucky dan Ron Wyden, Demokrat asal Oregon.

Namun Senator Mitch McConnel asal Kentucky selaku pemimpin mayoritas pada dasarnya lebih memastikan tidak adanya amandemen terhadap UU DPR yang akan dipertimbangkan, dan tampaknya akan mendapat persetujuan akhir ketika para senator kembali ke Washington pada pekan depan.

Pembocoran rahasia negara oleh Snowden pada 2013 telah memicu perhatian utama Amerika terhadap isu keamanan nasional. Kaum Liberal dan Konservatif di kekuasaan berusaha mencari jalan tentang pengawasan dan batas-batas privasi yang dimungkinkan, namun upaya itu ditentang oleh sejumlah politisi baik Republik maupun Demokrat serta komunitas intelejen dan aparat penegak hukum yang menginginkannya dipertahankannya UU pengawasan yang lama.

Gerakan privacy paska Snowden sempat meraih kemenangan besar pada 2015 ketika Kongres memutuskan mengakhiri dan mengganti program yang dikeluhkan oleh Snowden, ketika NSA secara diam-diam mengumpulkan log panggilan telepon domestic warga AS secara massal. Namun batasan penggunaan hak pengawasan oleh NSA juga gagal diperjuangkan oleh sejumlah anggota DPR pada Kamis kemarin.

Sebelum memilih memperpanjang UU Penyadapan yang merupakan bagian dari Pasal 702 dari UU Amandemen The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA), DPR menolak amandemen yang akan memberlakukan serangkaian pengamanan baru. Berbagai usulan dalam amandemen antara, pejabat NSA harus memiliki surat perintah sebelum penyadapan telepon, email atau lainnya.

Para pendukung perubahan berpendapat, amandemen diperlukan untuk menjamin Hak Privasi Warga AS sesuai Amandemen ke-4 di era internet. Namun gagasan itu ditentang petugas intelejen dan aparat penegak hukum yang menganggap tidak perlu dan berbahaya, setiap upaya yang membatasi petugas keamanan agar tidak dapat mengakses informasi yang telah dimiliki pemerintah dengan bebas.

Maka Devin Nunes, anggota DPR Fraksi Partai Republik asal California menyambut baik keputusan perpanjangan UU NSA ini. “DPR telah mengambil langkah besar untuk memastikan kelanjutan salah satu alat vital masyarakat intelejen untuk melacak teroris asing,” ucapnya.

Pengawasan program dapat digunakan untuk semua tujuan intelijen asing. Poin paling tajam dari debat berpusat pada saat informasi tentang orang Amerika yang dikumpulkan oleh program dapat digunakan untuk penyelidikan kriminal yang tidak terkait dengan terorisme.

Perwakilan Justin Amash, Republican of Michigan yang mensponsori tindakan privasi tersebut, menyatakan kekecewaannya namun bersumpah untuk terus berjuang. “Kami memiliki koalisi bipartisan yang bekerja sangat keras untuk melindungi hak masyarakat, dan kami akan terus berjuang dan terus mendidik rekan kami tentang hal itu,” kata Amash.

RUU DPR yang disetujui pada hari Kamis itu mengandung isyarat terhadap pejabat yang memerlukan pejabat lainnya untuk mendapatkan surat perintah untuk membaca email orang Amerika yang dikumpulkan berdasarkan program tersebut. Tetapi ditulis sedemikian sempit sehingga tidak akan melindungi sebagian besar informasi warga negara yang dipertanyakan di gudang penyimpanan tanpa pengawasan.

Kriminal atau Keamanan Nasional

Secara khusus, surat perintah hanya akan diminta jika agen FBI ingin melihat email tentang subjek penyelidikan kriminal terbuka yang tidak ada kaitannya dengan keamanan nasional. Ini tidak berlaku untuk pertanyaan terkait keamanan oleh badan intelijen atau penegakan hukum, atau permintaan dari agen FBI yang menindaklanjuti kasus kriminal namun belum membuka penyelidikan formal.

Matthew Olsen, mantan penasihat umum Badan Keamanan Nasional dan mantan direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, mengatakan dia khawatir tentang bagaimana FBI akan membedakan antara kasus kriminal dan keamanan nasional, keseluruhan dorongan RUU tersebut merupakan langkah positif.

“Kongres telah menjelaskan adalah sesuatu yang halal mnggunakan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu menghentikan serangan teror dan menangkap mata-mata tanpa surat perintah. Sebab begitulah cara komunitas intelejen beroperasi di bawah (pasal) 702, dan begitulah cara kerjanya jika RUU ini menjadi Undang-Undang,” beber Matthew.

Memang, antara yang setuju dan anti perpanjangan UU NSA yang membolehkan penyadapan ada pendukung baik di Republik maupun Demokrat. Maka John F Kelly, seorang staff Gedung Putih, sudah menghubungi sejumlah anggota DPR dari kedua partai yang diperkirakan akan mendukung perpanjangan RUU NSA hingga 6 tahun ke depan.

Hasilnya 58 anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan 125 anggota DPR dari Partai Demokrat untuk menolak perpanjangan. Dan sebaliknya 55 anggota DPR dari Partai Demokrat bergabung dengan 178 anggota DPR dari Partai Republik untuk menyetujui perpanjangan UU NSA.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here